JAKARTA (Suara Karya): Keberhasilan proyek energi di Indonesia, tak hanya ditentukan oleh kesiapan finansial dan kecanggihan teknologi, tetapi juga faktor lainnya.
Penelitian terbaru dari Universitas Pertamina (UPER) mengungkapkan, faktor komunikasi, transparansi, dan kepercayaan masyarakat justru menjadi penentu utama penerimaan publik terhadap proyek energi.
Temuan itu muncul di tengah masih tingginya penolakan masyarakat terhadap berbagai proyek energi. Hal itu merujuk pada Data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2024 yang menyebut ada 114 pengaduan terkait Proyek Strategis Nasional sepanjang 2020-2023.
“Dan sektor energi dan pertambangan sebagai penyumbang terbesar,” kata Tim Peneliti Program Studi Ilmu Komunikasi UPER yang dipimpin Farah Mulyasari dalam keterangan pers, di Jakarta, Rabu (1/4/26).
Penelitian yang dilakukan di tiga wilayah, yakni Luwuk, Blora, dan Karawang itu mengkaji persepsi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur energi, termasuk teknologi Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS), yang berfungsi menangkap emisi karbon dioksida (CO₂) agar tidak lepas ke atmosfer.
Hasilnya menunjukkan, resistensi masyarakat bukan semata disebabkan teknologi, melainkan karena kurangnya pelibatan publik sejak tahap awal perencanaan, minimnya akses informasi, serta kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan sosial.
“Setiap daerah memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda, sehingga pendekatan komunikasi tidak bisa disamaratakan. Peran pemerintah daerah, tokoh adat, media lokal, dan komunitas sangat penting dalam membangun kepercayaan,” ungkap Farah.
Penelitian itu juga menegaskan pentingnya konsep ‘izin sosial’ atau social license to operate, yakni penerimaan masyarakat terhadap suatu proyek melalui proses dialog yang partisipatif.
“Tanpa izin sosial, proyek energi berpotensi menghadapi konflik sosial, penundaan, bahkan kegagalan implementasi,” tuturnya.
Di sisi lain, teknologi CCUS dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung transisi energi. International Energy Agency memperkirakan teknologi ini mampu menangkap hingga 90 persen emisi karbon dari sektor industri dan pembangkit listrik, yang berperan penting dalam upaya penurunan emisi global menuju 2050.
Rektor Universitas Pertamina, Wawan Gunawan A Kadir menegaskan, hasil riset ini memperkuat peran perguruan tinggi dalam menjembatani kebutuhan industri dan masyarakat.
“Pengembangan teknologi energi harus berjalan beriringan dengan pendekatan sosial yang kuat. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan riset berbasis data untuk mendukung transisi energi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Melalui penelitian itu, UPER semakin menegaskan posisinya sebagai pusat kajian energi dan komunikasi publik yang berfokus pada isu keberlanjutan, sekaligus mendukung agenda global dalam penanganan perubahan iklim. (Tri Wahyuni)