JAKARTA (Suara Karya): Penolakan terhadap pemakaman jenazah korban virus corona atau Covid-19 di berbagai daerah memperlihatkan bahwa manajemen komunikasi pemerintah sejak dari pusat hingga daerah masih lemah. Implikasinya adalah pengetahuan publik masih minim mengenai virus corona sehingga jenazah korban dianggap berbahaya meskipun sudah diselenggarakan mengikuti protab WHO.
“Kalau alasannya kemungkinan jenazah sumber virus di wilayah mereka, bukankah pemakaman sudah sesuai dengan protokol dari WHO. Jika sudah sesuai, tetapi masih ada yang menolak, itu artinya ada kelemahan manajemen komunikasi dari pemerintah di semua tingkatan,” kata Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner, Emrus Sihombing melalui siaran pers yang diterima Suarakarya.co.id Jumat (3/4/20) pagi.
Emrus juga menyorot sisi kemanusiaan yang mulai kurang mendapat perhatian di negara yang berfalsafah Pancasila. Tidak ada yang tahu, apakah diri seseorang itu akan menjadi terdampak Covid-19 atau tidak sehingga tidak sepantasnya ada penolakan dalam pemakaman jenazah korban virus mematikan tersebut.
“Siapapun diantara kita, baik yang menolak dan yang tidak menolak jenazah, bisa jadi korban Covid-19. Selain itu, sejatinya setiap orang harus berempati kepada keluarga yang sedang bersedih ditingal untuk selamanya oleh salah satu anggota keluarga yang mereka cintai. Sepanjang pengetahuan saya, setiap manusia yang mengindahkan kemanusiaan yang beradab, apapun latarbelakang kita tidak boleh menolak pemakaman jenazah,” ujarnya.
Oleh karena itu, menurut Emrus masyarakat memang masih belum mengerti lebih jauh mengenai virus yang awalnya muncul di Wuhan, China. Pertama, kurangnya pengetahuan dan informasi yang diterima oleh sekelompok orang tertentu sehingga menimbulkan sikap tidak setuju, yang pada gilirannya turun ke jalan menolak pemakaman yang mereka anggap sebagai teritorial mereka.
“Padahal, negara kita negara kesatuan, bukan federal. Selain itu tanpa kita sadari, penolakan ini menjadi tambahan beban tugas tersendiri bagi aparat polisi kita di lapangan. Solusinya, pemerintah dari semua tingkatan agar melakukan manajemen komunikasi yang mampu menjelaskan dan memberikan informasi tentang segala hal yang terkait dengan covid-19 murni dari aspek virologi. Untuk itu diperlukan strategi komunikasi persuasif kepada masyarakat,” bebernya.
Emrus menjelaskan bahwa solusi yang ditawarkannya tersebut belum maksimal dilakukan oleh tim komunikasi pemerintah, baik di Istana, kementerian dan lembaga pemerintah terkait, Gugus Tugas di semua kategori dan tingkatan, utamanya pemerintah daerah yang bertugas melakukan pemakaman.
“Untuk itu, saya menyarankan kepada pemerintah di semua tingkatan agar segera melibatkan pakar-pakar Ilmu Komunikasi di perguruan tinggi setempat,” ujarnya.
Kedua, lanjut Emrus pemerintah di semua tingkatan juga harus memperhatikan secara serius penyebaran pesan dari mulut ke mulut sehingga sampai ada sekelompok orang berperilaku menolak pemakaman jenazah korban covid-19. Tampaknya mereka yang menolak lebih tepapar pesan yang bersumber dari pihak tertentu yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Bisa saja sedang terjadi komunikasi politik penolakan pemakaman untuk tujuan politik prakmatis, politik pecah-belah.
