JAKARTA (Suara Karya): Maraknya kasus bullying di sekolah menarik perhatian Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) diminta untuk memperbanyak guru Bimbingan dan Konseling (BK).
“Kami lakukan dua pendekatan, meningkatkan kualitas guru BK dan melatih guru bidang studi untuk memiliki kemampuan dalam bimbingan dan konseling,” kata Mendikdasmen, Prof Abdul Mu’ti dalam acara silaturahmi dengan media, di Jakarta, Rabu (23/10/24) petang.
Hadir dalam kesempatan yang sama dua Wakil Mendikdasmen, Fajar Riza Ul Haq dan Prof Atip Latipulhayat.
Ditambahkan, pendidikan nantinya tidak sekadar mengajarkan dan mentransformasikan ilmu, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan nilai-nilai dalam setiap bidang studi.
“Pendekatan kedua akan segera kita dilakukan, agar makin banyak guru yang memiliki kemampuan dalam bimbingan dan konseling,” ujar Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) Periode 2006-2011 itu.
Permintaan Presiden Prabowo lainnya, lanjut Prof Mu’ti, peningkatan kualitas guru matematika yang berkaitan dengan kemampuan numerasi siswa.
Selain juga peningkatan kualitas guru IPA, sesuai dengan prioritas pemerintah untuk peningkatan kemampuan siswa dalam bidang sains dan teknologi.
Masih terkait soal guru, Presiden berpesan ada rencana meningkatkan kesejahteraan guru pada 2025. Ia berharap peningkatan kesejahteraan guru berkorelasi dengan peningkatan kualitas pendidikan.
“Harapannya, ketika kesejahteraan guru meningkat, dapat diikuti dengan semangat mendidik. Jika guru berkualitas, maka proses dan hasil pembelajaran pun akan berkualitas,” ucapnya.
Prof Muti menambahkan, pihaknya diminta Presiden untuk menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang merata bagi seluruh anak Indonesia.
“Langkah ke depan, bagaimana kita mengembangkan layanan pendidikan berkualitas untuk semua. Hal itu sejalan dengan kebijakan ‘Quick Win’ Presiden Prabowo,” ujarnya.
Sebagai salah satu prioritas pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara, Kemdikdasmen akan memperluas akses pendidikan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil, kelompok difabel, serta kelompok masyarakat yang terpinggirkan.
“Tidak ada warga negara yang kehilangan hak karena tempat tinggal, keadaan fisik, atau sebab lain yang membuat mereka tidak mendapat pelayanan pendidikan,” kata Prof Mu’ti menegaskan.
Upaya ini akan diwujudkan dengan mendirikan unit sekolah baru dan memperbanyak rumah belajar non formal.
Untuk itu, Kemdikdasmen akan melakukan pendataan terhadap anak-anak usia sekolah yang belum mendapat akses pendidikan sebagai langkah awal.
Selain memperluas akses, Mendikdasmen menyoroti kualitas pendidikan yang ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar.
“Presiden telah menekankan anggaran pendidikan harus diprioritaskan dalam APBN. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan ruang kelas dan perbaikan fasilitas pendidikan dapat berjalan efektif,” katanya.
Ketika ditanya soal sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru dan Ujian Nasional (UN) akan diterapkan kembali, Prof Mu’ti mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian lebih dulu.
“Saya akan cari masukan dulu dari Dinas Pendidikan Provinsi se-Indonesia, seperti apa kondisi di lapangan. Termasuk soal perlu tidaknya UN kembali diberlakukan untuk kelulusan. Kita kumpulkan dulu fakta-faktanya di lapangan,” kata Mendikdasmen menandaskan.
Terkait pendidikan vokasi, Prof Mu’ti mengatakan, pendidikan vokasi akan lebih dikembangkan ke arah pendidikan teknologi yang tinggi, namun tetap berbasis pada kekayaan alam Indonesia.
“Kita bisa berkolaborasi dengan mitra-mitra perusahaan dan UMKM yang memiliki usaha tertentu untuk pemanfaatan potensi lokal kita yang kaya,” tuturnya.
Menutup diskusi, Mendikdasmen mengungkapkan komitmennya untuk menjadikan kantor kementerian sebagai rumah pendidikan dan layanan publik yang RAMAH, yaitu Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis.
Untuk itu, berbagai isu dan kebijakan yang telah didiskusikan akan dibahas lebih lanjut guna menjawab tantangan dan kebutuhan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. (Tri Wahyuni)