SERANG (Suara Karya) – Puluhan organisasi masyarakat (Ormas) di Kabupaten Serang, mendapat Pembinaan pemerintah daerah setempat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).
“Hal tersebut, sebagai upaya pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan sebagai upaya sinergitas,” kata
selama kurun waktu Tahun 2024.
Kabupaten Serang memberikan pembinaan kepada
”Selama Tahun 2024 kita memberikan pembinaan sekitar 15 ormas, dan 14 organisasi perempuan serta organisasi wartawan yang dihadiri puluhan wartawan dari berbagai media,” kata Kabid Poldagri dan Ormas Bakesbangpol Kabupaten Serang, Dik Dik Abdul Hamid, dalam keterangan tertulis Selasa, 7 Januari 2025.
Menurutnya pembinaan sudah dilakukan selapanjang tahun 2024 kepada ormas, LSM, maupun Yayasan.
”Target pembinaan bukan hanya ormas-ormas yang sudah terdaftar ke Bakesbangpol Kabupaten Serang saja, tapi juga kepada yang belum terdaftar. Khusus bagi yang belum terdaftar akan diberikan sosialisasi terlebih dahulu,” tuturnya.
Ini sesuai Permendagri Nomor 58 Tahun 2017 ormas atau LSM, Yayasan itu diwajibkan untuk mencatatkan diri ke pemda setempat melalui Kesbangpol.
Dijelaskannya, sampai saat ini di Kabupaten Serang belum menemukan adanya ormas-ormas yang arogan ataupun radikal.
“Ormas, LSM, maupun Yayasan di Kabupaten Serang saling menghargai satu sama lain. Kalau pun ada percikan namanya di bawah tapi bisa diselesaikan dengan cara yang baik,” ucapnya.
Sedangkan untuk organisasi perempuan, Dik Dik juga memastikan mengakomodirnya. Karena bukan hanya organisasi masyarakat, di organisasi politik pun sama memberikan kuota 30 persen untuk kaum perempuan.
”Saya berharap kepada para pelaku organisasi perempuan supaya semangat dalam berkiprah di organisasi, jangan berharap dari organisasi justru kita bagaimana membesarkan organisasi dan mendukung pemerintah,” kata Diki Dik.
Pada tahun 2025 ini lanjutnya, pihaknya akan bersurat kepada para camat agar menginventarisir organisasi-organisasi yang ada di wilayah kecamatan masing-masing.
Diharapkan para camat-pun dapat meneruskan surat tersebut kepada para kepala desa di daerahnya masing-masing.
”Dalam hal ini sengaja melibatkan kepala kelurahan dan desa, Karena mereka yang lebih tau tentang domisili maupun jumlah ormas, yayasan, dan LSM di wilayahnya,” tutur Didi Dik. (Wis 01/***)