JAKARTA (Suara Karya): Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Tengah telah resah atas maraknya aksi pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di wilayah tersebut. Mereka meminta aparat menegak hukum dalam hal ini Polri segera menindak para pelaku.
Demikian dikatakan Ketua GAPKI Kalimantan Tengah Saiful Panigoro, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (3/5/2024).
Menurut Saiful, aksi pencurian bukan hanya merugikan pelaku usaha tetapi juga dapat mengganggu iklmim investasi di Indonesia.
“Aparat penegak hukum harus bergerak cepat untuk menindak pelaku pencurian. Aksi ini sudah sangat mengganggu kalangan pengusaha,,” ujarnya.
Menurutnya, pencurian tersebut bukan hanya terjadi di kebun-kebun yang bukan milik anggota GAPKI saja, bahkan kebun yang belum mempunyai HGU juga diduduki oleh para pencuri.
Sementara itu, Pakar Hukum Universitas Paramadina Sadino menyebut aksi pencurian TBS murni merupakan tindak kriminalitas dan butuh penindakan tegas.
Selain itu, Ia juga meluruskan putusan MK 138 tahun 2015 yang kerap diartikan keliru, yang mana meskipun perusahaan perkebunan belum memiliki HGU, namun perusahaan telah mengantongi izin usaha perkebunan (IUP) sehingga mereka sah beroperasi.
“Maka tidak ada alasan untuk tidak menindak secara hukum para pencuri tersebut,” katanya.
Dikesempatan terpisah, Kapolres Kotawaringin Timur AKBP Sarpani menuturkan akan menindak para pelaku pencurian ini. Ia memastikan tidak akan tebang pilih dalam melakukan upaya penegakkan hukum terkait dengan konflik agraria, termasuk di dalamnya aksi pencurian TBS di perkebunan-perkebunan kelapa sawit.
Saparni menegaskan bahwa pencurian TBS merupakan tindak pidana, oleh karena itu setiap laporan masyarakat maupun perkebunan sawit yang menyangkut dengan penjarahan akan ditindaklanjuti. Selain itu, pihaknya juga akan mengawasi buah hasil curian ini agar tidak diperdagangkan kepada pengepul ilegal.
“Kepolisian tetap profesional untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dan perkebunan kelapa sawit,” ujarnya. (Boy)