JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Kesehatan (Kemkes) akan menggelar Survei Kesehatan Indonesia (SKI) pada Agustus 2023. Survei itu untuk memotret status kesehatan masyarakat dan faktor risikonya.
SKI sekaligus digunakan untuk melihat status gizi masyarakat, survei tersebut dipadukan dengan survei status gizi Indonesia yang dilakukan satu tahun sekali.
“Tahun 2023 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Karena itu, SKI digelar tahun ini karena hasilnya akan digunakan untuk evaluasi dan bahan masukan dalam penyusunan RPJMN 2025-2029,” kata Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono dalam Rapat Koordinasi Teknis Tingkat Pusat SKI di Jakarta, Selasa (27/6/23).
Dante menegaskan, SKI yang dilakukan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemkes untuk menyusun kebijakan program pembangunan kesehatan yang terarah dan tepat sasaran.
“Karena itu, SKI dibutuhkan sebagai alat bukti yang mewakili kondisi kesehatan masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Pelaksanaan survei dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara, pengukuran antropometri, dan pengukuran biomedis yang mencakup pemeriksaan gigi dan mulut.
SKI 2023 akan dilakukan pada bulan Agustus hingga minggu pertama Oktober 2023. Responden melibatkan 586 ribu rumah tangga di 38 provinsi 514 kabupaten/kota.
Kepala BKPK Syarifah Liza Munira mengatakan, data yang dihasilkan dari SKI akan diolah menjadi informasi untuk pembangunan kesehatan dan rancangan RPJMN 2025-2029.
“Hasil SKI 2023 akan dimanfaatkan oleh pelaksana program Kementerian Kesehatan, termasuk pengembangan RPJMN oleh Bappenas,” kata Syarifah.
Ditambahkan, kabupaten/kota dapat menggunakan data SKI 2023 untuk perencanaan, pemantauan, penerapan dan evaluasi program-program kesehatan yang berbasis bukti.
Komposit beberapa indikator SKI 2023 juga dapat digunakan dalam menyusun Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) di Indonesia. Karena datanya dapat menunjukkan gambaran disparitas pembangunan kesehatan antar daerah di Indonesia.
Sampel survei terdiri dari kategori rumah tangga dan kategori rumah tangga balita.
Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Kemenkes Pretty Multihartina menjelaskan, desain metodologi SKI adalah ‘potong lintang’ menggunakan kerangka sampel BPS sebanyak 34.500 blok sensus. Masing-masing blok sensus terdiri dari 10 rumah tangga, sehingga ada 345.000 rumah tangga.
Selain itu, ada pengukuran status gizi balita yang masuk kategori rumah tangga Balita. Jumlahnya mencapai 345.000 rumah tangga Balita.
Pelaksanaan SKI 2023 melibatkan berbagai lembaga baik di pusat maupun daerah. Pada tingkat pusat, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta Badan Pusat Statistik.
Pada tingkat daerah melibatkan dinas-dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, dan institusi pendidikan tinggi di daerah.
Dengan lintas kementerian/lembaga diharapkan kualitas pelaksanaan SKI 2023 meningkat. Sehingga data yang dihasilkan bisa dimanfaatkan menjadi kebijakan yang tepat.
Selain itu juga timbul komitmen bersama untuk melaksanakan seluruh tahapan kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, mengawal, dan memastikan kelancaran prosesnya di daerah. (Tri Wahyuni)