JAKARTA (Suara Karya): Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim membuka secara resmi Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2023.
Perhelatan yang berlangsung selama 23-27 Oktober 2023 di Jakarta itu juga dihadiri Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih.
Mendikbudristek menjelaskan, KKI 2023 diadakan sejalan dengan UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan implementasi dokumen Strategi Kebudayaan, yang ditetapkan melalui Perpres No 114 Tahun 2022.
Kongres mengundang pemangku kepentingan dari seluruh penjuru nusantara untuk mendiskusikan, merencanakan, dan mendorong pemajuan kebudayaan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
“KKI diharapkan jadi momentum bagi pemangku kepentingan bidang kebudayaan untuk merembukkan arah pembangunan kebudayaan Indonesia dalam 5 tahun ke depan,” ujarnya.
Kongres membahas kebudayaan sebagai produk yang lahir dari masyarakat, sekaligus kebudayaan sebagai landasan pembangunan peradaban bangsa.
“Selama 5 tahun terakhir, kita telah bergotong royong mengupayakan pengarusutamaan kebudayaan dalam lanskap pembangunan nasional,” tuturnya.
Melalui Dana Indonesiana, lanjut Nadiem, kesempatan terbuka bagi seluruh pelaku budaya di Indonesia untuk merawat, mengelola dan mengembangkan berbagai bentuk kekayaan budaya yang dimiliki.
“Kita juga telah melahirkan Strategi Kebudayaan yang diadopsi sebagai Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 sebagai pedoman untuk melaksanakan agenda pemajuan kebudayaan,” katanya.
KKI 2023 dirancang untuk menjadi forum strategis dalam mendorong koordinasi efektif, mengumpulkan aspirasi, dan menjaring rekomendasi konkret untuk penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan 2025-2029.
Kongres Kebudayaan Indonesia juga fokus pada penggalangan dukungan publik untuk penguatan infrastruktur publik bidang budaya dan Dana Abadi Kebudayaan Daerah.
“KKI 2023 menjadi tonggak sejarah baru dalam perjalanan bangsa Indonesia kedepan. Saya berharap 50 ruang dialog yang tersedia sepanjang agenda dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh pihak terlibat,” ucap Nadiem.
Hasilnya akan digunakan sebagai rekomendasi bagi penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan 2024-2029 yang lebih operasional, terukur, berdampak nyata bagi masyarakat, serta selaras dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.
Misi lain yang tak kalah penting dari KKI 2023 adalah mulai dibukanya percakapan publik mengenai transformasi Taman Budaya yang ada di seluruh Indonesia. Serta dibukanya dialog soal Dana Abadi Kebudayaan Daerah.
Dua instrumen itu akan menjadi kunci untuk memajukan kebudayaan yang berakar kuat di daerah, merawat inklusivitas dan keberagaman yang ada, serta mendorong inovasi dan kreativitas di seluruh penjuru Indonesia.
Direktur Jenderal Kebudayaan Kemdikbudristek, Hilmar Farid saat memandu ‘Taklimat KKI 2023’ memastikan semua peserta memiliki pemahaman bersama mengenai harapan, tujuan, dan mekanisme kongres.
Hal itu penting untuk memastikan bahwa hasil dan rekomendasi kongres akan maksimal dan berdampak positif bagi pemajuan kebudayaan nasional.
“Kami undang semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, akademisi dan media untuk bergabung dalam kongres ini,” kata Hilmar.
KKI 2023 menjadi kesempatan penting untuk bersama-sama mengeksplorasi dan merencanakan langkah konkret dalam memajukan kebudayaan Indonesia yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.
Pembukaan KKI 2023 juga ditandai dengan peluncuran buku ‘Kebudayaan dalam Perbandingan: Analisis Komparatif atas IPK dan Enam Indeks Terkait’.
Buku tersebut membuktikan investasi di bidang kebudayaan akan menghasilkan Social Return on Investment (SRoI) dan Cultural Return on Investment (CRoI), berupa peningkatan kerukunan antarumat beragama dan kebebasan sipil.
“Dengan adanya arah pembangunan kebudayaan Indonesia yang lebih strategis dan kolaboratif, maka angka Indeks Pemajuan Kebudayaan meningkat secara signifikan, dari 51,90 pada tahun 2021 menjadi 55,13 pada tahun 2022,” tutur Hilmar.
Hasil studi Indeks Pemajuan Kebudayaan Nasional juga menunjukkan dampak positif dari kerja kebudayaan terhadap berbagai sektor kehidupan.
Dampak positif dari kerja kebudayaan itu, antara lain, peningkatan dimensi ekonomi budaya berkorelasi dengan berkurangnya kemiskinan, seperti terjadi di provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara.
Selain menguatnya dimensi ketahanan sosial-budaya yang berkorelasi positif dengan kerukunan umat beragama, seperti yang terjadi di provinsi Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat dan Kalimantan Barat.
Ketiga, meningkatnya dimensi ekspresi budaya berhubungan langsung dengan demokrasi yang lebih baik, seperti terjadi di Provinsi Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Sulawesi Utara.
“Capaian luar biasa ini merupakan refleksi dari kerja keras dan kerja sama kita semua. Hasilnya sudah menjadi dasar untuk mengakselerasi upaya pemajuan kebudayaan nasional yang lebih berkelanjutan di masa mendatang,” katanya.
Hilmar yakin 2 ribu peserta KKI 2023, termasuk para cendekiawan mampu menggabungkan antara nilai-nilai luhur kebudayaan dengan data dan hasil riset di lapangan. (Tri Wahyuni)