JAKARTA (Suara Karya): Sebanyak 272.880 personel Polri akan dikerahkan untuk pengamanan pemilu serentak yang akan diselenggarakan 17 April 2019. Dengan demikian, Polri menjamin keamanan dan kelancaran hajat besar bangsa Indonesia ini dalam pelaksanaannya.
Demikian dikatakan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brgjen Pol Dedi Prasetyo dalam forum Promoter di Jakarta Selatan, Kamis (13/9).
Dedi menjamin pelaksanaan pemilu mendatang berjalan aman dan lancar. Untuk itu, Polri akan bekerja sama dengan TNI dan mitra Kamtibmas dan instansi terkait untuk melakukan pengamanan itu.
“TNI dengan total 2/3 dari kekuaran Polri serta Linmas sebanyak 1,73 juta orang yang nantinya setiap TPS akan ditempatkan dua orang Linmas,” kata Dedi.
Diungkapkannya, pemilu nanti menjadi momentum yang sangat istimewa. Hal ini karena dua pasangan calon presiden dan wakilnya adalah orang-orang yang sangat berpengaruh yaitu Jokowi – Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.
Ditegaskannya, meski masa kampanye baru akan dimulai Oktober nanti, namun saat ini sudah muncul berbagai masalah seperti adanya daftar pemilh ganda dan masalah lainnya. Hal ini berpotensi menjadikan pemilu terancam dipenuhi masalah. Oleh sebab itu Polri dengan segala kekuatannya akan memastikan permasalahan tersebut dapat diatasi bersama-sama dengan pihak terkait lainnya.
“Masa kampanye sebentar lagi dilaksanakan, namun saat ini banyak masalah yang timbul, terutama terakit DPT (daftar pemilih teetap) dan juga ganda yang terus ditelusuri seluruh pihak agar tidak timbul masalah kecurigaan dari berbagai pihak. Masalah lain adanya potensi black campaign, ini juga harus diselesaikan bersama,” katanya.
Ada beberapa potensi ancaman yang berimbas pada pelaksanaan pemilu menjadi terganggu. Beberapa ancaman tersebut diantarany protes dan gelombang ujuk rasa, bentrokan masal, sabotase, black campign dan money politic, manipulasi hasil suara tindakan anarkis yang terkait dengan pemilu lainnya. Potensi kerusuhan yang dapat menganggu jalannya pemilu ini bisa terjadi di manapun saja.
Oleh sebab itu untuk meminimalisir dampak dan mencegah potensi terjadinya gangguan pelaksanaan pemilu, Polri bersama dengan pihak terkait lainnya menyiapkan lima strategi. Yang pertama adalah operasi Mantap Brata 2018 yang dikhususkan untuk pengamanan pemilu. Kemudian Strategi Pro-Active Preventif untuk mencegah tindakan-tindakan yang berpotensi menganggu pelaksanaan pemilu, Operasi Nemangkawi 2018 yang dikhususkan untuk menciptakan kondisi aman khususnya di wilayah Papua.
“Lalu Operasi Antimop 2018 khusus untuk menindak pelanggaran money politic serta Satgas Nusantara untuk mengantisipasi penyebaran konten hoax dan hate speech,” kata Dedi.
Sementara itu, Kepala bagian ATP3 Bawaslu, Ilham, menyatakan pihaknya akan memaksimalkan pengawasan dalam proses dari sebelum hingga hasil pemilu ditetapkan. Diharapkan dengan adanya pengawasan yang intensif segala bentuk pelanggaran pemilu dapat ditekan.
Kalaupun kedepan ditemukan bukti pelanggaran diharapkan ada proses penyelesaian sengketa sesuai dengan koridor yang berlaku. Untuk memaksimalkan pengawasan tersebut dia berharap agar ada peran aktif masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para kandidat yang maju dalam kontestasi politik baik untuk pemilihan legislatif ataupun presiden tahun 2019 mendatang.
“Kita berupaya melakukan pencegahan
terhadap pelanggaran yang sangat mungkin terjadi dalam setiap tahapan Pemilihan salah satunya melalui Sosialisasi Pusat Pengawasan Partisipatif,” ujarnya. (Ardiansyah)