JAKARTA (Suara Karya): Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberi apresiasi kebijakan kurikulum darurat yang disiapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) guna mengatasi dampak pandemi pada pendidikan.
Untuk itu, Komisi X DPR mendorong penerapan kurikulum tersebut sebagai salah satu opsi atau pilihan bagi sekolah, sehingga bisa diterapkan secara sukarela untuk mengatasi dampak kehilangan pembelajaran atau ‘learning loss’.
Demikian dikemukakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti dalam ‘Lokakarya Sosialisasi Buku dan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran’, di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin (20/12/21).
Sebagai mitra strategis, Komisi X DPR RI mendukung berbagai terobosan yang dilakukan Kemdikbudristek dalam penanganan dampak pandemi. Namun, diingatkan agar kebijakan tersebut diikuti pemangku kepentingan pendidikan lainnya.
“Ini tugas Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemdikbudristek untuk menyerap masukan dari publik melalui diskusi dan lokakarya. Kita cari formula yang paling tepat,” ujarnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemdikbudristek, Zulfikri Anas mengatakan, pandemi membuka peluang inovasi dalam pembelajaran. Beberapa terobosan dilakukan, antara lain, penyederhanaan Kurikulum 2013 sebagai Kurikulum Darurat.
“Penerapan Kurikulum Darurat untuk pemulihan pembelajaran sebagai bagian dari mitigasi ‘learning loss’ di masa pandemi,” tuturnya.
Kemdikbudristek juga telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan Kurikulum Darurat, guna mengurangi dampak ‘learning loss’ akibat pandemi secara signifikan.
Studi Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) menunjukkan, siswa pengguna Kurikulum Darurat mendapat capaian belajar yang lebih baik, dibanding pengguna Kurikulum 2013 secara penuh, terlepas dari latar belakang sosio-ekonominya.
Bila kenaikan hasil belajar itu direfleksikan ke proyeksi ‘learning loss’ numerasi dan literasi, penggunaan Kurikulum Darurat dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73 persen pada literasi dan 86 persen pada numerasi.
“Dalam waktu dekat Kemdikbudristek menawarkan opsi kebijakan kurikulum untuk pemulihan pembelajaran. Opsi kurikulum yang ditawarkan adalah kurikulum prototipe yang mendorong pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar,” kata Zulfikri.
Ditegaskan, tahun depan tak ada kebijakan kurikulum baru, tetapi kebijakan pemulihan pembelajaran akibat pandemi. Dalam dua tahun ke depan, kurikulum yang disederhanakan akan dievaluasi sambil memperkenalkan kepada seluruh masyarakat.
“Pada prinsipnya kurikulum memberi kemudahan bagi siapa pun, termasuk bagi pendidik dan peserta didik,” ujarnya.
Zulfikri menambahkan, pemulihan pendidikan melalui penerapan kurikulum prototipe perlu menjadi sebuah gerakan. “Mendikbudristek Nadiem Makarim mengingatkan kita, ini bukan sekadar kebijakan, tetapi sebuah gerakan bersama,” katanya.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Semarang, Sri Mintarti menyampaikan optimismenya dalam mengatasi tantangan pembelajaran di masa pandemi. “Kami bersyukur, teman-teman di lapangan lebih berpikir positif untuk mengatasi tantangan, agar bisa melayani peserta didik secata optimal,” ujarnya.
Sri yang juga Kepala Sekolah SD Negeri Sudirman Ambarawa itu menambahkan, kunci terpenting pemulihan pembelajaran adalah kemauan para guru untuk memberi pelayanan terbaik kepada anak didiknya.
“Sebagai manajer, Kepala Sekolah harus mampu mengarahkan rekan-rekan guru harus seperti apa, kemudian mendukung mereka dan mengajak bekerja sama. Dengan kerja sama, gotong royong, InsyaAllah bisa,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari mitigasi ‘learning loss’ akibat pandemi, sekolah diberi opsi atau pilihan Kemdikbudristek untuk dapat menggunakan kurikulum yang disederhanakan, sehingga bisa fokus pada penguatan karakter dan kompetensi mendasar.
Saat ini, sekolah dibebaskan memilih untuk enggunakan Kurikulum 2013 secara penuh atau Kurikulum Darurat, yakni Kurikulum 2013 yang disederhanakan oleh Kemdikbudristek. Selain bisa melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.
Kurikulum prototipe selama 2021 diterapkan pada 2.500 Sekolah Penggerak dan 895 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pusat Keunggulan. Selain ditawarkan juga kepada semua sekolah untuk diterapkan secara sukarela sehingga dapat digunakan untuk memulihkan pembelajaran.
“Selama dua tahun yaitu 2022- 2024, sekolah dapat menerapkan kurikulum prototipe ini. Untuk kemudian akan kita evaluasi kembali,” katanya.
Kegiatan sosialisasi dihadiri Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Semarang; Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten dan Kota Semarang dan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
Selain itu ada pula Perwakilan MKKS Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah; Perwakilan dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK); serta perwakilan dari organisasi pendidikan dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya. (Tri Wahyuni)