JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah Indonesia saat ini tengah menjalin komunikasi secara intens dengan sejumlah produsen vaksin corona virus disease (covid-19) di tiga negara yakni China, London dan Swiss. Upaya itu dilakukan untuk memastikan keamanan dan kehalalan vaksin bagi penduduk Indonesia.
Demikian dikemukakan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto dalam keterangan pers yang digelar secara virtual, Senin (19/10/20).
Yurianto menyebut, tim Indonesia terdiri atas perwakilan sejumlah lembaga yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Agama, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Biofarma. Mereka bertemu beberapa produsen yang selesai uji klinis fase 3 dan vaksinnya telah dipakai di negaranya.
“Hingga saat ini tercatat ada 39 kandidat vaksin di seluruh dunia dengan perkembangan pengujian yang berbeda. Ada yang tahap uji coba di laboratorium, ada yang uji klinis fase 1 maupun 2, kemudian ada juga yang selesai uji klinis fase 3,” katanya.
Di Indonesia, lanjut Yurianto, Pemerintah menjajaki kerja sama dengan 4 produsen vaksin yakni Sinovac, Sinopharm dan CanSino dari China, serta AstraZeneca dari Inggris. Dari ke-4 produsen itu, seluruhnya memberi komitmen untuk mengirim vaksin covid-19 ke Indonesia.
Untuk AstraZeneca, dari hasil kunjungan ke Inggis dan Swiss didapati komitmen bahwa mereka sanggup memberi 100 juta dosis vaksin yang akan diberikan secara bertahap terhitung mulai Maret 2021.
Untuk Sinovac, komitmen memberi 3 juta vaksin siap pakai yang akan dikirim secara bertahap yakni 1,5 juta pada November dan 1,5 juta pada Desember tahun ini. Dengan pemberian dual use, bila satu orang diberi 2 kali suntikan maka vaksin tersebut dipergunakan untuk 1,5 juta orang.
Pada 2021, Sinovac juga berkomitmen akan mengirim secara bertahap bahan baku pembuatan vaksin. Bahan tersebut akan diolah menjadi vaksin oleh Biofarma di Indonesia.
Selain itu, lanjut Yurianto, Sinopharm juga berkomitmen akan memberi 15 juta dosis vaksin kepada Indonesia pada Desember 2020. Vaksin tersebut model dua kali penyuntikan, maka tersedia untuk 7,5 juta orang.
“Vaksin Sinopharm saat ini akan selesai uji klinis fase 3 di China, Uni Emirat Arab (UEA) dan Turki. Bahkan otoritas di Tiongkok dan UEA telah mengeluarkan izin penggunaan vaksin tersebut,” ujarnya.
Menyusul perizinan yang akan dikeluarkan, pemerintah Indonesia berupaya meminta data sharing untuk selanjutnya dipelajari BPOM bersama MUI dan Kementerian Agama.
Kandidat vaksin terakhir dari China adalah CanSino. Vaksin tersebut diuji coba di dua negara yaitu Arab Saudi dan Kanada. Untuk menjamin keamanan produk, Emergency Use Authorization (EUA) telah dikelurkan otoritas setempat.
“Mereka sanggup memberi 100 ribu dosis dalam bentuk single dose. Maka vaksin yang tersedia untuk 100 ribu orang,” ucap Yuri.
Merujuk pada komitmen dari ketiga produsen, lanjut Yurianto, Pemerintah mencatat ada 9,1 juta vaksin tersedia hingga akhir 2020. Adapun kepastian soal waktunya, bergantung pada Emergency Use Authorization yang dikeluarkan BPOM serta rekomendasi kehalalan dari MUI dan Kemenag.
Sementara itu, Wakil Direktur LPPOM MUI Muti Arintawati mengatakan, sejak awal MUI telah dilibatkan dalam persiapan penggunaan vaksin covid-19 di Indonesia termasuk Vaksin Merah Putih. Ia menilai langkah itu merupakan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan vaksin covid-19 terjamin kehalalannya.
Disebutkan, tiga hal penting dalam menentukan kehalalan suatu produk. Pertama ketelusuran (traceability) untuk mengetahui produk memakai bahan-bahan halal dan diproduksi dengan fasilitas yang terbebas dari kontaminasi yang membuat produk menjadi tidak halal.
“Kedua, harus memiliki sistem jaminan halal yakni perusahaan harus memiliki komitmen yang kuat untuk menggunakan bahan, proses, fasilitas dan prosedur yang memastikan produk tersebut terjamin kehalalannya,” ucapnya.
Ketiga, otentikasi yang dibuktikan lewat uji laboratorium agar tidak kontaminasi maupun kepalsuan, sehingga dapat dibuktikan kehalalannya.
Terkait proses sertifikasi halal vaksin covid-19, Muti menyatakan, LPPOM masih menunggu hasil indentifikasi tim yang saat ini berada di China, untuk selanjutnya menjadi pertimbangan apakah terbukti halal atau tidak.
“Kami masih menunggu tim pulang ke Indonesia. Setelah hasilnya diperoleh, baru kemudian bisa dinilai apakah memang semua persyaratan bisa dipenuhi oleh industri vaksin tersebut,” katanya.
Dengan sejumlah pertimbangan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh produsen vaksin, maka keluarnya EUA dari BPOM dan sertifikat halal dari MUI dan Kemenag menandai bahwa produk tersebut dipastikan aman dari segi kehalalan serta tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. (Tri Wahyuni)