JAKARTA (Suara Karya): Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberi apresiasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama atas capaiannya dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH).
Apresiasi itu disampaikan Menag saat membuka gelaran The 3rd Halal-20 atau H20 di ICE BSD, Serpong, Banten, Kamis (10/10/24).
Forum H20 diikuti perwakilan dari 114 Lembaga Halal Luar Negeri dari 38 negara. Hadir pula perwakilan dari Kementerian Perdagangan, duta besar negara sahabat, pejabat eselon I dan II Kementerian Agama.
Menag menambahkan, BPJPH secara kinerja telah meningkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas produk halal, baik produk dalam maupun luar negeri.
“Indonesia telah menunjukan progress yang signifikan dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Di dunia internasional, peringkat SGIE juga meningkat terutama pada makanan dan minuman Halal,” kata Gus Men, panggilan akrab Menag.
Seperti diketahui, Indonesia berhasil masuk tiga besar pada the Global Islamic Economy Indicator (GIEI) dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2023, yang dirilis DinarStandard di Dubai, Uni Emirat Arab, pada Desember 2023 lalu.
Indonesia pada tahun 2022 di posisi keempat, kini menduduki peringkat ketiga, di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Sedangkan sektor halal food atau produk makanan halal, Indonesia berada di peringkat kedua dunia.
Saat ini, lanjut Menag, di Indonesia sudah ada 5,3 juta produk halal yang tersertifikasi oleh BPJPH. Jumlah itu meningkat hampir 700 persen dibanding tahun 2019.
Dari segi pelayanan, proses layanan sertifikasi halal pun berhasil ditingkatkan, sehingga prosesnya bisa selesai lebih cepat dibanding sebelumnya, yang bisa memakan waktu hingga 352 hari atau 10 bulan.
“Ini lompatan yang luar biasa. Inovasi teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk,” ucap Gus Men menegaskan.
Tak hanya itu, kata Menag, inovasi teknologi juga menjadi hal penting dalam mewujudkan penyelenggaraan jaminan produk halal yang berkelanjutan.
Salah satu misi penting untuk mewujudkan hal tersebut adalah bagaimana produk halal bisa menerapkan prinsip traceability atau ketertelusuran dalam Jaminan Produk Halal. Sehingga, pengembangan eskosistem halal semakin optimal dengan dukungan informasi secara traceable from-farm-to-fork, sehingga bisa diketahui oleh semua stakeholder.
“Inovasi teknologi itu dapat diwujudkan, salah satunya lewat memanfaatkan teknologi blockchain,” kata Menag seraya menambahkan acara acara H20 yang digelar untuk ke-3 kalinya itu mengambil tema “Halal Traceability in the Global Supply Chain: Technology Innovation.
Dalam forum yang dihadiri lebih dari 500 peserta dari delegasi Lembaga Halal Luar Negeri dan stakeholder terkait, Menag mengajak seluruh stakeholder penyelenggara jaminan produk halal untuk terus memperkuat sinergi-kolaborasi dalam pemanfaatan inovasi teknologi.
Sebelumnya Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham mengatakan, salah satu terobosan penting dalam peningkatan layanan Jaminan Produk halal adalah pemanfaatan inovasi teknologi.
Upaya tersebut berdampak pada peningkatan signifikan, baik pada kuantitas dan kualitas jaminan produk halal Indonesia.
“Sejak 2019, BPJPH telah menerbitkan sertifikat halal untuk 5.300.000 produk atau tumbuh 687 persen dibanding MUI di akhir tahun 2018, yang diproduksi diperjualbelikan dan/atau didistribusikan ke seluruh Indonesia,” kata Aqil.
Dari segi kualitas, BPJPH telah memangkas waktu sertifikasi halal hingga 98 persen, dari 352 hari menjadi hanya 11 hari jalur halal regular dan 8 hari jalur halal self-declare untuk mendapat sertifikat halal.
“Kami sadar, halal tidak sekadar stempel dan sertifikat saja, tetapi ikut berperan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Halal merupakan perwujudan dari produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab,” ucap Aqil menandaskan. (Tri Wahyuni)