JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) tengah menyiapkan regulasi linieritas untuk guru lulus passing grade (PG) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum dapat penempatan.
“Regulasi itu penting untuk para guru Prioritas 1 yang belum dapat penempatan, karena formasi yang tersedia tidak linier dengan bidang ilmunya,” kata Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Kemdikbudristek, Nunuk Suryani kepada wartawan, di Jakarta, belum lama ini.
Ia mencontohkan, guru honorer bahasa Inggris yang selama ini menjadi wali kelas di sekolah dasar (SD). Saat perekrutan PPPK 2021/2022, mereka terpaksa melamar ke jenjang SMP dan SMA, karena formasi guru bahasa Inggris tidak tersedia di SD.
Nunuk menyebut ada 68.709 formasi yang tidak terserap dalam seleksi ASN PPPK 2022. Jumlah terbanyak pada guru kelas yaitu 15.382 formasi, guru penjasorkes 10.562, guru TIK 7.551, guru bimbingan konseling 6.167, guru agama Islam 4.052, guru seni budaya 3.981 dan lain-lain.
Saat ini, jumlah guru yang tidak dapat penempatan karena sebelumnya mengajar di mata pelajaran (mapel) ‘gemuk’ seperti Bahasa Inggris, Prakarya dan Kewirausahaan (PKWU), dan mapel lainnya mencapai 17.382 orang.
“Dengan diterapkannya Kurikulum Merdeka, guru bahasa Inggris dimungkinkan untuk mengajar di SD. Dengan catatan, hal itu harus ada penyesuaian linieritas,” katanya.
Nunuk berharap, penyesuaian linieritas dapat menjadi upaya mengatasi masalah guru P1 yang belum dapat penempatan. “Panitia seleksi nasional (Panselnas) CASN terus berpikir bagaimana masalah P1 bisa diselesaikan tahun ini juga,” ucapnya.
Jika masalah guru honorer belum selesai, lanjut Nunuk, maka rekrutmen ASN CPNS maupun PPPK dari jalur pendidikan profesi guru (PPG) belum bisa dilaksanakan.
“Kami mohon dukungannya untuk menuntaskan masalaj P1 ini. Percayalah, Kemdikbudristek tidak akan membiarkan P1 tanpa kejelasan status. Mekanismenya sudah kami pikirkan,” tuturnya.
Nunuk memaparkan dari 193.954 guru P1, masih tersisa 62.645 yang tidak mendapat formasi pada PPPK 2022. Hal itu akan menjadi target untuk diselesaikan di PPPK guru 2023.
“Dari 193.954 P1, guru honorer negeri dan swasta yang sudah mendapat penempatan PPPK 2022 sebanyak 130.862. Lalu, ada 383 guru tidak menjadi sasaran penuntasan karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan lainnya,” ujar Nunuk.
Dengan demikian, ada 62.645 P1 yang pada pengumuman 8 Maret lalu tidak mendapat penempatan di PPPK 2022. Dari jumlah itu, ada 45.307 formasinyang sesuai kebutuhan, tetapi tidak diusulkannya pemerintah daerah (pemda) pada PPPK guru 2022.
“Agar formasi itu terisi di PPPK 2023, Kemdikbudristek akan terus berkoordinasi dengan pemda setempat agar 45.307 guru P1 yang tersisa bisa masuk dalan perekrutan PPPK 2023,” ucapnya.
Nunuk meminta masyarakat juga melihat prestasi panselnas dalam rekrutmen guru ASN PPPK, meski prosesnya tidak berjalan mulus. Hingga saat ini ada 544.180 guru honorer yang telag berstatus PPPK.
“Jumlah itu merupakan hasil akumulasi dari dua tahun penyelenggaraan seleksi PPPK dengan berbagai upaya yang kita lakukan,” kata Nunuk. (Tri Wahyuni)