JAKARTA (Suara Karya): Satu lagi lembaga perbankan yang tertarik pada program dana talangan yang digagas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yaitu Bank CIMB Niaga. Dana yang disediakan mencapai Rp1 triliun
“Kami siap jadi “kasir” baru bagi faskes mitra BPJS Kesehatan agar arus kas tetap lancar,” kata Direktur CIMB Niaga Syariah, Pandji P Djajanegara usai penandatanganan kerja sama program dana talangan dengan BPJS Kesehatan, di Jakarta, Rabu (12/9).
Hadir dalam kesempatan itu, Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso.
Pandji menjelaskan, keikutsertaan CIMB Niaga pada program dana talangan sebagai bentuk dukungan atas keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS). Karena berkat JKN, masyarakat kini tak takut lagi berobat ke fasilitas kesehatan.
“CIMB Niaga memberi dana ke faskes dengan pola anjak piutang, sehingga faskes dapat menerima pembayaran lebih awal atas tagihannya ke BPJS Kesehatan. Pembayaran dari BPJS langsung nantinya disetor langsung ke CIMB Niaga,” ujarnya.
Selain soal dana talangan, lanjut Pandji, CIMB Niaga juga memiliki program “one stop financial solution” bagi faskes dengan memanfaatkan teknologi terkini. Aplikasi BizChannel@CIMB memudahkan pengelolaan keuangan secara on-line dengan fitur lengkap yang aman dan nyaman.
“Solusi finansial bagi faskes ini diharapkan dapat menjaga kesinambungan program JKN, terutama kualitas layanan kesehatan ke masyarakat,” tuturnya.
Kemal menjelaskan, hingga saat ini tercatat ada 13 lembaga perbankan menjadi mitra dalam program dana talangan. Dengan demikian faskes memiliki lebih banyak akses perbankan untuk kelancaran arus kas-nya.
“Sesuai aturan, BPJS Kesehatan wajib membayar klaim atas layanan yang diberikan faskes kepada peserta paling lambat 15 hari kerja, sejak dokumen klaim diterima secara lengkap. Sambil menunggu masa pembayaran, faskes bisa pinjam ke bank,” katanya.
Ditanya jumlah faskes yang ikut program dana talangan, Kemal mengaku tidak mengetahui data yang pasti. Karena tidak ada kewajiban untuk melapor. “Mungkin harus dilihat dulu datanya satu per satu. Saya belum tahu data pastinya,” kata Kemal menandaskan.
Data BPJS Kesehatan menyebut hingga 1 September 2018, tercatat ada 201.660.548 jiwa menjadi peserta JKN-KIS di Indonesia. BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 22.467 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 2.430 rumah sakit (termasuk klinik utama), 1.546 apotek, dan 1.091 optik. (Tri Wahyuni)