JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini (PAUD).
Langkah itu dilakukan melalui penyesuaian kurikulum, penyediaan materi pembelajaran, pelatihan guru, serta penguatan pembiayaan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan PAUD.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal Informal (Dirjen PAUD, Dikdas, PNFI) Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto mengatakan, penguatan PAUD menjadi bagian penting dalam menyiapkan anak menghadapi tantangan perubahan iklim, sekaligus memastikan mereka memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sejak dini.
“Untuk itu, Kemendikdasmen akan melakukan penyesuaian kurikulum. Materi bisa masuk lewat intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, maupun pembiasaan,” kata Gogot dalam sambutannya menutup gelaran ‘Asia-Pacific Regional Learning Forum on Early Childhood Development’ di Jakarta, Kamis (22/10/26).
Menurut Gogot, pengenalan perubahan iklim kepada anak harus disesuaikan dengan tahap perkembangan mereka. Karena pembelajaran PAUD bertumpu pada aktivitas bermain, pemerintah mendorong penggunaan alat permainan edukatif yang mengangkat tema perubahan iklim.
Selain itu, peningkatan kompetensi pendidik terus dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan lokakarya, agar guru mampu menyampaikan materi lingkungan secara tepat dan menarik bagi anak.
Gogot menegaskan, upaya tersebut harus disertai pembiayaan yang memadai. Pemerintah mendorong partisipasi semesta dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dan mitra pembangunan untuk memperkuat layanan PAUD.
Dalam mendukung pelaksanaan Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun, Kemendikdasmen menyiapkan tiga fokus intervensi, yakni pembangunan dan revitalisasi infrastruktur, peningkatan kualifikasi guru, serta bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu.
Pada tahun ini, pemerintah menargetkan revitalisasi sekitar 16.000 lembaga PAUD dan pembangunan 50 lembaga baru. Untuk tahun depan, pembangunan lembaga baru direncanakan mencapai 50 hingga 100 unit.
Di sisi sumber daya manusia, pemerintah menyediakan beasiswa bagi guru PAUD yang belum berkualifikasi sarjana (S1). Bantuan sebesar Rp3 juta per semester diberikan melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), sehingga pengalaman mengajar, pelatihan, dan sertifikat yang dimiliki guru dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian studi.
Gogot menyebut, kuota program beasiswa tersebut pada tahun ini sekitar 120.000 guru. Perguruan tinggi akan menentukan beban studi yang masih harus ditempuh masing-masing peserta berdasarkan hasil RPL sebelumnya.
Dukungan pembiayaan juga diberikan melalui Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD dan Program Indonesia Pintar (PIP). Tahun ini, pemerintah mulai memperluas PIP kepada sekitar 888.000 anak taman kanak-kanak (TK) berusia 5-6 tahun dari keluarga yang membutuhkan, sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
“Urusan pendidikan anak usia dini ada di kabupaten dan kota, tetapi pemerintah pusat juga memberi afirmasi. Kita sudah memetakan 134 mitra untuk memajukan PAUD, dengan berbagai program yang didukung melalui kerja sama,” katanya.
Gogot menambahkan, perluasan layanan PAUD membutuhkan kolaborasi yang kuat karena jumlah anak yang menjadi sasaran mencapai lebih dari 9 juta. Keterlibatan pemerintah daerah dan mitra menjadi penting agar peningkatan akses berjalan beriringan dengan perbaikan mutu pendidikan.
Perubahan Iklim dan Pendanaan Jadi Agenda Regional
Penguatan layanan PAUD tersebut menjadi salah satu perhatian dalam forum regional Asia-Pasifik yang membahas pengembangan anak usia dini, ketahanan terhadap perubahan iklim, dan pembiayaan berkelanjutan.
Forum bertema ‘From Knowledge to Collective Action: Strengthening Climate Resilience and Financing ECD Systems in Asia-Pacific’ itu mempertemukan pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, serta praktisi PAUD untuk berbagi pengalaman dan merumuskan langkah bersama.
Direktur SEAMEO CECCEP, Prof Vina Adriany mengatakan, pendidikan anak usia dini memiliki peran strategis, tak hanya bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam memperkuat kohesi sosial.
Menurut Vina, berbagai presentasi dan diskusi dalam forum tersebut menegaskan pentingnya perhatian terhadap perubahan iklim dan pendanaan PAUD.
Kedua isu itu membutuhkan pembahasan lanjutan agar komitmen yang telah dibangun dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang berkelanjutan.
Ia juga menyoroti rencana pertemuan tingkat dunia pada 2027 yang secara khusus akan membahas pembiayaan pengembangan anak usia dini. Momentum tersebut diharapkan memperkuat kesadaran publik dan mendorong investasi yang lebih besar pada layanan PAUD.
Sementara itu, Head of Policy & Advocacy Tanoto Foundation, Eddy Henry menilai, forum tersebut menjadi ruang penting untuk memperluas kolaborasi lintas sektor, termasuk kemitraan pemerintah dan swasta.
Menurut Eddy, Indonesia memiliki berbagai pengalaman dan praktik baik dalam penyelenggaraan PAUD yang dapat dibagikan kepada negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik. Sebaliknya, Indonesia juga dapat mempelajari pendekatan yang berhasil diterapkan negara lain untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan.
“Peta kolaborasi pentahelix dan kemitraan publik-swasta bisa terwujud, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga dengan melibatkan berbagai aktor dunia,” ujarnya.
Dalam penutupan forum, Eddy mengingatkan, keberhasilan pertemuan tidak cukup diukur dari banyaknya pengetahuan yang dibagikan, melainkan dari tindakan nyata setelah peserta kembali ke negara dan komunitas masing-masing.
Ia menegaskan, tantangan yang dihadapi anak usia dini saling berkaitan, sehingga butuh solusi terpadu, kemitraan yang lebih kuat, dan peningkatan investasi.
Sebelumnya, perwakilan Asia-Pacific Regional Network for Early Childhood (ARNEC), Evelyn Santiago mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang tidak hanya menjadi tuan rumah forum, tetapi juga menunjukkan kepemimpinan regional dalam memajukan kesejahteraan dan tumbuh kembang anak usia dini.
Menurut Evelyn, komitmen Indonesia dalam memperkuat pengembangan anak usia dini menjadi inspirasi bagi negara-negara di kawasan Asia-Pasifik untuk saling belajar dan memperluas kerja sama.
Ia berharap pengalaman dan komitmen Indonesia dapat mendorong kemajuan layanan pengembangan anak usia dini, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di seluruh kawasan. (Tri Wahyuni)