JAKARTA (Suara Karya): Berita bohong (hoaks) terhadap pemerintahan yang sah merupakan bentuk ketidakmampuan pihak lain dalam bersaing secara sehat dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2019.
“Penyebarluasan berita dan informasi yang tidak valid merupakan bentuk ketidakmampuan dari pihak lain untuk mengakui keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo,” kata anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto dalam seminar berjudul “Menangkal Berita Bohong dan Hoaks Jelang Pilpres 2019”, di Padang, Minggu (10/2/2019).
Hadir dalam seminar itu Ketua Umum Harmoni Indonesia Firdaus Ali, Bupati Solok dan beberapa pejabat pusat serta Sumatera Barat lainnya.
Sidarto melanjutkan isu seperti China, PKI, anak haram merupakan berita yang sama sekali tidak memiliki dasar validitas. “Inti dari berita-berita semacam itu hanya untuk mengganggu stabilitas sosial masyarakat yang sudah kondusif,” ujarnya.
Sidarto menambahkan, petanahan presiden adalah orang yang selalu melaksanakan shalat 5 waktu dan dapat membaca Al’Quran. “Berita yang beredar justru berlawanan dengan kondisi riilnya,” ujarnya.
Sidarto menegaskan, Capres nomor urut 1 memiliki kepribadian sederhana. Hal itu tidak dibuat-buat. Bahkan kesederhanaannya juga terlihat saat sudah menduduki bangku nomor 1 di Indonesia. “Kepribadiannya yang sederhana dan santai tak berubah, meski Jokowi telah menjadi presiden,” ucapnya.
Hal senada disampaikan Ketua Umum Harmoni Indonesia, Firdaus Ali. Katanya, Jokowi tidak pernah memiliki niat untuk membalas hoaks yang disebarkan lawan politiknya.
“Banyak hoaks tentang Jokowi yang tersebar di tengah masyarakat. Tak keinginan untuk membalas. Padahal, ia memiliki kekuatan untuk itu, tapi tak mau,” tuturnya.
Terkait hutang, lanjut Firdaus Ali, selama 4 tahun pemerintahan Jokowi menambah hutang Rp1.644,23 triliun tapi juga membayar Rp1.600 triliun hutang. Padahal dengan dana yang dikeluarkan itu, Jokowi membangun banyak infrastruktur seperti pembangunan jalan, embung, dan lainnya.
“Bahkan dalam pemerintahan 4 tahun terakhir pembangunan melebihi 10 tahun kepemimpinan sebelumnya. Di zaman bapak Soeharto pun bisa dibandingkan,” katanya.
Ia menambahkan, bagi masyarakat Minangkabau yang mendukung Jokowi, jangan pernah takut menyebarkan kebenaran dalam mendukung Jokowi. Bahkan, untuk kampanye pun jangan takut untuk bersuara.
Pada kesempatan ini, Jokowi mendapat julukan sebagai Bapak Bijaksana Anti Hoaks.
Ketua Panitia Seminar, Diki Syambara mengatakan, masyarakat yang konfirmasi untuk hadir sebanyak 567 dan yang hadir 450 orang.
“Seminar digelar untuk memberi pencerahan kepada masyarakat untuk tak mudah percaya hoaks yang memecah belah masyarakat,” katanya. (Tri Wahyuni)