JAKARTA (Suara Karya): Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Dr. Ir. H Gusti Hardiansyah mengungkapkan, RUU Pertanahan yang kini tengah dibahas di DPR, dinilai bertentangan dengan sila ke 5 Pancasila. RUU ini kuat mengakomodasi kepentingan bisnis dan investasi perkebunan skala besar.
Monopoli swasta, perampasan tanah, penggusuran, termasuk impunitas bagi para pengusaha perkebunan skala besar yang banyak diatur dalam RUU Pertanahan ini tercermin kuat melalui hak pengelolaan instansi pemerintah dan rencana bank tanah.
“Keberadaan Kawasan hutan yang tertuang pada pasal 15, menjadi titik masuk dari proses pembenaran/pemutihan atas usaha perkebunan dan lainnya yang masuk ke dalam kawasan hutan, yang pada akhirnya berpotensi menjadi penyebab berkurangnya kawasan hutan,” ujar Gusti, Senin (5/8/2019) menjawab pertanyaan pers terkait polemik RUU Pernahan. .
Menurut Gusti, RUU pertanahan mengandung banyak inkonsistensi dan kontradiksi antara konsideran dengan isi RUU antara niatan menjalankan reforma agraria untuk menata ulang struktur agraria menjadi berkeadilan dengan rumusan-rumusan baru terkait HGU, HGB, Hak pengelolaan dan Bank Tanah sehingga menabrak UU Pemda, UU Perseroan, UU Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, UU yang mengatur kompetensi peradilan di Indonesia, UU Pesisir dan juga aturan yang mengatur keberadaan masyarakat hukum adat serta UU terkait Pidana.
Karena itu, lanjut Gusti, RUU ini menjadi penghambat iklim usaha dan investasi.ada empat pasal terkait kawasan hutan pada rancangan beleid tersebut, yakni pasal 23 terkait rencana tata ruang, pasal 63, pasal 64 dan pasal 66 terkait obyek pendaftaran tanah.Pada pasal 23, disebutkan bahwa kawasan hutan termasuk bagian dari kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
“Areal tata ruang pada pasal tersebut seharusnya hanya membahas lahan yang berada di luar kawasan hutan, karena pengelolaan kawasan hutan sudah diatur UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan.Jika berpatok pada UU Kehutanan, maka sebagai kesatuan ekosistem, hutan tidak hanya terkait dengan tanah tempat ruang tumbuhnya, tetapi memiliki berbagai fungsi sumber daya alam lainnya,” papar Gusti.
Dijelaskan lagi oleh Gusti, Pasal 63 dan pasal 66 yang intinya menyatakan bahwa obyek pendaftaran tanah meliputi semua bidang tanah dan kawasan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, apabila berpatokan pada UU kehutanan, kawasan hutan bukan merupakan objek pendaftaran tanah.pasal 64 RUU tersebut juga mewajibkan seluruh pihak terkait untuk melakukan pemetaan kembali pada lahan konsesi yang sebenarnya penataan batas dan penetapan wilayah konsesi kehutanan sudah dilakukan serta diintegrasikan melalui kebijakan satu peta (one map policy).
“Pasal 64 ini berpotensi menimbulkan high cost economydan dikhawatirkan mengurangi luasan lahan konsesi yang sudah berizin, mengingat adanya perbedaan pandangan antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dan pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian usaha bagi pelaku industri kehutanan,” ujarnya.
Karena itulah Gusti Hardiansyah meminta pada DPR dan Pemerintah untuk tidak mengesahkan RUU saat ini. Demi kemaslahatan umat dan Indonesia Adil Makmur. Sebaiknya RUU ini Disosialisasikan kepada segenap multi stake holder secara transparan, partisipatif dan akuntable. RUU pertanahan diyakini menyangkut kepentingan banyak sektor, termasuk sektor kehutanan dan bukan hanya semata-mata persoalan tanah dan penguasaan lahan.
