JAKARTA (Suara Karya): Perumda Dharma Jaya menegaskan tidak ada praktik manipulasi pajak di tubuh perusahaan daerah pangan milik Pemprov DKI Jakarta. Direktur Keuangan Dharma Jaya, Deni Alfianto Amris, menolak tudingan tersebut dan memastikan seluruh kewajiban perpajakan perusahaan dilaporkan sesuai aturan serta diawasi secara ketat oleh auditor independen.
“Dugaan manipulasi pajak itu tidak benar. Kami selalu menjaga reputasi dan integritas dengan memastikan pelaporan pajak sesuai aturan dan transparan,” ujar Deni dalam keterangan resminya, Sabtu (13/9/2025).
Ia menambahkan, perusahaan juga telah menindaklanjuti seluruh catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait program subsidi pangan murah. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada April 2024, kata Deni, sudah ditindaklanjuti sepenuhnya sebulan kemudian.
Sebagai wujud keseriusan memperbaiki tata kelola, Dharma Jaya kini mengantongi sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO 45001 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). “Ini menunjukkan manajemen kami semakin baik dan temuan BPK justru kami jadikan sarana untuk memperkuat tata kelola,” jelasnya.
Audit Diperketat dengan Teknologi
Menurut Deni, Dharma Jaya menerapkan sistem audit internal berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, realtime, dan akurat. Sistem ini disebut efektif meminimalkan risiko perbedaan data maupun entry ganda.
“Internal audit tidak hanya mengevaluasi masa lalu, tapi juga ikut mendesain SOP dan menjadi kontrol pelaksanaan. Bahkan setiap tahun kami melibatkan auditor eksternal dan BPKP untuk memastikan kepatuhan dan kinerja,” ujarnya.
Ia menekankan, temuan BPK harus dipandang sebagai fungsi kontrol lembaga negara yang wajar, bukan sebagai aib. “Kepercayaan masyarakat kami jaga dengan keterbukaan informasi dan tata kelola yang baik. Monitoring dilakukan rutin oleh SPI, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, BPKP, hingga Inspektorat,” tegas Deni.
Lebih jauh, Deni menegaskan komitmen Dharma Jaya untuk terus memperbaiki tata kelola agar perusahaan tetap profesional, sehat secara finansial, dan tidak menimbulkan beban politik maupun sosial bagi Pemprov DKI.
“Perbaikan tata kelola yang berkesinambungan adalah solusi agar BUMD lebih profesional, sehat, dan tetap mampu menjalankan mandat sosialnya,” tutupnya.(Boy)