JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menegaskan, pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di dunia pendidikan tidak akan dibatasi secara kaku.
“Pemerintah justru mendorong teknologi tersebut dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk memperkuat proses pembelajaran,” kata Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco dalam acara bertajuk ‘Ngopi Bareng Kemdiktisaintek’ di Jakarta, Jumat (13/3/26).
Ditambahkan, pendekatan pemerintah terhadap AI di sektor pendidikan bersifat adaptif dan tidak restriktif. “Kita melihat AI sebagai sebuah alat atau tools yang dapat membantu proses pembelajaran,” ujar Badri.
Menurutnya, AI tidak boleh diposisikan sebagai teknologi yang menggantikan seluruh proses pendidikan. Sebaliknya, teknologi tersebut harus digunakan secara bijaksana oleh pendidik dan peserta didik agar dapat bermanfaat secata maksimal tanpa mengabaikan nilai-nilai pendidikan.
“Tantangan utama dunia pendidikan saat ini bukan sekadar munculnya teknologi baru, melainkan bagaimana sistem pendidikan mampu merespons perkembangan tersebut secara kontekstual,” ucapnya menegaskan.
Dengan demikian, lanjut Badri, berbagai media pembelajaran yang berkembang dapat dimanfaatkan secara optimal.
Kemdiktisaintek juga memperkuat strategi internasionalisasi pendidikan tinggi di Indonesia.
Pendekatan yang dilakukan tidak sebatas promosi untuk menarik mahasiswa asing, tetapi juga membangun ekosistem yang mendukung kehidupan mahasiswa internasional selama di Indonesia.
“Selain promosi untuk menarik mahasiswa asing, kita juga perlu menyiapkan fasilitas, kemudahan mobilitas, serta dukungan layanan agar mereka nyaman belajar di Indonesia,” kata Badri.
Untuk mendukung upaya itu, pemerintah menggelar forum koordinasi lintas kementerian guna merumuskan strategi menarik bagi mahasiswa internasional. Berbagai materi promosi disiapkan, termasuk konten audiovisual yang menjawab pertanyaan ‘Why study in Indonesia?’ dengan menampilkan keunggulan pendidikan tinggi nasional.
Program internasionalisasi juga diperkuat melalui berbagai skema beasiswa, baik yang disediakan pemerintah maupun perguruan tinggi di Indonesia. Kerja sama pendidikan juga diperluas dengan sejumlah negara, khususnya negara-negara Global South seperti Timor-Leste.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Prof Khairul Munadi menambahkan, penguatan sumber daya manusia juga menjadi fokus penting, terutama optimalisasi jaringan alumni penerima beasiswa LPDP.
Jumlah alumni LPDP saat ini telah mencapai puluhan ribu orang dengan berbagai keahlian yang tersebar di berbagai sektor.
“Kami sedang memetakan kembali kompetensi para alumni LPDP agar potensi besar ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan nasional,” katanya.
Ia juga menekankan, internasionalisasi pendidikan tinggi perlu sinergi lintas kementerian, mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, hingga Kementerian Luar Negeri.
Selain memperkuat kualitas akademik, keberadaan mahasiswa asing dinilai dapat memberi dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Pengalaman sejumlah negara seperti Malaysia menunjukkan, mahasiswa internasional dapat berkontribusi pada sektor hunian, konsumsi, hingga aktivitas ekonomi lokal.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Bidang Pendidikan Tinggi, Prof Tjitjik Sri Tjahjandarie mengungkapkan, perguruan tinggi juga terlibat langsung dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat.
Saat ini, asa 10.090 mahasiswa diterjunkan ke wilayah Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk membantu masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Para mahasiswa tersebut terlibat dalam berbagai bidang seperti penguatan ekonomi masyarakat, energi terbarukan, kesehatan, sanitasi dan air bersih, pangan dan gizi, pendidikan darurat, hingga pengembangan sistem informasi masyarakat.
“Di Aceh ada sekitar 5.040 mahasiswa, di Sumatera Barat 2.500 mahasiswa, dan di Sumatera Utara sekitar 2.590 mahasiswa,” kata Tjitjik.
Selain itu, perguruan tinggi juga berkolaborasi dalam konsorsium untuk menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem di Nusa Tenggara Timur (NTT). Program tersebut melibatkan 13 perguruan tinggi dari luar NTT dan 11 perguruan tinggi di wilayah tersebut.
Di sektor lingkungan, kampus juga berperan aktif dalam program penanganan sampah nasional.
Dirjen Dikti Khairul Munadi menyebut, sekitar 200 perguruan tinggi telah menjalankan program pengelolaan sampah di lingkungan kampus.
Program tersebut menitikberatkan pada pemilahan sampah dari hulu, mengingat sekitar 40-50 persen sampah di Indonesia merupakan sampah organik yang dapat diolah menjadi kompos.
Proyek percontogan program saat ini dijalankan di sejumlah kota seperti Jakarta, Bandung, Bogor, dan Bekasi.
Kemdiktisaintek juga tengah membangun ekosistem industri semikonduktor nasional dengan melibatkan 8 industri domestik dan berbagai pakar dari perguruan tinggi.
Pada tahap awal, pemerintah telah menetapkan 10 produk semikonduktor prioritas yang akan dikembangkan sesuai kebutuhan industri nasional.
Sementara itu, Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan, Fauzan Adziman mengatakan, pemerintah mempercepat proses seleksi proposal penelitian agar kegiatan riset dapat dimulai lebih awal.
Pada 2025 tercatat sekitar 60.000 proposal penelitian masuk ke kementerian, dan jumlah itu diperkirakan meningkat pada 2026.
“Dengan percepatan proses seleksi ini, kami berharap kegiatan penelitian dapat dimulai lebih awal dan memberi dampak yang lebih besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia,” kata Fauzan menandaskan. (Tri Wahyuni)