JAKARTA (Suara Karya): Forum Aktivis dan Guru Besar mendatangi Mabes Polri, Rabu (28/8/24) guna mendesak Kapolri untuk bertanggung jawab atas tindakan brutal aparat kepolisian terhadap demonstran di berbagai kota.
Kehadiran mereka diterima Kadiv Propam Polri, Inspektur Jenderal Abdul Karim.
Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyampaikan keprihatinannya terkait kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Ia berharap hal semacam itu tidak terjadi lagi di masa depan.
Sementara itu Romo Benny menekankan pentingnya Polri sebagai alat negara tidak bersikap diskriminatif. Polri harus melayani masyarakat tanpa memandang latar belakang.
Tokoh perempuan Zumrotin berharap, Polri dapat lebih dekat dengan masyarakat agar semakin dicintai.
Hal senada dikemukakan perwakilan mahasiswa yang ditahan, Tunggal Pawestri. Ia meminta agar rekan-rekannya segera dibebaskan dan barang-barang yang tertinggal dikembalikan.
Pakar hukum Todung Mulya Lubis mengusulkan dibuatnya forum reguler antara Kapolri dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan komunikasi dan masukan konstruktif bagi perbaikan kepolisian.
Irjen Hadi menegaskan, Kapolri terbuka terhadap aspirasi masyarakat, dan setiap masukan sangat berarti.
Irjen Abdul Karim menegaskan komitmen Polri untuk menindaklanjuti laporan tindakan tidak tepat oleh anggotanya, memastikan setiap tindakan sesuai dengan prinsip keadilan dan profesionalisme.
Dialog ini ditutup oleh Korsahli dengan ucapan terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan untuk kebaikan bangsa dan negara. Masukan itu diharapkan menjadi pertimbangan bagi Kapolri dalam menentukan kebijakan ke depan. (Tri Wahyuni)