JAKARTA (Suara Karya): Tim Pengembang Program Studi (Prodi) Magister Hukum Universitas Terbuka (UT) saat ini sedang bekerja keras untuk mewujudkan Prodi Magister Hukum (MH) berkelas global, yang akan dibuka pada 2024.
“Salah satu upaya yang kami lakukan adalah merintis kolaborasi akademik antar kelembagan perguruan tinggi, baik tingkat nasional maupun internasional,” kata Tim Leader Penguatan Prodi MH UT, Dr Sri Wahyu Krida Sakti di kampus UT, Pondok Cabe, Tangsel, Rabu (6/12/23).
Pernyataan tersebut disampaikan Sri Wahyu usai kegiatan bertajuk General-Lecture: Comparative-Law dan Seminar: The Adoption of PBL into Distance Legal Teaching & Learning Platform yang digelar Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) UT.
Kolaborasi antar perguruan tinggi menjadi penting, karena penguatan kapasitas Prodi S1 Ilmu Hukum dan Prodi MH UT sangat mengandalkan kekuatan dari perguruan tinggi lainnya. Karena pembelajaran dilakukan menggunakan bahasa Inggris.
Kerja sama dengan perguruan tinggi internasional, disebutkan, antara lain dengan International Association of Law School (IALS) dan Faculty of Law of Maastrich University, Nederland.
Sedangkan kerja sama dengan perguruan ringgi nasional telah banyak dilakukan. Saat ini kerja sama dilakukan dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
“Kegiatan General-Lecturer ini merupakan salah satu dari kerja sama ini. Lewat internasionalisasi Prodi S1 Ilmu Hukum dan Magister Hukum UT ini diharapkan, terjadi peningkatan kualitas layanan akademik dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di UT,” ujar pria berkumis itu.
Sekadar informasi, Prodi S1 Ilmu Hukum, FHISIP UT saat ini tengah mewujudkan ketercapaian akreditasi internasional (FIBAA). Sebelumnya, Prodi S1 Ilmu Hukum telah meraih akreditasi Unggul oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Kegiatan General Lecturer yang digelar secara daring, pada Rabu (6/12/23) itu menghadirkan dua narasumber dari Universitas Airlangga, yaitu Raidan Salman dan Rosa Ristawati dan Sascha Hardt dari Maastricht University, Belanda.
Dr Sri Wahyu menambahkan, hasil dari kolaborasi dengan perguruan tinggi nasional maupun internasional berupa kurikulum Prodi MH UT yang berbasis Outcome Based Education (OBE) dan berorientasi pada Society 5.0.
Nantinya ada 8 ragam bidang konsentrasi hukum dalam kurikulum OBE, yaitu Kenegaraan; Hukum Pidana Moderen; Hukum Ekonomi dan Bisnis; Cyber-Law; Comparative-Law; Hukum Agraria; Hukum Kesehatan; Hukum Ketahanan dan Keamanan; dan Hukum Acara Peradilan.
Soal strategi pembelajaran, Dr Sri Wahyu menyebut berbasis teknologi pendidikan jarak-jauh synchronous & unsynchronous, teaching-learning model, model PBL (Problems Based Learning) dan interactive tutorial model lainnya.
Selain itu, penguatan kapasitas Prodi S1 Ilmu Hukum dan MH juga dilakukan melalui inter institutional collaborative efforts, seperti: seminars, workshops, research and development, dan academic joint-cooperation.
Ditambahkan, kerja sama antar perguruan tinggi diarahkan untuk memperkuat sub-kelembagaan, seperti pengembangan organ Laboratorium dan Klinik Hukum (LKH) dan organ Penerbit (Publikasi) Karya Ilmiah Hukum (PKIH).
Diharapkan, kolaborasi akan meningkatkan kualitas lulusan S1 dan S2 UT hingga memenuhi standar, baik secara nasional maupun internasional.
Terkait pengembangan Bidang Konsentrasi Magister Hukum dan Pengadopsian Problems Based Learning Model pada platform model tutorial Prodi S1 Ilmu Hukum dan Magister Hukum FHISIP UT, menurut Dr Sri Wahyu, hal itu sangat krusial untuk memperoleh akreditasi standar internasional.
“Diperolehnya sertifikasi standar internasional untuk prodi, hal itu merupakan wujud ketercapaian peningkatan layanan pendidikan pada peserta didik,” ucap Dr Sri Wahyu menegaskan.
Ditanya soal target sasaran Prodi Magister Hukum UT, Dr Sri Wahyu mengatakan, alumni S1 Ilmu Hukum UT yang jumlahnya sudah lebih dari 10 ribu orang dan alumni S1 Ilmu Hukum dari kampus lain baik di dalam maupun luar negeri.
“Lulusan S1 ilmu hukum yang ingin melanjutkan S2 bisa mendaftar ke UT, karena sistem pembelajarannya yang fleksibel. Jadi meski sedang bekerja, bukan kendala untuk meraih ilmu yang lebih tinggi,” kata Dr Sri Wahyu menandaskan.
Wakil dari Maastricht University, Sascha Hardt menjelaskan, kampusnya siap membantu UT dalam mengembangkan materi pembelajaran ilmu hukum dan magister hukum berkelas global.
“Kerja sama dilakukan karena UT merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia. Sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi,” ujarnya. (Tri Wahyuni)