JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) memberi penghargaan kepada 15 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD). Mereka dinilai ikut membantu meningkatkan penelitian dan inovasi di wilayahnya.
Penghargaan tersebut diberikan dalam acara Apresiasi Lembaga Penelitian dan Pengembangan 2018 di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (13/12/2018).
Direktur Penelitian dan Pengembangan, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti, Kemristekdikti Kemal Prihatman menyebut, 15 BPPD berkinerja terbaik itu adalah BPPD Provinsi Sumut, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, lanjut Kemal, masih ada BPPD Kota Makassar , Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Magelang, Provinsi Lampung, Kabupaten Malang, Kota Solok, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Timur.
“Ke-15 BPPD ini masing-masing memiliki peran besar dalam meningkatkan penelitian dan pengembangan inovasi bagi masyarakat luas,” katanya.
Ditambahkan, saat ini ada sedikitnya 137 pusat penelitian unggulan di Indonesia. Dari jumlah itu, 84 diantaranya dikelola oleh BPPD. Mereka menghasilkan sedikitnya 1652 hasil penelitian berupa produk-produk unggulan.
Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti, Kemristekdikti, Patdono Suwignjo mengatakan, penguatan lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) menjadi langkah penting dalam pengembangan sistem inovasi nasional. Masyarakat, dunia industri dan pemerintah sebagai pengguna teknologi, menunggu hasil-hasil inovasi pusat-pusat unggulan.
“Salah satu upaya memperkuat kelembagaan iptek lewat pengembangan pusat unggulan iptek, termasuk yang ada di pemerintahan daerah dan pihak swasta,” katanya.
Upaya peningkatan itu, ditambahkan, antara lain berupa akreditasi dari Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP). Sejak berdiri 2001, KNAPPP telah mengakreditasi 69 pranata lembaga litbang. Pada 2018 ini, sebanyak 16 pranata litbang mendapat akreditasi KNAPPP.
“Tentu saja angka lembaga litbang yang diakreditasi masih sedikit dibanding yang ada. Baru sekira 13 persen dari total pusat litbang di seluruh Indonesia. Tentu saja ini akan menjadi perhatian kita semua,” kata Patdono menandaskan. (Tri Wahyuni)