JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah resmi membatalkan rencana pembelajaran daring (online) setelah libur Lebaran 2026, menyusul tekanan krisis global yang belum mereda. Kegiatan pembelajaran di sekolah tetap berlangsung seperti biasanya, yaitu tatap muka.
Keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat lintas kementerian serta pernyataan pers Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), di Jakarta, pada Senin (23/6/26).
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menegaskan, kebijakan itu didasarkan pada pertimbangan akademik serta pentingnya penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik.
“Pembelajaran di sekolah dilaksanakan sebagaimana biasa dengan pertimbangan akademik dan penguatan pendidikan karakter,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangannya, pada Rabu (25/3/26).
Menurutnya, keberlanjutan proses belajar mengajar secara langsung dinilai penting untuk menjaga kualitas pendidikan sekaligus membentuk nilai-nilai karakter siswa, seperti disiplin, tanggung jawab, dan interaksi sosial.
Meski demikian, pemerintah akan segera mengeluarkan penjelasan teknis lebih rinci melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Surat edaran itu diharapkan menjadi panduan bagi satuan pendidikan dalam menjalankan kebijakan ini secara optimal.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menegaskan, ancaman terbesar saat ini bukan sekadar krisis ekonomi, tetapi potensi ‘learning loss’ yang bisa menggerus kualitas generasi muda, jika pembelajaran tidak berjalan optimal.
“Jangan sampai ada penurunan capaian belajar di tengah situasi global. Pendidikan harus tetap jadi prioritas,” ucapnya.
Pemerintah menilai, pembelajaran daring maupun hybrid belum memiliki urgensi untuk diterapkan kembali. Pengalaman selama pandemi menunjukkan, meski teknologi membantu, interaksi langsung tetap tak tergantikan dalam membentuk disiplin, tanggung jawab, hingga kemampuan sosial siswa.
Langkah itu menunjukkan arah kebijakan yang tegas, efisiensi dilakukan, tetapi bukan di ruang kelas. Pemerintah memilih memangkas perjalanan dinas, mengalihkan rapat ke sistem daring, hingga menerapkan pola kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN).
Bagi orang tua, keputusan ini membawa kepastian. Tidak ada lagi kekhawatiran soal kuota internet, keterbatasan pendampingan belajar di rumah, atau ketimpangan akses digital yang selama ini menjadi masalah klasik pembelajaran daring.
“Pemerintah berkomitmen, krisis global tidak boleh mengorbankan masa depan generasi muda. Sekolah tetap menjadi tempat utama untuk membentuk karakter, kompetensi, dan interaksi sosial yang tidak bisa digantikan oleh layar gawai,” kata Praktino menandaskan. (Tri Wahyuni)