JAKARTA (Suara Karya): Indonesia kembali menegaskan komitmen terhadap aksi iklim global di Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 (COP30), di Belém, Brazil, yang saat ini sedang berlangsung hingga 21 November 2025.
Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim, Hashim Djojohadikusumo bahkan menyatakan dukungan penuh atas Perjanjian Paris, dengan menyanggupi pemenuhan target emisi nol bersih paling lambat pada 2060, yang disertai target pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 8 persen.
“Strategi pertumbuhan hijau kami tercermin dan terukir dalam dokumen komitmen kontribusi nasional kedua (Second Nationally Determined Contribution/SNDC), dengan target 1,2 gigaton setara karbon dioksida pada skenario rendah, dan 1,5 gigaton setara karbon dioksida pada skenario tinggi pada 2035,” kata Hashim selaku Ketua Delegasi Republik Indonesia di COP30 pada sesi Leader Summit.
Seperti dilansir indonesiadicop.id, Hasyim juga menyatakan, tidak ada yang boleh tertinggal dalam transformasi menuju masa depan hijau. Aksi iklim harus adil, inklusif, dan berpusat pada manusia.
Sebagai wujud komitmen nyata, lanjut Hashim, Presiden Prabowo telah mengumumkan alokasi 1,4 juta hektar hutan adat bagi masyarakat adat dan lokal dalam empat tahun ke depan.
“Upaya itu merupakan langkah besar menuju keadilan sosial dan ekologis,” katanya.
Namun, di tengah janji ambisius itu, kalangan masyarakat sipil menilai arah kebijakan Indonesia belum sepenuhnya menjawab tantangan keadilan iklim.
GIS Analyst Trend Asia, Masagus Achmad Fathan Mubina yang hadir dalam COP30, menyoroti pernyataan pemerintah terkait dimensi keberpihakan dalam aksi iklim yang adil, inklusif, dan berpusat pada manusia, namun bias kepentingan.
“Keberpihakan masih dipertanyakan selama komoditas yang menimbulkan konflik seperti fosil dan nikel tidak dikeluarkan dalam skema transisi energi berkeadilan untuk mendukung aksi iklim,” ujar Fathan.
Menurutnya, komitmen keadilan iklim yang digaungkan pemerintah hanya akan sebatas ucapan jika tidak dibarengi upaya perlindungan pada pihak yang terdampak seperti masyarakat adat.
“Proyek-proyek bioenergi yang dijalankan tanpa ‘Persetujuan Atas Dasar Informasi Sejak Awal Tanpa Paksaan’ menunjukkan belum ada komitmen perlindungan masyarakat dan ruang hidupnya yang terancam, karena kebijakan transisi energi pemerintah,” jelas Fathan.
Ia berharap Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup berperan lebih jauh dalam memperjuangan kepentingan ekologis dan sosial ketika berhadapan dengan institusi lain.
Hal senada disampaikan Rosi Yow dari Greenpeace Indonesia yang juga perwakilan dari Papua. Ia mempertanyakan transparansi komitmen pemerintah Indonesia untuk aksi iklim di pertemuan akbar tersebut.
“Indonesia menyampaikan target transisi energi di pembukaaan COP30, namun di sisi lain industri ekstraktif yang mengambil keuntungan dari eksploitasi mineral dan deforestasi masif menjadi sponsor Paviliun Indonesia selama kegiatan ini,” ujarnya.
Rosi juga menyinggung prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat adat yang selama ini seringkali diabaikan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah untuk aksi iklim.
Melihat langsung negosiasi delegasi Indonesia di COP30 Rosi berharap, pertemuan tersebut menghasilkan keputusan yang meyakinkan masyarakat adat untuk dilibatkan. Karena selama ini mereka tidak mengetahui rencana pemerintah yang sesungguhnya.
Perwakilan dari Climate Rangers, Fadilla Miftahul menilai negosiasi Indonesia dalam aksi iklim global di COP30 masih terlalu berhati-hati dan belum mencerminkan urgensi krisis iklim, khususnya bagi mereka yang terdampak.
“Pembahasan masih berkutat di perdagangan karbon yang fokusnya hanya memindahkan emisi, bukan mengurangi emisi. Kalau tetap seperti ini, akan berpengaruh pada generasi yang akan datang,” ucap Fadilla.
Ia mengungkapkan dialog-dialog dalam aksi iklim sejauh ini belum memberi ruang partisipasi yang memadai bagi generasi muda.
Di sela kegiatan COP30, sebagai bentuk inisiatif partisipasi generasi muda untuk aksi iklim, Fadilla menyerahkan secara langsung kepada Ketua Delegasi Republik Indonesia di COP30 sebuah dokumen hasil kesepakatan dari ribuan orang muda di 150 negara, yang menyerukan perubahan arah kebijakan iklim global menuju transisi energi yang adil, pendanaan tanpa utang, dan keterlibatan bermakna bagi kelompok muda serta masyarakat rentan.
Dari Indonesia, Climate Rangers menjadi satu-satunya organisasi yang hadir dan memastikan aspirasi orang muda Indonesia tertuang dalam National Children and Youth Statement (NYS), sehingga ikut menjadi bagian dari mandat global tersebut.
“Dokumen ini adalah pernyataan penolakan kami sebagai generasi yang akan mewarisi krisis iklim,” ucap Fadilla yang juga penerima Training Program COP30 yang didukung Koalisi Orang Muda Global dan Smith School University of Oxford. (Tri Wahyuni)