JAKARTA (Suara Karya): Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah (pemda) untuk aktif mengusulkan kebutuhan tenaga kesehatan (nakes) di daerahnya. Apalagi daerah-daerah yang minim tenaga kesehatannya.
Demikian dikemukakan Muhadjir Effendy dalam acara ‘Penganugerahan Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan 2023’ yang digelar Kementerian Kesehatan di Jakarta, Selasa (15/8/23).
Hadir dalam acara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta Anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti.
Muhadjir menceritakan pengalamannya saat kunjungan kerja ke Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Di tempat itu, nyaris tak ada tenaga kesehatan.
“Sebetulnya kalau pemerintah daerah sadar betul, dia bisa diusulkan kebutuhan tenaga kesehatan untuk wilayahnya,” imbuh Muhadjir
Karena persoalan kesehatan merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkruen, yang menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menyebut tiga masalah utama dalam pelayanan publik yang harus menjadi pedoman bagi semua pengambil kebijakan, yakni kualitas, baik pemberdayaan maupun pelayanan, kuantitas atau jumlah yang harus disiapkan, serta pemerataan yang menyeluruh di setiap daerah.
“Dari ketiga indikator itu, sebagian besar masalah ada di pemerataan. Bukan rahasia lagi kalau banyak dokter yang lebih suka bekerja di kota, dibanding mengabdi di daerah terpencil,” ujarnya.
Karena itu, Muhadjir mengaku sangat setuju dengan wacana Menteri Kesehatan yang akan menugaskan tenaga kesehatan dengan status pegawai pusat yang ditugaskan di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar.
“Itu nanti ditugaskan dari pusat saja. Sehingga pengawasan dan gajinya langsung dari pemerintah pusat yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan daerah tersebut serta diberi hak khusus kepada yang besangkutan. Sehingga dapat terkendali,” tuturnya.
Saat ini Indonesia memiliki 1,4 juta tenaga kesehatan yang tersebar di 10.347 Puskesmas, 24.808 Puskesmas Pembantu. Setiap Puskesmas Pembantu memiliki bidan dan perawat sebanyak 8.624 atau 34.76 persen.
Sementara itu, ada 213.670 unit Posyandu yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah itu dirasa masih perlu ditingkatkan termasuk tenaga kesehatan yang bekerja didalamnya.
Pada kesempatan tersebut, Muhadjir juga berkesempatan untuk memberikan langsung penghargaan kepada 43 tenaga kesehatan teladan yang berasal dari rumah sakit pemerintah dan non-pemerintah, serta kader Posyandu yang terpilih dari pelosok negeri. (Tri Wahyuni)