JAKARTA (Suara Karya): Pencabutan paket kebijakan ekonomi jilid 16 yang antara lain terkait dengan 51 Daftar Negatif Inveastai (DNI) yang 100 % bisa dimasuki oleh asing, disambut positif oleh kalangan DPR, baik Golkar maupun PDIP dan partai lainnya. Sebab, DNI dianggap dapat membunuh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan merugikan rakyat.
Dengan banyaknya protes pengusaha, masyarakat dan kalangan DPR sendiri menunjukkan bahwa kebijakan tersebut ada yang tidak beres. Alhasil, Golkar dan PDIP ikut interupsi saat sidang paripurna DPR pada Rabu (21/11/2018) lalu.
“Itu berarti ada yang tidak beres. Padahal, kebijakan itu harus ada keseragaman langkah kementerian dan Presiden Jokowi. Apalagi menjeleng pemilu 2019. Kalau tidak, apakah Menko Perekonomian RI Darmin Nasution berjalan sendiri? Lalu didesak untuk mundur? Tentu kalau mundur ini hak prerogatif Presiden Jokowi,” ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo.
Hal itu disampaikan dalam diskusi ‘Tunda Relaksasi Pelepasan Daftar Negatif Investasi (DNI), Jokowi Pro , UMKM?’ bersama anggota Fraksi PDIP DPR RI Maruarar Sirait, dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2018).
Karenanya, politisi Golkar itu meminta para menteri dalam membuat kebijakan tidak mengganggu jalannya pemerintahan itu sendiri. Terlebih Pak Jokowi maju lagi menjadi capres 2019.
“Jadi, jangan sampai ada ‘gendoruwo’ di sekitar presiden. Saya juga harus menyampaikan suara rakyat dan pengusaha kecil menengah. Karenanya menyambut baik jika Presiden Jokowi mencabut DNI itu,” katanya.
Menurut Bamsoet, hal itu sudah disampaikan ketika Rapimnas KADIN di Solo, bahwa paket kebijakan DNI tersebut belum ditandatangani oleh Presiden RI.
“Pak Jokowi bilang jika draft itu belum sampai di mejanya. Artinya paket itu belum diketahui presiden. Golkar pun sebagai pendukung pemerintah, pasti ingin pemerintahan ini sukses,” katanya. (Gan)