JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) terus mempercepat pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana.
“Hingga akhir Februari, ada 1.741 sekolah telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) revitalisasi dengan total nilai mencapai Rp1,25 triliun,” kata Tenaga Ahli Sekretariat Nasional SPAB Kemdikdasmen, Jamjam Muzaki dalam acara sosialisasi kebijakan Kemdikdasmen, di Tangerang Selatan, Senin (2/3/26).
Ia menjelaskan, sebagian besar sekolah yang masuk dalam program tersebut mengalami kerusakan ringan dan sedang. Dari total nilai PKS, sekitar Rp411 miliar telah dicairkan langsung ke rekening sekolah.
“Prosesnya seperti program revitalisasi reguler. Anggaran ditransfer langsung ke satuan pendidikan setelah penandatanganan PKS. Biasanya cair dalam 10-14 hari. Saat ini sekitar 1.700 sekolah sudah siap melaksanakan perbaikan secara mandiri,” ujarnya.
Jamjam menyebut, target penyelesaian perbaikan sekolah dengan kategori rusak ringan dan sedang, sebelum tahun ajaran baru dimulai, atau paling lambat Juni 2026.
Untuk kerusakan berat dan relokasi, lanjut Jamjam, ditargetkan rampung hingga akhir tahun 2026, dengan catatan tidak ada kendala zonasi kebencanaan.
Sejumlah sekolah ada di zona merah berdasarkan peta risiko bencana, sehingga tidak boleh dibangun kembali dan harus direlokasi. Sekolah di zona oranye dan kuning masih dapat dibangun dengan penyesuaian mitigasi tertentu.
“Untuk relokasi dan rusak berat kami koordinasikan lintas pihak, karena harus menyesuaikan rencana tata ruang dan zonasi risiko,” ujarnya.
Dari sisi jenjang, mayoritas sekolah terdampak berada di tingkat SD. Di jenjang PAUD, kendala administratif seperti kepemilikan lahan menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi PAUD swasta yang masih menggunakan lahan pribadi atau rumah tinggal.
Selain revitalisasi fisik, Kemdikdasmen juga menyalurkan bantuan kepada 36.000 guru dengan total nilai Rp220 miliar. Proses verifikasi tambahan tengah dilakukan untuk sekitar 26 ribu guru lainnya.
Di awal Januari, pemerintah juga telah mencairkan Rp509 miliar untuk berbagai dukungan pendidikan, termasuk percepatan penyaluran BOS di daerah terdampak yang nilainya mencapai Rp1,97 triliun.
“Kami juga menyiapkan tambahan dana operasional sekitar Rp21 miliar di tiga provinsi untuk mendukung pembelajaran darurat,” katanya.
Bantuan prioritas saat ini mencakup pengadaan mebel, buku, serta perbaikan infrastruktur dasar. Untuk peralatan TIK dan praktik, khususnya di SMK, prosesnya membutuhkan waktu lebih lama.
Sambil menunggu pembangunan permanen, sejumlah sekolah menggunakan ruang kelas darurat semipermanen yang diperkirakan dapat bertahan 2-3 tahun. Model itu diterapkan terutama bagi sekolah yang rusak berat atau masih dalam proses relokasi.
Kemdikdasmen juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan akses siswa tidak terhambat, termasuk kebutuhan transportasi bagi siswa SMA yang harus menempuh jarak jauh dari hunian sementara ke sekolah.
“Jangan sampai ada anak putus sekolah karena akses terganggu. Kami sedang siapkan kebijakan penerimaan khusus bagi siswa terdampak bencana, agar proses mutasi dan penerimaan lebih fleksibel,” ungkapnya.
Di luar pemulihan fisik, Kemdikdasmen menargetkan pemulihan pembelajaran dalam jangka waktu hingga 3 tahun, guna mencegah learning loss, sebagaimana pernah terjadi saat pandemi covid-19.
“Asesmen akan dilakukan pada awal tahun ajaran baru untuk memetakan capaian belajar siswa,” ucapnya.
Selain itu, pendampingan psikososial juga disiapkan bekerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) guna menangani siswa dan guru yang mengalami trauma.
“Kami siapkan mekanisme rujukan jika setelah tiga sampai enam bulan masih ada yang mengalami trauma,” jelasnya.
Upaya penanganan bencana di sektor pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Regulasi tersebut mengatur fase prabencana, tanggap darurat, hingga pemulihan.
Ke depan, penguatan kapasitas sekolah akan difokuskan pada tiga pilar SPAB, yaitu fasilitas belajar aman, manajemen penanggulangan bencana di sekolah, serta pendidikan pengurangan risiko bencana dan resiliensi.
Jamjam mencatat, dalam 2 bulan terakhir terdapat lebih dari 1.500 sekolah terdampak berbagai bencana di sejumlah wilayah, termasuk banjir di Kalimantan dan pergerakan tanah di Jawa Tengah.
“Bencana di Indonesia berulang. Karena itu, selain pemulihan, kami memperkuat kesiapsiagaan agar sekolah lebih tangguh menghadapi risiko,” pungkasnya. (Tri Wahyuni)