JAKARTA (Suara Karya): Menteri Kebudayaan (Kemenbud) Fadli Zon menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dengan 7 Kementerian/Lembaga Negara (LN) terkait dalam acara bertajuk ‘Menyatukan Arah, Memperkuat Kinerja’ di Jakarta, Selasa (21/10/25.
Penandatanganan itu dilakukan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq; Jaksa Agung ST Burhanuddin; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kepala BPOM Prof Taruna Ikrar; dan Kepala Arsip Nasional Andri Mego Pinandito.
Hadir dalam kesempatan yang sama, Wamenbud Giring Ganesha dan segenap pejabat eselon di lingkungan Kementerian Kebudayaan.
Fadli Zon dalam sambutannya menegaskan pentingnya acara hari ini, karena tanggung jawab untuk kemajuan kebudayaan tak hanya di pundak Kementerian Kebudayaan, tetapi juga kewajiban konstitusional seluruh kementerian dan LN.
“Hal itu selaras dengan Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945, bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia,” ujarnya.
Amanat tersebut menjadi dasar bagi Kementerian Kebudayaan untuk mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam menjaga, mengembangkan, dan memajukan kebudayaan nasional.
“Kita semua punya tanggung jawab yang sama. Pemajuan kebudayaan adalah perintah konstitusi. Karena ruang lingkup kebudayaan begitu luas, maka dibutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga,” ujarnya.
Ditambahkan, kebudayaan Indonesia mencakup spektrum yang sangat luas, mulai dari warisan budaya tak benda, bahasa, manuskrip, ritus, kuliner tradisional, hingga seni pertunjukan, musik dan film.
“Indonesia adalah ‘megadiversity nation’ dalam bidang budaya. Kita memiliki 1.340 etnis, 718 bahasa daerah, mewakili 10 persen dari seluruh bahasa di dunia, dan lebih dari 2.200 warisan budaya tak benda. Ini kekayaan yang tidak dimiliki bangsa lain,” ucapnya.
Kerja sama mencakup pertukaran data, penguatan kapasitas SDM, pelindungan objek budaya, hingga pemberantasan perdagangan ilegal benda cagar budaya.
“Kita perlu dukungan dari Kepolisian dan Kejaksaan dalam pengamanan situs-situs bersejarah, serta dari Kemdagri dalam pembinaan museum dan taman budaya di daerah,” ujar Fadli.
Ia juga menyinggung pentingnya kolaborasi dalam mengatasi isu perdagangan gelap artefak budaya di luar negeri, serta upaya pengembalian benda-benda bersejarah seperti fosil manusia purba ‘Java Man’ yang berusia jutaan tahun.
Sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga negara menyatakan komitmennya untuk mendukung langkah Kementerian Kebudayaan.
Seperti dikemukakan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Pihaknya siap membantu dalam penegakan hukum dan pelindungan kekayaan budaya bangsa.
“Kami siap mendukung upaya Kementerian Kebudayaan untuk menjaga dan mengembalikan hasil budaya Indonesia yang tersebar di luar negeri,” ujarnya.
Hal senada dikemukakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kepolisian berkomitmen melindungi situs dan aset budaya sebagai bagian dari amanat konstitusi.
“Kebudayaan adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga dan diamankan untuk kepentingan negara,” kata Kapolri Jenderal Listyo.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menyoroti hubungan erat antara kekayaan alam dan budaya Indonesia.
“Konsep pembangunan kita sejalan dengan tema Indonesia Pavilion di Expo Osaka: nature, culture, and future. Alam dan budaya kita yang kaya menjadi fondasi membangun masa depan yang kuat,” tuturnya.
Dari sisi kesehatan dan pangan, Kepala BPOM Taruna Ikrar menekankan, pentingnya perlindungan budaya pangan tradisional seperti jamu dan sagu.
“Biodiversitas dan keragaman pangan kita adalah bagian dari budaya yang perlu dijaga dan dikembangkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Arsip Nasional Andri Mego Pinandito menilai pentingnya pelestarian arsip dan rekam sejarah budaya.
“Banyak arsip budaya masih tersimpan di keluarga. Jika tidak segera diselamatkan, kita bisa kehilangan bagian penting dari sejarah kebudayaan bangsa,” ujarnya.
Fadli Zon menutup kegiatan dengan menegaskan, Indonesia memiliki peradaban yang sangat tua, bahkan beberapa temuan arkeologis di Maros-Pangkep dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan usia hingga puluhan ribu tahun.
“Karena itu klaim Out of Africa itu tidak mendasar. Yang tepat adalah Out of Nusantara, karena kita punya banyak bukti artefak yang memperlihatkan budaya kita lebih tua,” kata Fadli Zon disambut tawa hadirin.
Ia berharap, sinergi lintas lembaga ini, Indonesia akan semakin siap untuk menjadikan kebudayaan sebagai pilar utama pembangunan bangsa dan diplomasi global. (Tri Wahyuni)