JAKARTA (Suara Karya): Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) memastikan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana di Sumatra tetap berjalan meski dalam keterbatasan.
Hingga akhir Februari, sebanyak 1.741 sekolah telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) untuk program revitalisasi dengan nilai mencapai Rp1,25 triliun.
Tenaga Ahli SPAB Kemdikdasmen, Jamjam Muzaki menjelaskan, hampir seluruh daerah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kini memasuki fase transisi darurat ke pemulihan.
Tahapan itu menyusul berakhirnya masa tanggap darurat, termasuk di Aceh Tamiang yang berlanjut ke masa transisi selama tiga bulan.
“Dalam fase transisi ini, fokus kita memastikan layanan pendidikan kembali berjalan. Dampaknya ada tiga aspek utama, yaitu kerusakan sarana prasarana, terputusnya akses ke sekolah, dan dampak sosial terhadap guru serta siswa,” kata Jamjam dalam acara sosialisasi kebijakan Kemdikdasmen, di Tangerang Selatan, Senin (2/3/26).
Sekretariat Nasional SPAB menyebut, banyak ruang kelas, mebeler, buku, hingga alat pembelajaran yang rusak atau hanyut terbawa arus banjir. Bahkan, sejumlah sekolah di bantaran sungai hilang karena menjadi bagian dari aliran sungai.
Dari total sekolah terdampak, sekitar 5,6 persen mengalami rusak berat dan 1,7 persen atau 83 sekolah harus direlokasi karena berada di zona merah rawan bencana.
“Sekolah direlokasi karena sama sekali tidak bisa digunakan. Tantangannya adalah ketersediaan lahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” jelasnya.
Sementara itu, mayoritas sekolah mengalami rusak ringan dan sedang yang masih memungkinkan proses belajar dilakukan, sembari menunggu rehabilitasi.
Untuk menjamin keberlanjutan pembelajaran, SPAB telah mendistribusikan 168 tenda serta membangun 44 ruang kelas darurat semi permanen.
Selain itu, sekolah juga boleh menumpang di fasilitas publik seperti sekolah lain, meunasah di Aceh, asrama haji di Padang, hingga Puskesmas.
Sebanyak 167.000 buku teks telah disalurkan, meski kebutuhan dinilai masih tinggi. Bantuan school kit berupa seragam, alat tulis, dan tas juga diberikan kepada siswa terdampak.
Guna mendukung tenaga pendidik, Kemdikdasmen menyalurkan tunjangan khusus kepada 36.000 guru terdampak di Sumatera dengan total nilai Rp220 miliar. Setiap guru menerima Rp2 juta per bulan selama tiga bulan.
Selain itu, tunjangan sertifikasi dan aneka tunjangan lainnya dipermudah tanpa syarat beban belajar di wilayah bencana. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp1,9 triliun juga dicairkan lebih awal guna mempercepat pemulihan.
Jamjam menyebut sekolah rusak ringan dan sedang ditargetkan selesai diperbaiki sebelum tahun ajaran baru pada Juni mendatang.
Adapun sekolah rusak berat dan relokasi diharapkan tuntas paling lambat akhir tahun, dengan mempertimbangkan zonasi rawan bencana yang telah disusun dalam rencana induk pemulihan.
“Untuk pembangunan kembali, kami memastikan mempertimbangkan zona merah, oranye, dan kuning agar tidak kembali terdampak di masa depan,” ujarnya.
Selain pemulihan fisik, SPAB juga fokus pada dukungan psikososial bagi siswa dan guru yang terdampak. Layanan ini bekerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) untuk menangani trauma pascabencana.
Ke depan, pemerintah akan memperkuat implementasi SPAB melalui penguatan regulasi, pelatihan, simulasi evakuasi, serta pembentukan tim siaga bencana di sekolah.
Program tersebut berlandaskan Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana di Satuan Pendidikan.
Secara nasional, dalam dua bulan terakhir tercatat lebih dari 900 hingga 1.500 sekolah terdampak berbagai bencana di sejumlah daerah, termasuk banjir di Kalimantan dan pergerakan tanah di Jawa Tengah.
“Kami maksimalkan satu tahun ini untuk percepatan pemulihan sarana prasarana. Namun secara keseluruhan, target pemulihan pendidikan pascabencana adalah tiga tahun,” kata Jamjam.
Dengan berbagai langkah tersebut, Kemdikdasmen memastikan anak-anak di wilayah terdampak tetap mendapat hak atas pendidikan yang aman dan berkelanjutan. (Tri Wahyuni)