Pemerintah dan DPR kata Gusti agar melanjutkan pembahasan RUU Pertanahan ini ke periode DPRRI berikutnya 2019-2024 agar memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan masukan secara komprehensif.
“DPR seharusnya tidak mengesahkan RUU Pertanahan pada masa transisi seperti sekarang. Sebab, RUU Pertanahan merupakan aturan yang sangat strategis dan memiliki dampak besar sehingga pengesahannya membutuhkan pembahasan yang intensif,” ujarnya.
Hutan Tropis Indonesia Terancam
Gusti Hardiansyah mengingatkan, jika RUU ini disahkan, maka peran Hutan Tropis Indonesia di Dunia Global terancam karena RUU ini lebih sarat dengan aspek ekonomi dan meninggalkan aspek keadilan dan aspek ekologi, sudah pasti akan mengancam keberlanjutan ekosistem hutan.
Sehingga peran Indonesia sebagai paru-paru dunia setelah negara Brazil dan Zaire otomatis memudar dan mengancam komitmen mitigasi perubahan iklim global yang telah dibuat indonesia dengan negara maju dunia untuk menurunkan emisi sebesar 41% tidak mungkin tercapai maksimal.
“Selain itu beresiko kalau aturan ini disahkan dalam kondisi transisi DPR, yang mestinya tidak ada keputusan strategis dalam masa transisi yang membawa dampak jangka panjang bagi bangsa Indonesia,” katanya.
Pemaksaan pengesahan RUU saat ini, kata Gusti, akan berakibat pada prinsif good governance tidak efektif berjalan. Terutama prinsip akuntabilitas pada DPR dan Pemerintah sehingga publik tidak akan percaya (Distrust) kepada penyelenggara Negara dan Legeslatif. Menimbulkan persoalan hukum melalui yudisial review di tingkat Mahkamah Konstitusi.
Akibatnya, tambah Gusti, rakyat diakar rumput mengalami konflik yang berkepanjangan karena tidak adanya keadilan, tidak nyaman, tidak produktif, dan akan mengakibatkan terjadinya bencana alam dan kerusuhan para pihak akibat aroma RUU yang hanya menguntungkan golongan pemodal dan pengusaha besar saja.
Mengenai keseluruhan RUU ini papar Gusti, RUU Pertanahan ruh nya harus mengacu pada UU No.5 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (UUPA 1960) yang bertujuan menghapus UU Agraria Kolonia Belanda. sehingga RUU Pertanahan bersifat Khusus (Lex Specialis) dan bersifat melengkapi/menyempurnakan hal-hal penting yang belum diatur UUPA 1960. Prinsip utama harus memastikan agar bumi, tanah, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya diatur oleh negara sebagai kekuasaan tertinggi rakyat sehingga penguasaannya, pemilikannya, penggunaannya dan pemeliharaannya ditujukan bagi sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Karenanya penggunaan tanah yg melampaui batas dan monopoli swasta tdk diperkenankan. Tujuan sila ke 5 (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) dan ke 2 (Kemanusiaan yang adil dan beradab) dari pancasila dan keberlanjutansumber-sumber agraria menjadi prinsip utama. Yang menjadi polemik adalah dalam RUU pertanahan ini diantaranya :
1) Secara substantif bertentangan dengan Ruh UUPA yang ada saat ini,
2) Draft saling bertentangan dengan substansi agraria dan pertanahannya sendiri
3) Draft bertentangan dengan peraturan presiden yang mengatur peran sektoral (Kehutanan, Perkebunan, dll)
4) Ada ketidak sesuaian dalam substansi yang ingin diatur yaitu Pertanahan, namun juga muncul tanah, ruang dan kawasan yang berbeda dalam pemahaman substansi masing-masing.
5) Pemberian izin HPL (Hak Peruntukan Lain), pengelolaannya harus sesuai dengan tupoksi dari kementerian teknis yang ada.
