JAKARTA (Suara Karya): Guna menyerap aspirasi dari penyelenggara sekolah swasta, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) menggelar diskusi bertajuk ‘Membangun Sinergi untuk Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua’ di Jakarta, Senin (18/11/24).
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan membangun komunikasi antara Kemdikdasmen dengan organisasi masyarakat penyelenggara pendidikan, mengidentifikasi masalah-masalah utama yang dihadapi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
Hasilnya akan digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan pendidikan yang dapat mendukung perkembangan pendidikan nasional, serta membangun kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti, menyampaikan, kegiatan Diskusi Pendidikan merupakan bagian dari program Kemdikdasmen, yaitu mendengar.
“Saat pertemuan dengan wakil dari
PGI ditanyakan apa posisi mereka menurut Kementerian, dan kami jawab sekolah swasta merupakan mitra,” ujar Abdul Mu’ti.
Data menyebutkan, satu dari tiga murid itu belajar di swasta. Berarti, sepertiga dari anak bangsa belajar di swasta. Keberlangsungan pendidikan di swasta sangat menentukan keberhasilan pendidikan nasional,” ujarnya.
Selain itu, audiensi yang diajukan ke Kemdikdasmen sangatlah banyak, sehingga tidak mungkin diterima satu persatu. “Lewat kegiatan ini, semoga aspirasi yang belum tersampaikan selama ini bisa disampaikan,” katanya.
Abdul Mu’ti berharap, masukan dari penyelenggara sekolah swasta menjadi perhatian publik dan bagian dari persoalan yang harus dicarikan jalan keluarnya.
“Kami akan kaji secara seksama masukan yang disampaikan dalam acara ini. Semoga nantinya bisa menjadi kebijakan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan merata,” ucap Mu’ti menegaskan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemdikdasmen Suharti dalam laporannya menyampaikan, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang menunjukkan sepertiga dari total siswa di sekolah formal (SD, SMP, SMA, SMK dan SLB) berasal dari sekolah swasta.
“Angka itu setara dengan 10 juta dari total 33 juta siswa,” katanya.
Suharti mengatakan, data tersebut menunjukkan proporsi siswa berkebutuhan khusus (SLB) yang bersekolah di sekolah swasta ada 3 kali lipat lebih banyak dibanding di sekolah negeri. Di tingkat SMA, jumlah sekolah swasta bahkan melebihi sekolah negeri sekitar 300 sekolah.
Data juga mengungkapkan, jumlah sekolah SMK swasta mencapai 3 kali lipat dari jumlah sekolah SMK negeri, yakni 10.500 sekolah dibanding dengan 3.740 sekolah negeri.
Di tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), jumlah siswa yang dididik di lembaga swasta mencapai 3 juta anak, jauh lebih banyak dibanding jumlah siswa di lembaga negeri, yang hanya sekitar 20 ribu anak.
“Dari data itu disimpulkan, peran sekolah swasta dalam dunia pendidikan di Indonesia sangat signifikan. Sekolah swasta berkontribusi besar dalam meningkatkan mutu dan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), Z Arifin Junaidi menyampaikan apresiasinya atas acara ini karena telah melibatkan lembaga pendidikan swasta.
Hal senada disampaikan Ketua Bidang Garapan Pendidikan Dasar dan Menengah Umum Persatuan Islam (PERSIS), Darwis. Ia berharap, kegiatan ini menjadi agenda rutin untuk memperkuat hubungan pemerintah dengan pihak swasta.
“Semoga lembaga pendidikan swasta dapat terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan,” katanya.
Hadir pula dalam kegiatan, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat; Inspektur Jenderal Kemdikdasmen, Chatarina Muliana Girsang; Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Iwan Syahril; Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan, Nunuk Suryani; Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Tatang Muttaqin; dan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Anindito Aditomo. (Tri Wahyuni)