JAKARTA (Suara Karya): Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kian menunjukkan dampak besar, bukan hanya pada pemenuhan gizi, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat. Hingga pertengahan Agustus 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sudah ada 5.905 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekitar 20,5 juta penerima manfaat.
Pembangunan dapur MBG dilakukan lewat kolaborasi dengan pengusaha lokal, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat tanpa menambah beban pada APBN 2025. Total investasi yang berhasil digerakkan masyarakat diperkirakan mencapai Rp12 triliun, sementara dengan tambahan 19.000 dapur yang siap beroperasi, nilai investasi diproyeksikan menembus Rp38 triliun. Jika ditotal, perputaran ekonomi dari program ini bisa mencapai Rp50 triliun.
Kepala BGN Dadan Hindayana menekankan bahwa efek berganda dari MBG sangat signifikan. “Program ini bukan hanya soal makanan sehat, tetapi juga penciptaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi lokal. Setiap satu rupiah yang diinvestasikan mampu melipatgandakan peredaran uang hingga lima kali,” ujarnya dalam gelar wicara di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Selain dialog publik, BGN juga menggelar pameran foto “Perjalanan Gizi untuk Indonesia” untuk memperingati satu tahun berdirinya lembaga tersebut.
Ia menyebutkan, Presiden Prabowo telah meminta percepatan program agar bisa menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025, jauh di atas target awal 17,5 juta orang dengan 5.000 dapur. Pembangunan infrastruktur dapur ditargetkan rampung pada akhir Oktober atau awal November, sehingga manfaat program bisa dirasakan luas di penghujung tahun.
Deputi Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kemendukbangga/BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso, mengingatkan pentingnya perubahan perilaku keluarga.
“Makanan bergizi yang diberikan pemerintah harus sejalan dengan pola makan dan pola asuh sehat di rumah. Hanya dengan begitu perbaikan gizi anak bisa berkelanjutan,” tegasnya.
Menurut Sukaryo, peran keluarga juga sangat penting dalam mendukung percepatan penurunan stunting, yang menjadi fokus BKKBN. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting nasional turun dari 21,5% (2023) menjadi 19,8% (2024). Penurunan ini diyakini berkat intervensi gizi lebih baik, terutama di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Untuk memperkuat intervensi, Kemendukbangga mengerahkan 18.714 Petugas Lapangan KB (PLKB) serta 600.000 Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh Indonesia. Mereka mendampingi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD agar benar-benar mendapat manfaat MBG.
Sementara itu, Tim Pakar BGN Ikeu Tanziha mengingatkan bahwa meski prevalensi stunting nasional sudah turun di bawah standar WHO, beberapa daerah masih mencatat kenaikan. “Upaya perbaikan gizi harus terus berlanjut, apalagi pemerintah sudah menegaskan komitmen melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional,” katanya. (alf)