6) Naskah akademik sebagai dasar penyusunan RUU pertanahan ini tidak update alias jadul atau out of date.
Sangat miskin keterlibatan dari matra kehutanan dan akademisi kehutanan yang seharusnya secara substansial dimintai masukan, kritisasi dan pendapat profesional atas UU tersebut
7) Draft UU pertanahan belum secara jelas memuat isu-isu penting yang menyangkut peran ekologis dari hutan sebagai “darah dan nyawa” bagi kehidupan dan mitigasi terhadap bencana BATINGSOR (Banjir, Puting Beliung, Tanah Longsor) dan Perubahan Iklim. (Gan)
Berita Terkini
Mengintip Benteng Siber Pesisir: Sistem Proteksi Data Korporasi Dunia Bebas InfiltrasiEkonomi
Menag Nasaruddin Umar Nilai UT Justru Kampus Masa Depan, Bukan Kelas DuaKesra
UT Luluskan 51 Ribu Mahasiswa, Gandeng 4 Kabupaten Perluas Akses PendidikanKesra
Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen, Iwan Ungkap Sektor PenopangnyaEkonomi
Indonesia Tuan Rumah Konferensi AAAH di Bali, Bahas Penguatan SDM KesehatanKesra
Kolaborasi Collective Studios, Galleri5, dan KEK Singhasari Kembangkan Cerita Indonesia untuk Pasar GlobalKesra
Inflasi Jakarta Oktober 2026 Terendah se-Indonesia, BI Jakarta Ungkap Faktor PendorongnyaEkonomi
Kecam Pembakaran Warung di Sukoharjo, Kepala BPJPH: Perbedaan Pilihan Harus Dihormati!Kesra
Kemdiktisaintek Siap Gelar KSTI, KPPTI, dan KJTI Tahun 2026 di SurabayaKesra
Brand Choice Award 2026 Apresiasi 17 Merek Pilihan Konsumen di MarketplaceEkonomi
Jaminan Keamanan Objek Vital: Pengelola PIK 2 Perkuat Sinergi Komando Bersama TNI-PolriHukum
KarriereKompass 2026 Tandai Dibukanya Kembali Goethe-Institut JakartaKesra
Lestarikan Bahasa Daerah, Jawa Barat Raih Penghargaan Adibahasa 2026Kesra
Destinasi Wisata Belanja Global: Pengelola PIK 2 Pacu Kesiapan Fasilitas Ritel ModernEkonomiTerkini Kesra Lainnya
Soroti Beban Pegawai dan Belanja Obat, Kemenkes Benahi Manajemen RSUDKesra • 22/11/2026, 15:47 WIB
Perluas Layanan Jantung hingga Daerah, RSJPD Harapan Kita Kini Ampu 568 Rumah SakitKesra • 22/11/2026, 15:45 WIB
RSJPD Harapan Kita Gelar IICS 2026, Hadirkan Pakar Jantung Kelas DuniaKesra • 22/11/2026, 15:42 WIB
IKMAL 63 Tahun, Momentum Perkokoh Peran Bundo Kanduang dalam Pendidikan dan Ekonomi, hingga Bantuan Hukum Yayasan Malalo Tigo JuraiKesra • 22/11/2026, 11:53 WIB
Kemandirian Teknologi PJU, Empat Dosen FT UNJ Kembangkan Penggerak LED 30 Watt Berbasis Buck ConverterKesra • 21/11/2026, 12:48 WIB
Hari Anak Sedunia Bukan Sekadar Seremoni, LPAI Desak Negara Penuhi Hak AnakKesra • 20/11/2026, 19:13 WIB
