JAKARTA (Suara Karya): Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin didampingi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di SMP Negeri 1 Citeureup dan vaksinasi bagi masyarakat umum di SMK Kesehatan Annisa di Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor saat ini merupakan wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3, di mana sekolah sudah diperbolehkan PTM secara terbatas.
Dalam kunjungan kerjanya itu, Wapres memberi apresiasi atas kinerja Mendikbudristek dalam mendorong PTM terbatas. “Sekolah di daerah PPKM level 1-3 didorong untuk melaksanakan PTM terbatas, agar siswa tidak tertinggal pelajarannya. Karena kita tahu Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tidak maksimal,” ucapnya.
Ditambahkan, pada prinsipnya pemerintah menilai penting bagi sekolah untuk memulai PTM terbatas. Karena, pemerintah telah membuat aturan pelaksanaannya agar PTM terbatas bisa berlangsung aman. “Saya tahu hampir 100 persen ingin kembali ke sekolah dan belajar tatap muka,” tuturnya.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Akademik SMPN 1 Citeureup, Hermana Gustiawati menuturkan warga sekolahnya sangat antusias menyambut pelaksanaan PTM terbatas. Orangtua juga mendukung anaknya ikut PTM terbatas.
“Berbagai upaya kita lakukan untuk pelaksanaan PTM terbatas, termasuk menyiapkan fasilitas agar bisa menerapkan protokol kesehatan yang ketat di sekolah,” ujarnya.
Mendikbudristek mengingatkan sekolah, di wilayah PPKM level 1-3 dimana pendidik dan tenaga kependidikannya juga sudah divaksinasi secara lengkap, agar menggelar opsi PTM terbatas dan PJJ. Hal itu memberi kesempatan pada siswa yang dapat giliran belajar dari rumah agar tetap dapat mengikuti pelajaran.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kabupaten Bogor, Ade Munowaroh Yasin menyatakan, pihaknya mendorong 100 persen satuan pendidikan di Kabupaten Bogor untuk melaksanakan PTM terbatas. Pihaknya juga melakukan monitoring agar tidak terjadi klaster penularan covid-19 di sekolah.
Yasin mengimbau satuan pendidikan di Kabupaten Bogor untuk segera menggelar PTM terbatas, karena hampir 80 persen pendidik dan tenaga kependidikan sudah mendapat vaksinasi. “Saya juga mengimbau pada orangtua untuk segera vaksinasi, agar tidak terjadi penularan dari klaster keluarga ke klaster sekolah,” ujarnya.
Di SMK Swasta Kesehatan Annisa, Menteri Nadiem juga mengingatkan hak orangtua untuk menentukan, meski PTM terbatas sangat berbeda dengan sekolah seperti biasanya. Perbedaan itu diatur dalam SKB Empat Menteri yang diterbitkan pada Maret 2021.
“Perlu diingat, orangtua tetap berhak menentukan apakah anaknya ikut PTM terbatas atau PJJ. Keputusan terakhir ada di orangtua. Sekolah perlu menghormati keputusan orang tua tanpa diskriminasi,” ucap Nadiem menegaskan. (Tri Wahyuni)