JAKARTA (Suara Karya): Ikatan Alumni Magister Pariwisata Berkelanjutan (MPB) Universitas Padjadjaran (UNPAD) mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mencopot Zita Anjani dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pariwisata.
Desakan ini muncul setelah Zita dinilai berulang kali absen dalam agenda resmi, termasuk pada Seminar Nasional Magister Pariwisata UNPAD 2025.
Kegiatan bertema “Pariwisata Berkelanjutan di Era Digital: Mewujudkan Industri Berdaya Saing, Inklusif, dan Ramah Iklim dalam Kerangka SDGs” itu digelar sebagai forum akademik strategis, namun ketiadaan Zita disebut menimbulkan kekecewaan mendalam bagi panitia maupun peserta.
“Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata harus tunjukkan profesionalisme, bukan sekadar popularitas,” ujar Ketua Ikatan Alumni MPB UNPAD, Carly Manalu, dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (11/9).
Menurut Carly, sikap Zita mencerminkan kurangnya integritas, komitmen, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas negara. Ia menegaskan, jabatan publik tidak hanya soal pengaruh di media sosial, melainkan kontribusi nyata terhadap pembangunan pariwisata nasional.
Alumni MPB UNPAD juga mengungkapkan bahwa kasus serupa telah terjadi sebelumnya, antara lain saat kegiatan di Geopark Kebumen. Saat itu, Zita disebut tidak hadir dengan alasan pribadi sehingga mengganggu jalannya acara.
Kasus lain juga terjadi di sejumlah desa wisata, ketika Zita meminta persiapan khusus namun tidak memberikan konfirmasi kehadiran hingga menit terakhir.
“Hal ini jelas merugikan panitia, peserta, bahkan komunitas desa wisata yang menaruh harapan besar,” kata Carly.
Atas berbagai insiden tersebut, Ikatan Alumni MPB UNPAD menilai keberadaan Zita dalam posisi strategis justru mengurangi kredibilitas pemerintah.
Jabatan UKP Pariwisata seharusnya diisi sosok yang memiliki rekam jejak, kapasitas akademik maupun praktis, serta komitmen penuh untuk memajukan pariwisata Indonesia. (Tri Wahyuni)