JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah akan mempercepat pembangunan gudang logistik dan penempatan pasukan statis aparat keamanan di Distrik Agandugume. Upaya itu untuk mengatasi krisis pangan di Papua Tengah.
“Adanya aparat keamanan disana, diharapkan maskapai penerbangan merasa terlindungi ketika harus mendarat disana (Agandugume),” kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di Jakarta, Rabu (9/8/23).
Pernyataan itu disampaikan saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penanganan Dampak Bencana Kekeringan di Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah.
Ada tiga distrik di Kabupaten Puncak yang terdampak akibat krisis pangan, yaitu Distrik Agandugume, Lambewi dan Oneri. Terdapat 8 ribu penduduk yang terdampak.
Menko Muhadjir telah berkunjung langsung untuk menyerahkan bantuan ke lokasi pada awal Agustus 2023 lalu.
Muhadjir menyebut semua proses terus dilakukan terutama dalam penanganan jangka pendek. Untuk jangka menengah dan panjang akan dibahas melalui Rapat Terbatas dengan Bapak Presiden, baru kemudian dikoordinasikan dengan Kementerian/lembaga terkait.
Untuk bantuan jangka pendek, pemerintah memastikan kebutuhan pangan, obat-obatan, dan infrastruktur dasar dapat terpenuhi termasuk penanganan ibu hamil serta menyusui hingga beberapa bulan ke depan.
Pembangunan lumbung pangan permanen dan jalan dari Sinak ke Agandugume akan dilakukan sebagai upaya jangka menengah, sehingga kendaraan roda dua maupun roda empat dapat melaluinya dan suplai kebutuhan bahan pangan bisa lebih cepat sampai.
Menurut Muhadjir, selain faktor cuaca, jalan yang dilalui sangat tidak memadai untuk kendaraan. Saat ini perjalanan dilakukan dengan berjalan kaki selama 2 hari 1 malam dari Sinak menuju Agandugume. Hal itu menjadi kendala pemerintah dalam menyuplai bantuan logistik.
“Ini yang menyulitkan kita, termasuk cuaca yang sulit ditebak. Beberapa hari ke depan, semoga bisa ditangani dengan baik. Sehingga dipastikan tiga bulan kedepan tidak ada masalah dalam pemenuhan pangan,” ujarnya.
Sedangkan rencana jangka panjang, penguatan infrastruktur komunikasi dengan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) menjadi salah satu yang prioritas, sehingga informasi lebih cepat tersampaikan.
Selain itu, perlunya penguatan aspek keterlibatan masyarakat sekitar guna membangun keterikatan sosial yang lebih baik.
“Pesan Bapak Presiden, saat membangun harus melibatkan unsur masyarakat terutama penduduk asli. Mereka bisa dirangkul untuk ikut terlibat di dalam program,” tuturnya.
Seluruh proses penanganan dikoordinasikan oleh BNPB, serta perpanjangan status darurat menyesuaikan dengan layanan operasional darurat bencana kekeringan.
Rapat dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dan Pangdam XVI/Cendrawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan.
Selain itu ada Bupati Puncak Willem Wandik, Kapolda Papua Irjen Pol Fakhiri, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno, Direktur Utama PT POS Indonesia Faizal Rochmad, dan perwakilan Kementerian/Lembaga lainnya secara daring. (Tri Wahyuni)