JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meluncurkan Program Akselerasi Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tenaga Medis melalui Sistem Kesehatan Akademik.
“Lewat sistem ini, kita akan menghasilkan tenaga medis yang berkualitas dan hilirisasi riset untuk meningkatkan peningkatan sistem pelayanan kesehatan,” kata Mendiktisaintek, Brian Yuliarto dalam acara peluncuran tersebut, di Gedung Kemdiktisaintek, Senayan Jakarta, Selasa (22/7/25).
Hadir pula Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, rektor perguruan tinggi dan sejumlah kepala daerah.
Brian menjelaskan, akselerasi pemenuhan dan distribusi dokter dan dokter spesialis melalui Sistem Kesehatan Akademik merupakan pengejawantahan dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kegiatan itu sekaligus merupakan bagian dari program strategis Diktisaintek Berdampak, yang tercantum dalam Rencana Strategis Kemdiktisaintek, dan implementasi dari Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.
“Upaya ini butuh kolaborasi dan semangat gotong royong dari pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Sistem Kesehatan Akademik sebagai model kemitraan strategis antara penyelenggara pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan wilayah sebenarnya telah diinisiasi sebelumnya, melalui Komite Bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sejak 2022.
“Inisiasi tersebut untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan,” tutur Brian.
Dalam kesempatan yang sama, dilaksanakan pula penandatanganan komitmen kemitraan perguruan tinggi, Rumah Sakit Pendidikan, pemerintah daerah, TNI/POLRI dan pihak swasta dari perwakilan 6 wilayah Sistem Kesehatan Akademik.
Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan, isu pemerataan dokter spesialis merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri kepentingannya.
Karena itu, Kemdiktisaintek telah mengoordinasikan perguruan tinggi dalam jejaring kemitraan sistem kesehatan akademik dan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk akselerasi pemenuhan dan distribusi dokter dan dokter spesialis mulai tahun 2025.
Dari 136 Fakultas Kedokteran (FK) yang ada di Indonesia, ada 25 FK yang menjalankan 358 program studi spesialis/subspesialis. Dari jumlah itu dihasilakn 3.600 lulusan dokter spesialis setiap tahun.
Namun, sayangnya distribusi dokter spesialis masih terpusat di Pulau Jawa, yakni sekitar 59 persen. Hal itu menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara kolektif melalui berbagai deregulasi kebijakan dan dukungan pendanaan.
Dalam jangka pendek, Satgas Kemdiktisaintek akan melakukan program ‘quick wins’ dengan tiga strategi, yaitu penambahan program studi baru dan peningkatan kuota mahasiswa dokter spesialis-subspesialis dengan model kemitraan perguruan tinggi.
Selanjutnya, penempatan/deployment residen senior pada Rumah Sakit Pendidikan (RSP) prioritas; serta penguatan Kemitraan dengan Pemerintah Daerah, K/L dan stakeholders.
Kemdiktisaintek bermitra dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) yang mengoordinasikan 57 FK untuk pembukaan 148 prodi baru dokter spesialis dan subspesialis, serta 350 rumah sakit pada 2025-2026.
Dengan akselerasi itu, diharapkan terdapat peningkatan jumlah kuota mahasiswa menjadi sekitar 8000 mahasiswa pada 2026 atau meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Dengan demikian, terjadi peningkatan lulusan menjadi sekitar 6000 dokter per tahun pada 2030.
Kebijakan kuota mahasiswa baru Fakultas Kedokteran (FK) di Indonesia saat ini sekitar 18.000 mahasiswa per tahun. Dengan peningkatan jumlah FK menjadi 144 fakultas pada 2025, maka estimasi peningkatan jumlah lulusan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) setiap tahun dan ditambah 26 FK baru, maka jumlah lulusan akan mencapai 15.000 dokter per tahun pada 2030.
Diproyeksikan pada 2025-2030, terdapat tambahan 48.000 dokter baru untuk mengatasi kesenjangan kekurangan dokter berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Saat ini terdata 16 FK sudah menjalankan strategi penempatan residen senior, bekerja sama dengan pemerintah daerah di wilayah Sistem Kesehatan Akademik. Setiap fakultas menempatkan sekitar 200 residen senior untuk spesialis prioritas di berbagai daerah.
Strategi penguatan kerja sama dengan K/L dan stakeholders lain juga terus ditingkatkan, terutama Kemdagri bersama Pemda, dan Kemhan bersama TNI/POLRI. Ada 32 provinsi dilibatkan dalam program ini. Sekitar 200 RS milik Pemda dan sekitar 40 RS milik TNI/POLRI.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemdiktisaintek, Khairul Munadi dalam kesempatan yang sama mengatakan, peluncuran program ini merupakan awal aksi kolektif Komite Bersama Kemdiktisaintek dan Kemenkes bersama seluruh pemangku kepentingan.
Peluncuran program juga dihadiri Wamendiktisaintek, Fauzan; Wamendiktisaintek, Stella Christie; Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono; Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud; Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, Yuli Farianti; Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin.
Selain itu ada Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution; Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi; Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Arniwaty Lamadjido; Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah; Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela; dan Kepala Pusat Kesehatan TNI AD, Sugiarto.
Selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan TNI AU, Agung Maryanto; Kepala Dinas Kesehatan TNI AL, Tjahja Nurrobi; Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Asep Hendradiana; Sekretaris Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, serta jajaran kemitraan lainnya dari perguruan tinggi, RSP, Pemerintah Daerah, dan mitra swasta.
Kemdiktisaintek berharap agar seluruh pemangku kepentingan senantiasa memberi pemikiran kritis dan usulan solusi konkret untuk peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan, sesuai misi Diktisaintek Berdampak.
(Tri Wahyuni)