JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Samudera Indonesia Timur dan INDOPOSCO menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Hulunisasi Rumput Laut”. Acara yang digelar secara hybrid, yakni luring di Hotel Aston Kartika Grogol dan daring melalui platform Zoom, Senin (3/2/2025) dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah, akademisi, dan praktisi perikanan.
FGD ini dibuka oleh Prof. Alex Retraubun, pembina Yayasan Samudera Indonesia Timur. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa tujuan FGD ini adalah untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan dalam pengembangan industri rumput laut di Indonesia, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor ini secara berkelanjutan.
Narasumber yang hadir memberikan paparan, di antaranya Prof. Rochmin Dahuri (Anggota Komisi IV DPR RI), Nono Hartanto (Direktur Rumput Laut KKP), Dr. Irzal Effendi (Dosen FPIK IPB), Aji Sularso, M.MA (Praktisi Perikanan), dan Prof. Dr. Charlotha Irenny Tupan, S.Pi., M.Si (Akademisi dan Peneliti Karbon Unpatti).
Dr. Irzal Effendi menyoroti potensi besar rumput laut Indonesia. “Bisnis rumput laut sangat menguntungkan di setiap level, dari budidaya hingga industri. Dengan harga karaginan mencapai Rp27.500/kg, potensi keuntungan meningkat melalui pengolahan. Pengembangan industri dan higienisasi dapat semakin mengoptimalkan nilai ekonominya,” ujarnya.
Namun, Dr. Irzal juga mengingatkan tantangan yang dihadapi. “Budidaya rumput laut membutuhkan lokasi yang tepat untuk mengurangi dampak musim dan penyakit. Faktor lingkungan, kualitas air, serta teknologi ramah lingkungan harus diperhatikan. Pemanfaatan IT dapat membantu memantau pertumbuhan dan faktor kematian rumput laut,” tambahnya.
Sinergi dan Kebijakan Pemerintah
Aji Sularso, praktisi perikanan, menekankan pentingnya sinergi antar pihak. “Industri rumput laut berpotensi berkembang dengan biofuel dan karbon kredit. Penguatan hilirisasi, teknologi, dan SDM dapat meningkatkan efisiensi serta pendapatan. Tantangan seperti predator ikan baronan justru bisa menjadi peluang ekonomi tambahan,” katanya.
Sementara itu, Prof. Rochmin Dahuri menekankan perlunya dukungan kebijakan dari pemerintah. “Pemerintah perlu mengembangkan budidaya rumput laut dengan strategi berbasis lingkungan, menetapkan rumput laut sebagai komoditas strategis, serta membangun pabrik pengolahan di setiap sentra produksi untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional,” tegasnya.
Peran Lamun dan Mangrove dalam Penyimpanan Karbon
Prof. Dr. Charlotha Irenny Tupan, S.Pi., M.Si, mengangkat pentingnya peran lamun dan mangrove dalam penyimpanan karbon. “Penelitian tentang karbon di ekosistem lamun telah lama dilakukan, namun kini lebih dikenal karena analisisnya dalam satuan karbon. Siklus karbon dimulai dari penyerapan CO₂ melalui fotosintesis, lalu tersimpan dalam biomasa, rantai makanan, dan sedimen sebagai cadangan karbon jangka panjang,” paparnya.
Rekomendasi untuk Masa Depan
FGD ini menghasilkan beberapa rekomendasi penting, antara lain:
1. Pengembangan teknologi dan infrastruktur untuk mendukung budidaya dan pengolahan rumput laut.
2. Sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat.
3. Dukungan kebijakan yang komprehensif dari pemerintah untuk mengatasi tantangan dan mendorong pertumbuhan industri rumput laut.
4.Pemanfaatan potensi karbon kredit dari ekosistem lamun dan mangrove sebagai bagian dari upaya pengembangan industri rumput laut yang berkelanjutan.
FGD “Hulunisasi Rumput Laut” diharapkan menjadi momentum penting bagi pengembangan industri rumput laut di Indonesia. Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan ini akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk diimplementasikan, guna memajukan sektor rumput laut nasional dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. (Boy)