JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Koperasi dan UKM tengah berupaya mengubah paradigma pengembangan koperasi yang selama ini berorientasi pada peningkatan jumlah koperasi (kuantitas), kini lebih pada peningkatan kualitas. Hal itu dilakukan melalui gerakan reformasi total koperasi di seluruh Indonesia.
Pernyataan tersebut dikemukakan Menteri Koperasi dan UKM, Puspayoga, dalam keterangan persnya yang diterima suarakarya.co.id, Minggu (23/9).
“Koperasi tidak perlu banyak, tapi yang penting bisa memberikan manfaat pada lebih banyak anggota, ” ujar Puspayoga, saat menyerahkan secara simbolis akta pendirian 820 koperasi se-Kabupaten Tulungagung, Blitar dan Kediri, Bantuan KUR, dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UKM, di Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (22/9).
Dia pun mengajak suluruh elemen masyarakat untuk menjaganya agar tujuan koperasi berperan meningkatkan perekonomian nasional dapat terwujud.
“Mari kita jaga ini, kita urus dengan baik supaya tujuan baik kita bisa tercapai melalui koperasi ini,” ujarnya menambahkan.
Dalam kesempatan itu, Puspayoga juga mengatakan, apabila koperasi dikelola secara baik (koperasi berkualitas), maka diyani akan mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
“Dengan begitu, peran koperasi bisa menekan angka pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) secara ilegal ke luar negeri, ” katanya.
Hadir dalam acara itu, Plt Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Untung Tri Basuki, Dirut LLP-KUKM Emilia Suhaimi, Anggota Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Koperasi Sekunder Bushido Perwira Nusantara Titik Prasetyowati Verdi, dan Asdep Pengembangan Kewirausahaan pada Deputi Bidang Pengembangan SDM Kemenkop UKM Budi Mustopo.
“Dengan lapangan kerja meningkat, maka pertumbuhan ekonomi kita juga meningkat. Dan masalah TKI atau TKW gak perlu lagi kerja keras ke luar negeri karena lapangan kerja sudah tersedia,” kata Puspayoga.
Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang mencatat sumbangan devisa tertinggi dari pengiriman jasa tenaga kerja ke luar negeri, yakni sebesar Rp 13 triliun per tahun. Namun angka perceraian di daerah ini tertinggi dari seluruh Indonesia. Angka perceraian tinggi ini dipicu oleh keinginan warga untuk mencari pekerjaan ke luar negeri.
“Percuma kita bilang jangan ke luar negeri tapi kalau lapangan kerja gak ada bagaimana ? Makanya kita harus kejar pertumbuhan ekonomi itu supaya lapangan kerja meningkat untuk menurunkan pengangguran, untuk menurunkan angka TKI/TKW tadi. Dan salah satunya solusinya koperasi. Untuk itu saya harapkan bapak-ibu yang hadir di sini untuk kita saling bergandengan tangan,” imbuh Puspayoga.
“Saya apresiasi, ini suatu program yang mulia bagaimana kita tidak ‘menjual’ TKI/TKW ke luar negeri. Walaupun dampak positifnya ada, tapi dampak negatifnya itu sampai tadi yang dibilang “dijual” TKI kita apalagi yang berasal dari sini, itu kan sakit kita,” ujarnya lebih lanjut. (Gan)