JAKARTA (Suara Karya): Kalangan lembaga independen menyoroti dampak besar sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) terhadap perekonomian nasional dan daerah seperti Jambi. Meski kontribusi migas dalam bauran energi nasional diproyeksikan mencapai 34 – 44 persen hingga tahun 2050, dampak bergandanya dinilai sangat signifikan.
Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi Energi dan Sumber Daya Alam (LKA ESDA), Rio HC, menegaskan bahwa industri hulu migas berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah penghasil migas seperti Jambi.
“Komitmen SKK Migas dan KKKS PetroChina International Jabung terbukti memberikan dampak luas bagi perekonomian daerah, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan efek berganda lainnya,” ujar Rio dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat (28/3/2025).
Ia menjelaskan bahwa penerapan konsep production sharing contract (PSC), penerimaan dari dana bagi hasil (DBH) migas, pajak bumi dan bangunan (PBB) migas, pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penciptaan lapangan kerja, program CSR, hingga pengadaan rantai suplai di WK Jabung merupakan unsur utama yang mendorong multiplier effect tersebut.
“Sinergi antara SKK Migas, KKKS, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan saat ini berjalan baik. Hal ini mendukung investasi yang tidak hanya berkontribusi pada penerimaan negara, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan sektor lain,” tambah Rio.
Dia menyoroti bahwa setiap rupiah atau dolar yang diinvestasikan dalam sektor migas menghasilkan dampak berlipat bagi perekonomian, termasuk sektor pendukung seperti manufaktur, jasa, dan transportasi.
Mengenai participating interest (PI) 10 persen bagi daerah pada WK Migas, Rio menegaskan bahwa aturan tersebut telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri ESDM No.1 tahun 2025 yang merevisi Peraturan Menteri ESDM No.37 tahun 2016. “Prosedur dan aturan sudah jelas,” ujarnya.
Rio optimistis bahwa industri migas Indonesia masih memiliki prospek cerah meskipun energi terbarukan meningkat. Menurutnya, kebutuhan migas sebagai sumber energi utama tetap tinggi dan dengan pengelolaan yang tepat, industri ini akan terus berkontribusi pada ketahanan energi nasional.
Prioritas Nasional
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D Suryodipuro, menegaskan bahwa industri hulu migas merupakan prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Empat program prioritas nasional mencakup ketahanan energi, ketahanan pangan, hilirisasi, dan makanan bergizi.
“Prioritas pemerintah pada sektor migas akan mendorong kepercayaan investor dan meningkatkan gairah investasi hulu migas,” kata Hudi saat acara silaturahmi media di Jakarta (12/3/2025).
Untuk mendukung target swasembada energi, SKK Migas dan KKKS menerapkan tiga langkah utama, yakni optimalisasi produksi dan teknologi, reaktivasi sumur idle dan lapangan idle, serta eksplorasi masif di wilayah Indonesia Timur yang berpotensi besar.
“Pemerintah akan mempercepat langkah tersebut dengan skema kerja sama dan insentif yang menarik untuk mencapai target lifting 2025. Kami telah menyiapkan program agresif untuk pemboran sumur pengembangan, wellservice, dan workover,” tutup Hudi. (Boy)