JAKARTA (Suara Karya): Pengamat politik Voxpol Center, Pangi Sarwi Chaniago mempertanyakan kuatnya dukungan terhadap pasangan calon presiden petahana, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, termasuk dukungan dari sejumlah kepala daerah yang notabene diusung oleh partai politik yang tergabung dalam koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
“Kenapa menguat dukungan kepada pasangan petahana. Itu dulu pertanyaannya. Apakah karena petahananya lemah atau sebaliknya?” ujar Pangi, saat menjadi pembicara dalam diskusi bertjuk ‘Etika Politik Kampanye bagi Kepala Derah’, di gedung DPR, Jakarta, Senin (17/9).
Dia juga menanggapi soal tren yang muncul menjelang pelaksaan pemilu 2019. Yakni terkait etika politik kepala daerah yang akan terjun berkampanye saat pelaksanaan pemilu tahun depan.
“Kita juga bertanya-tanya, apakah para kepala daerah yang terdaftar menjadi juru kampanye (jurkam) pada pemilu mendatang itu karena mengalami tekanan politik. Apakah para kepala daerah berkampanye itu dapat dianggap wajar jika dilihat dari sisi etika? Pertanyaan inilah yang kemudian menjadi perbincangan menarik belakangan ini,” ujarnya menambahkan.
Terkait soal itu, kata Pangi, apakah ada aturan undang-undang yang dilanggar?
Untuk menjawab itu semua, menurut dia perlu dijelaskan oleh DPR. Sebab, Pangi mengaku, hingga saat ini dirinya tidak menemukan aturan undang-undang yang melarang mereka (kepala daerah) untuk menjadi jurkam atau tim sukses.
“Mohon soal ini dijelaskan oleh Bang Nasir (anggota Fraksi PKS MPR, Nasir Djamil
), dan Bu Irma (anggota Fraksi NasDem MPR, Irma Suryani Chaniago). Saya tidak menemukan aturan yang dilanggar di situ. Undang-undang mana?” ujarnya.
Apalagi, kata dia, fenomena kepala daerah jadi jurkam dan tim sukses pada perhelatan demokrasi di Indonesia, sudah berlangsung sejak lama.
“Kalau kita cermati, fenomena ini jauh-jauh hari sudah terjadi. Misalnya Partai Demokrat, bahkan ada surat edaran, kalo nanti Demokrat mengusung calon gubernur ini, di situ ada konsekuensi harus dukung calon presiden dari Demokrat. Surat itu sudah beredar dulu dan itu jadi polemik juga, tapi itu bagaimana bahwa ada konsekuensi politik di situ,” katanya menambahkan. (Gan)