BALI (Suara Karya): Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) M Zulficar Mochtar menyebutkan tuna sebagai komoditas perikanan yang bisa meningkatkan perekonomian nasional sekaligus memberikan kesejahteraan terhadap nelayan.
“Tuna merupakan produk perikanan yang mempunyai nilai jual tinggi, dan bisa menjadi salah satu sumber ekonomi Indonesia. Untuk itu, pengelolaan akan diatur pemerintah denna sebaik-baiknya,” kata Zulficar di Bali, Kamis (31/5).
Diungkapkan Zulficar, tuna merupakan sektor perikanan kedua terbesar yang menyumbang pemasukan negara setelah udang dengan nilai ekspor 198,131 ton atau senilai 569,99 juta dolar AS (tahun 2017).
Adapun lanjut dia, negara tujuan utama ekspor tuna diantaranya adalah Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat.
“Pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan dilakukan agar habitat tuna tidak rusak dan produksi tuna tetap tinggi,” ujarnya.
Dikatakannya, tahun-tahun sebelumnya memang terjadi penurunan karena adanya penyesuaian dengan aturan yang diterbitkan oleh KKP. Tetapi saat ini perikanan tuna sudah kembali, karena ikan di perairan Indonesia sangat berlimpah dengan diberantasnya pratik penangkapan ikan ilegal.
Menyadari tanggung jawab yang melingkupi hasil tangkapan tuna, DJPT KKP konsisten menjaga perikanan tuna tetap berkelanjutan dengan menggelar 3rd Bali Tuna Conference (BTC-3) yang sekaligus dilanjutkan dengan pertemuan 6th International Coastal Tuna Business Forum (ICTBF-6) di Padma Resort Legian Bali.
Acara ini bekerjasama dengan International Pole and Line Foundation (IPNLF) dan Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI).
Tema yang diangkat dalam konferensi BTC-3 yaitu “Indonesia’s Tuna Sector and International Supply Chains are Benefiting From Heightened Levels of Government-Industry Synergies”. Sementara itu, ICTBF-6 mengusung tema “Global Leader in Supplying One-by-One Tuna”.
Acara akan dihadiri 200 peserta yang berasal dari stakeholders perikanan tuna, yaitu institusi pemerintah, industri penangkapan dan pengolahan tuna, asosiasi tuna, ilmuwan, akademisi, dan berbagai pihak yang terkait dengan perikanan tuna (retailer atau brand) ditingkat nasional mupun internasional.
Zulficar menjelaskan, penyelenggaraan dua kegiatan ini diharapkan dapat terbangunnya sinergi antara pemerintah dan stakeholders perikanan tuna dari tingkat hulu sampai hilir. Selain itu, juga dapat mempromosikan upaya pengelolaan tuna Indonesia yang saat ini dilakukan pada tingkat nasional kepada stakeholders perikanan tuna luar negeri.
Lebih lanjut kata Zulficar, pada tahun 2018 pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi prioritas pengelolaan perikanan tuna, yaitu peningkatan pengumpulan data tuna, sistem registrasi kapal perikanan di perairan kepulauan Indonesia, pengembangan dan implementasi sistem pemantauan elektronik dan sistem pelaporan untuk mengatasi masalah ketertelusuran tuna dan pengembangan peraturan terkait manajemen tuna.
“Hal ini sekaligus dapat menjadi contoh yang jelas dan tindakan nyata dari komitmen Indonesia untuk mendukung konservasi dan pengelolaan perikanan tuna secara global. Kami berharap tuna Indonesia akan semakin bernilai tinggi di kancah internasional,” ujarnya. (Bayu Legianto)