JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah mendorong sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas setelah program vaksinasi bagi pendidik di masing-masing daerah dinyatakan selesai. Pelaksanaan PTM harus disertai protokol kesehatan yang ketat.
“PTM tidak bisa kita tunda lagi, agar tak terjadi ‘learning loss’ pada anak Indonesia,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim saat mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 secara virtual, Selasa (30/3/2021).
SKB 4 Menteri itu mencakup Mendikbud, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes) dan Menteri Agama (Menag).
Selain menggelar PTM, lanjut Mendikbud, sekolah juga harus memfasilitasi orangtua yang ingin anaknya tetep mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ). “Jadi nanti ada 2 pilihan pembelajaran, tatap muka terbatas dan daring,” ujarnya.
Untuk itu, Nadiem meminta satuan pendidikan untuk memenuhi daftar periksa sebelum memulai PTM terbatas selambat-lambatnya Juni 2021, sebelum dibukanya tahun ajaran dan tahun akademik baru.
“Kepala satuan pendidikan, pemda, kantor dan kanwil Kemenag wajib memantau pelaksanaan PTM terbatas. Jika ditemukan kasus terkonfirmasi positif covid-19, para pemangku wajib menangani kasus tersebut dan menghentikan sementara PTM terbatas di satuan pendidikan,” tuturnya.
Mendikbud mengimbau satuan pendidikan secara konsisten memberi edukasi penerapan protokol kesehatan untuk membangun budaya disiplin di sekolah.
Ditambahkan, Pemda melalui dinas pendidikan dan dinas kesehatan diminta memastikan pemenuhan daftar periksa di setiap satuan pendidikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PTM terbatas. Dinas perhubungan juga harus memastikan adanya akses transportasi yang aman ke dan dari satuan pendidikan.
“Pemda bersama Satgas Covid-19 daerah melakukan testing jika ditemukan warga satuan pendidikan yang bergejala. Selain melakukan tracing jika ditemukan kasus konfirmasi positif,” katanya.
Serta, menutup sementara pembelajaran tatap muka terbatas ketika ditemukan kasus konfirmasi Covid-19. “Kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan adalah kunci,” pungkas Mendikbud.
Pada kesempatan yang sama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, program vaksinasi terhadap PTK memberi harapan baru terhadap dunia pendidikan di era kebiasaan baru. Meski vaksinasi sudah dilakukan, tetap harus menjalan protokol kesehatan secara disiplin.
Menko PMK mengapresiasi langkah yang dilakukan Kemdikbud dan kementerian lain untuk segera melaksanakan PTM terbatas dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.
“Kesuksesan implementasi SKB 4 Menteri ini sangat tergantung pada komitmen kita untuk terus koordinasi secara harmonis antara pusat dan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Menag Yaqut Cholil Qoumas menyambut baik SKB 4 Menteri dan berharap peserta didik dapat melakukan adaptasi kebiasaan baru dalam pembelajaran. “Kementerian Agama mendukung rencana PTM terbatas inu. Sehingga anak kita kembali ke kelas dan bertemu teman-teman sekolah dalam suasana gembira tapi terhindar dari covid-19,” ujarnya.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi mendukung SKB 4 Menteri. Ia percaya sektor pendidikan harus terus berjalan karena investasi untuk sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
“Jadi apapun keputusan yang kita saat ini harus dilihat dampaknya di masa depan,” ucap Budi Gunadi.
Kepada pemerintah daerah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam kesempatan itu meminta ikut membuat kebijakan yang benar dalam mengawasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan PTM terbatas. Sehingga PTM memberi hasil optimal.
Kemdagri siap mendukung persiapan PTM terbatas bersama Kemdikbud, Kemkes, Kemenag dan Satgas Covid-19. “Semoga PTM terbatas ini dapat menghasilkan SDM yang produktif demi kemajuan Indonesia di masa depan,” ucapnya. (Tri Wahyuni)