SERANG – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Banten melakukan perombakan besar-besaran untuk memangkas birokrasi layanan pertanahan.
Melalui program inovasi bernama Perintis (Peralihan Hak Terintegrasi), proses balik nama sertifikat tanah akibat jual beli, hibah, maupun waris kini digaransi selesai hanya dalam waktu 10 hari kerja.
Inovasi yang diluncurkan dalam rangka Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) ke-66 pada Rabu (24/9/2026) ini, memposisikan Banten sebagai salah satu pelopor transformasi digital pertanahan nasional.
Tidak hanya mempercepat urusan balik nama, BPN Banten juga menetapkan standar waktu baru (Service Level Agreement) untuk pengajuan sertifikat pertama kali.
Kini, petugas resmi BPN wajib melakukan pengukuran tanah maksimal 12 hari sejak biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilunasi oleh pemohon.
Kepala Kanwil BPN Banten, Harison Mocodompis, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menghancurkan hambatan (bottleneck) pelayanan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Target kita, seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) di Banten siap melakukan pengukuran terjadwal selama 12 hari sejak pendaftaran atau sejak dibayarkannya SPS PNBP. Petugas ukur akan datang sesuai jadwal yang disepakati, tidak lagi menunggu lama,” ujar Harison usai memimpin upacara Hantaru di Serang.
Untuk tahap awal, program Perintis ini,diuji coba secara penuh di wilayah dengan perputaran properti dan transaksi lahan tertinggi di Banten, yaitu Tangerang Raya.
Tiga kantor pertanahan yang dinyatakan siap 100 persen menjadi proyek percontohan adalah Kantah Kota Tangerang, Kantah Kota Tangerang Selatan, dan Kantah Kabupaten Tangerang.
Sementara itu, untuk program Layanan Pengukuran Terjadwal (maksimal 12 hari), BPN memperluas areanya dengan menambahkan Kantah Kota Cilegon ke dalam daftar wilayah pematangan.
Di area-area tersebut, masyarakat kini bisa memilih sendiri hari kedatangan petugas ukur BPN secara definitif saat melakukan pendaftaran.
Selain mempercepat waktu tunggu, program ini terintegrasi langsung dengan ekosistem digital Kementerian ATR/BPN melalui aplikasi Sentuh Tanahku agar pemohon bisa memantau pergerakan berkas secara real-time.
Seluruh sistem pembayaran pun berbasis Surat Perintah Setor (SPS) resmi untuk menutup celah pungutan liar (pungli) atau manipulasi oleh oknum makelar.
Melengkapi digitalisasi ini, BPN Banten baru saja meresmikan replikasi SISGITA (Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak) bersama Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada Senin (21/9/2026).
Sistem ini menghubungkan peta tanah spasial milik BPN dengan database perpajakan daerah secara elektronik.
Dampaknya, nilai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi lebih optimal bagi pendapatan daerah.
Potensi sengketa lahan tumpang tindih juga dapat diminimalisir karena batas fisik tanah langsung terkunci secara digital di sistem pemda dan BPN.
Momentum Hantaru 2026 ini juga menjadi pembuktian BPN Banten dalam menertibkan tata kelola aset negara.
Kanwil BPN Banten berhasil menyerahkan sertifikat Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD) dengan nilai aset fantastis mencapai Rp 1,4 triliun.
Untuk Barang Milik Negara (BMN), diserahkan sebanyak 46 sertifikat dengan total luas 233.263 meter persegi yang bernilai Rp 1,049 triliun.
Beberapa aset BMN krusial tersebut diserahkan untuk fasilitas pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan operasional Polsek Kemiri di bawah Polresta Tangerang.
Sementara untuk Barang Milik Daerah (BMD), diserahkan sebanyak 364 bidang sertifikat dengan nilai ekonomis mencapai Rp 375,1 miliar.
Penyerahan aset BMD ini didominasi oleh Kabupaten Lebak sebanyak 106 bidang.
Posisi berikutnya disusul oleh Kabupaten Serang sebanyak 55 bidang, Kota Tangerang Selatan sebanyak 58 bidang, dan Kota Tangerang sebanyak 52 bidang.
Selain aset pemerintah, diserahkan pula 75 bidang sertifikat tanah wakaf dengan total luas 80.663 meter persegi.
Langkah penyerahan sertifikat wakaf ini bertujuan demi memberikan kepastian hukum yang kuat bagi yayasan pendidikan dan rumah ibadah masyarakat.
Melalui percepatan sertifikasi dan pemangkasan birokrasi ini, aset tanah milik warga maupun pemerintah di Banten diharapkan menjadi lebih aman dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi (bankable).
“Potong birokrasi yang memperlambat, dekatkan pelayanan ke pintu rumah rakyat. Negara harus hadir memudahkan rakyat, bukan mempersulit,” pungkas Harison. (Wisnu Bangun)