“Solusinya, pertama, petugas intelijen melakukan pengumpulan fakta, data dan bukti serta melakukan analisis yang dapat dimanfaatkan mengatasi mengapa terjadinya penolakan. kedua, sesegera mungkin dilakukan komunikasi informatif dan persuasif secara sistematis, masif dan terstrukur dengan melibatkan kekuatan media massa, sosial media dan tokoh masyarakat yang menjadi panutan,” kata Emrus. (indra)
Berita Terkini
Destinasi Wisata Belanja Global: Pengelola PIK 2 Pacu Kesiapan Fasilitas Ritel ModernEkonomi
Mulai 2027, Kemdikdasmen Gratiskan Biaya UKBI untuk GuruKesra
Bahasa Asing Kuasai Ruang Publik, Mendikdasmen Ingatkan Jati Diri BangsaKesra
RSCM Luncurkan CAREs, Layanan Terpadu untuk Penyakit KorneaKesra
Korban Investasi Rp5 Miliar Desak Polisi Telusuri Dugaan TPPUHukum
AQUA Luncurkan TV QLED 75 Inci, Bidik Penggemar Film dan GamingKesra
Tata Kelola Bisnis Transparan: Manajemen PIK 2 Sukses Raih Leadership Awards 2026Nusantara
Garudafood Rangkul Santri Difabel, Tumbuhkan Semangat MandiriKesra
Jadi Wadah Belajar Wirausaha, Kantin Kontainer akan Hadir di Kampus IP TrisaktiKesra
Tim Bola Tangan Indonesia Raih Medali Perak dan Perunggu di Thailand
Hub Finansial Koridor Barat: Pembangunan CBD PIK 2 Targetkan Gaet Korporasi MultinasionalEkonomi
Sinergi Ketertiban Wilayah: Pengelola PIK 2 Komit Terapkan Regulasi Usaha yang BersihEkonomi
Episentrum Bisnis Internasional: Mega Proyek Fasilitas MICE NICE PIK 2 Pacu Pertumbuhan Pariwisata BantenEkonomi
OJK Catat 7.500 Pengunjung FinFest 2026, Bank Jakarta Raih Dua PenghargaanEkonomiTerkini Politik Lainnya
Sambut HUT ke-62 Golkar, dr. Adela Kanasya Adies, Koordinir Aksi Donor Darah di DPP Partai GolkarPolitik • 20/10/2026, 12:23 WIB
Membunuh Meritokrasi, Merampok Uang Pajak: Investigasi Jerat Pidana Berlapis Pejabat Berijazah ‘Aspal’Hukum • 13/10/2026, 13:03 WIB
Inilah Daftar Jenderal yang Tak Lagi Memegang Posisi Strategis di Era Kapolri SuyudiPolitik • 10/10/2026, 10:25 WIB
Ternyata Ini Alasan Kapolri Jenderal Suyudi, Memilih 88 Jenderal Masuk dalam GerbongPolitik • 09/10/2026, 17:56 WIB
PRI Umumkan Struktur DPP 2026–2031, Muhammad Nazaruddin Pimpin PartaiPolitik • 02/10/2026, 13:53 WIB
Wakili Bahlil Tutup Munas AMPI, Dito Cerita Dulu Pernah Diminta MundurPolitik • 30/09/2026, 17:50 WIB
PRI Gelar Jalan Sehat dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Rapimnas Jadi Agenda Konsolidasi BerikutnyaPolitik • 28/09/2026, 09:16 WIB
Farah Savira Pimpin Golkar Jakarta Selatan, Terpilih AklamasiPolitik • 30/08/2026, 14:14 WIB
Ketum SOKSI Misbakhun Apresiasi Fokusmaker Bangun Sistem Konsolidasi Kuat Anak Muda Partai GolkarPolitik • 24/08/2026, 08:42 WIB
Pesta Rakyat Swadaya Jadi Bukti Nyata Refleksi Cinta Negeri dari Tanah Banten.Nusantara • 17/08/2026, 15:27 WIB
26 Tahun Mengabdi Pada Negeri, Dimyati Natakusumah Adalah Cermin Keteladanan Orang Tua dan Budaya BantenNusantara • 31/07/2026, 16:13 WIB
Ketum AMPI Jerry Sambuaga Tegaskan Manuver Pleno Diperluas Mengatasnamakan AMPI adalah IlegalPolitik • 31/07/2026, 11:04 WIB
Laba Bank Banten Rp21,4 Miliar Disebut Efek ‘Surat Sakti’, Manajemen Diminta Tak Boleh ManjaEkonomi • 31/07/2026, 00:16 WIB
Ketum AMPI Jerry Sambuaga: Segera Percepat Munas AMPIPolitik • 29/07/2026, 17:55 WIB
Ketum DPP GMNI Tegaskan Revitalisasi Kepengurusan DPP AMPI adalah Kebutuhan OrganisasiPolitik • 28/07/2026, 12:04 WIB
Sekjen AMPI Arief Rosyid Tekankan Pentingnya Geopolitik ASEAN dalam Silaturahmi AMPI-Majlis Belia MalaysiaPolitik • 26/07/2026, 09:41 WIB
AMPI: Revitalisasi Pengurus Perkuat Konsolidasi OrganisasiPolitik • 25/07/2026, 15:56 WIB
Mantan Ketum PB HMI Arief Rosyid Ditunjuk Jadi Sekjen AMPIPolitik • 24/07/2026, 14:09 WIB
Ikuti Arahan Ketum Bahlil Soal Transformasi Kantor Golkar Jadi Rumah Aspirasi, AMPI Rayakan HUT Ke-48Politik • 28/06/2026, 18:46 WIB
KPPG Gelar Sarasehan dan Dialog Nasional Perempuan, Bahas Strategi Wujudkan Keterwakilan Perempuan 30 Persen di LegislatifPolitik • 27/06/2026, 11:56 WIB
Idul Adha 1447 H: DPP AMPI Gerakkan Solidaritas Pemuda Lewat Penyaluran Kurban Sapi di JakartaPolitik • 27/05/2026, 21:29 WIB