JAKARTA (Suara Karya): Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menjadi motor penggerak kolaborasi regional dalam upaya mengakhiri tuberkulosis (TB) melalui pembentukan ASEAN4TB Consortium, sebuah konsorsium penelitian yang mempertemukan akademisi, pemerintah, organisasi internasional, dan tenaga kesehatan dari berbagai negara di ASEAN.
Konsorsium tersebut diluncurkan dalam ASEAN4TB Research Symposium 2026 yang berlangsung pada 1-2 Juli 2026, di Gedung IMERI FKUI, Jakarta, dengan tema ‘Uniting Innovation and Action for a TB-Free Future’ dan mengusung tagline ‘One Region, One Goal: End TB’.
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof Dr Anna Rozaliyani mengatakan, simposium ini bukan sekadar forum ilmiah, melainkan momentum memperkuat komitmen regional agar hasil-hasil penelitian dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan aksi nyata dalam pengendalian tuberkulosis.
“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat dan diperluas. Mungkin dimulai dengan langkah kecil, tetapi kita harus terus bergerak maju bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan satu kawasan dengan satu tujuan, yaitu mengakhiri tuberkulosis,” kata Prof Anna pada media, Kamis (2/7/26).
Menurutnya, perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), membuka peluang besar dalam mempercepat deteksi dan penanganan TB. Saat ini AI dinilai paling menjanjikan untuk membantu pembacaan foto rontgen dada sebagai alat skrining dan diagnosis dini.
Namun Prof Anna mengingatkan, seluruh algoritma AI harus divalidasi lebih dulu dengan menggunakan data populasi Asia Tenggara, agar hasilnya benar-benar akurat.
“Kita tidak bisa langsung menggunakan model AI yang dikembangkan dari populasi negara lain. Karakteristik masyarakat di kawasan ini berbeda, sehingga validasi regional menjadi sangat penting,” katanya.
Selain membantu diagnosis, lanjut Prof Anna, AI juga berpotensi dimanfaatkan untuk memprediksi diagnosis dini, mendeteksi resistensi obat, memperkirakan risiko kematian pasien, hingga memprediksi keberhasilan pengobatan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Anas Ma’ruf, MKM menegaskan, kawasan Asia Tenggara masih menjadi episentrum tuberkulosis dunia, sehingga kerja sama lintas negara menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar.
Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2024 menunjukkan, sekitar 4,3 juta orang di Asia Tenggara menderita TB, atau hampir 40 persen dari seluruh kasus TB dunia.
Indonesia masih menjadi negara dengan beban TB tertinggi kedua di dunia dengan estimasi lebih dari satu juta kasus baru setiap tahun, sedangkan Filipina mencatat sekitar 600 ribu hingga 700 ribu kasus baru setiap tahun.
Negara lain seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, Malaysia, Laos, dan Kamboja juga masih menghadapi beban penyakit yang tinggi.
“Angka tersebut bukan sekadar statistik. Di baliknya ada jutaan individu dan keluarga yang terdampak terhadap kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidupnya,” kata Anas.
Ia menegaskan eliminasi TB tak cukup hanya mengandalkan layanan kesehatan. Diperlukan penguatan sistem kesehatan, kebijakan yang berbasis bukti, pendanaan yang memadai, inovasi teknologi, serta kolaborasi lintas sektor dan lintas negara.
“Penelitian berkualitas tinggi tidak boleh berhenti menjadi publikasi ilmiah. Bukti harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu memperkuat sistem kesehatan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Anas, ASEAN4TB menjadi platform penting untuk memperkuat penelitian regional, menyelaraskan data, mempercepat inovasi, serta menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan TB di kawasan.
Dewan Penasehat Konsorsium, Prof Dr Ari Fahrial Syam, mengatakan, pembentukan ASEAN4TB berawal dari hibah ASEAN Medical Schools Network (AMSN) yang diperoleh FKUI.
“AMSN merupakan jejaring sekitar 25 fakultas kedokteran terkemuka di ASEAN, dan FKUI merupakan salah satu anggota pendirinya,” ungkapnya.
Awalnya kegiatan hanya dirancang sebagai simposium ilmiah. Namun para peserta sepakat membentuk konsorsium agar kerja sama tidak berhenti pada forum diskusi semata.
“Kita ingin memiliki wadah bersama untuk berbagi data, melakukan penelitian kolaboratif, mengembangkan inovasi, hingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan di masing-masing negara,” kata Ari.
Menurutnya, tuberkulosis bukan hanya penyakit klinis, tetapi juga persoalan sosial yang membawa dampak ekonomi dan psikologis bagi pasien maupun keluarganya.
“Setelah seseorang didiagnosis TB, stigma sering kali masih melekat bahkan setelah pengobatan selesai. Karena itu penanganannya tidak cukup hanya dengan obat, tetapi juga membutuhkan dukungan sosial, psikologis, pelacakan kontak, dan perlindungan sosial,” ujarnya.
Ditambahkan, pengendalian TB membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari puskesmas, rumah sakit, pemerintah daerah, dunia usaha hingga masyarakat. Dampak ekonominya juga besar sehingga perlindungan sosial harus menjadi bagian dari strategi nasional.
Sebagai tindak lanjut, ASEAN4TB telah membentuk sejumlah kelompok kerja yang akan fokus pada pengembangan obat baru, pencarian kasus aktif di masyarakat, penelitian TB ekstra paru, jejaring pasien, hingga pengembangan AI untuk diagnosis dan pengendalian TB.
Melalui konsorsium, lanjut Prof Ari, negara-negara ASEAN berkomitmen memperkuat kapasitas riset, berbagi data secara etis, mempercepat inovasi, serta menerjemahkan hasil penelitian menjadi kebijakan yang mampu mempercepat terwujudnya target ‘One Region, One Goal: End TB.’
Pembicara ahli dari luar negeri, antara lain Prof Nicholas Paton, Prof Thu-Anh Nguyen, Associate Professor Dr Wong Chee Kuan, dan dr Gurmeet Singh SpPD, KPMK. (Tri Wahyuni)