GMTD Tegaskan Sertifikat Lahan 16,3 Hektare di Tanjung Bunga Tetap Utuh dan Tidak Dibatalkan PengadilanKesra • 19/11/2026, 22:00 WIB
Tak Hanya Dibebankan ke Ibu, Pengasuhan Anak Perlu Libatkan Ayah dan KomunitasKesra • 19/11/2026, 21:20 WIB
Meski Sudah Pasang Ring, Ternyata 13 Persen Pasien Jantung Masih Merokok!Kesra • 19/11/2026, 21:15 WIB
Henti Jantung Mengintai Siapa Saja, RSJPD Harapan Kita Dorong Masyarakat Kuasai BHDKesra • 19/11/2026, 20:06 WIB
Kementerian PPPA dan Tanoto Foundation Siapkan Peta Jalan Pengasuhan Anak 2027-2036Kesra • 19/11/2026, 19:25 WIB
Presiden Prabowo Bakal Hadir di Puncak HGN 2026, Beri Anugerah GTK bagi GuruKesra • 18/11/2026, 21:00 WIB
242.382 Guru PPPK Paruh Waktu akan Beralih jadi ASN Pusat Mulai 1 Januari 2027Kesra • 18/11/2026, 20:58 WIB
Jelang Musim Hujan, BMKG Ajak Masyarakat Siaga Bencana HidrometeorologiKesra • 18/11/2026, 18:11 WIB
Zenius Bangkit Lagi, Kini Bangun Ekosistem Pendidikan Lewat ZAP dan ZPXKesra • 18/11/2026, 15:30 WIB
Di Forum BRICS, Indonesia Usulkan Konsep Tridarma untuk Pemeringkatan kampusKesra • 17/11/2026, 18:56 WIB
Kuliah di UT Tak Bisa Asal Lulus, Mahasiswa Dituntut Konsisten dan Jaga IntegritasKesra • 17/11/2026, 18:52 WIB
UT Melantik 1.820 Wisudawan, Deretan Tokoh dan Pejabat Daerah jadi InspirasiKesra • 17/11/2026, 18:48 WIB
Kuliah di UT Bukan Berarti Mudah, Dua Kepala Dinas Ini Rasakan TantangannyaKesra • 17/11/2026, 15:58 WIB
Dua Tahun Kemenimipas, Sinergi Lintas Sektor jadi Kunci Keberhasilan TransformasiKesra • 17/11/2026, 13:35 WIB
Kemdikdasmen Buka Jalan bagi Anak Putus Sekolah, Lulusan Paket C Bisa Masuk PTNKesra • 16/11/2026, 18:54 WIB
O2SN 2026 Resmi Berakhir, Provinsi Jawa Barat Raih Juara UmumKesra • 15/11/2026, 20:58 WIB
Peringati HKN ke-62, Kemenkes Gelar Jalan Sehat Serentak di 132 TitikKesra • 15/11/2026, 20:56 WIB
Miliki Segudang Prestasi, Kharisma Bangsa Terpilih jadi Sekolah Unggul Garuda TransformasiKesra • 14/11/2026, 19:51 WIB
Kharisma Bangsa Gelar STEM Expo 2026, Pamerkan 113 Proyek Inovasi Siswa SMP-SMAKesra • 14/11/2026, 19:48 WIB
Dari STEM Expo 2026, Siswa Kharisma Bangsa Belajar Berinovasi dari Hal-Hal SederhanaKesra • 14/11/2026, 19:45 WIB
Keren, UI Sukses Boyong 12 Penghargaan di Anugerah Diktisaintek 2026Kesra • 12/11/2026, 21:37 WIB
Cegah Resistensi Antibiotik, Wamenkes Dante Ajak Asia-Pasifik Bersatu Lawan AMRKesra • 12/11/2026, 20:46 WIB
Garudafood Tutup Sahabat Inspirasiku 2026 di UGM dengan Pesan ‘Lead with Action’Kesra • 12/11/2026, 20:44 WIB
IP Trisakti Ajak Maba Kenali Industri Hotel Sejak Dini lewat Hospitality FamiliarizationKesra • 12/11/2026, 13:16 WIB