Anggota DPR: Kaji Aspek Keekonomian Program DME Pengganti LPG

0
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS.

JAKARTA (Suara Karya): Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengapresiasi rencana penggunaan Dimethyl Ether (DME) sebagai pengganti LPG serta meminta agar dihitung dengan cermat aspek keekonomiannya agar bermanfaat bagi berbagai kalangan warga.

“Substitusi LPG dengan DME sebagai hasil gasifikasi batubara adalah langkah strategis yang harus dihitung secara teliti aspek keekonomiannya. Agar upaya untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor LPG dapat terwujud dan tidak menambah beban anggaran tambahan dari APBN,” kata Mulyanto dalam siaran pers di Jakarta, Kamis

Menurut dia, rencana itu harus diuji secara menyeluruh, termasuk menghitung dengan cermat semua aspek produksi, distribusi dan konsumsi agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.

Mulyanto menambahkan kajian aspek keekonomian pemanfaatan DME ini sangat penting. Pemerintah harus bisa menjamin harga DME dapat bersaing dengan harga LPG, termasuk juga juga harga gas alam (LNG).

“Kalau harga DME lebih mahal maka akan menyulitkan kita dan menekan APBN semakin kuat,” paparnya.

Seperti diketahui, konsorsium PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Pertamina (Persero), dan Air Product, tengah membangun pabrik DME dengan kapasitas input batubara enam juta ton per tahun untuk produksi 1,4 juta ton DME.

Sebelumnya, Plt Kepala Badan Litbang ESDM Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam keterangannya di laman Kementerian ESDM menyatakan, belum banyak pihak yang mengetahui bahwa proyek DME selain memperhitungkan aspek finansial juga memberikan nilai tambah positif yang lebih luas terhadap negara.

Ia menyebutkan, salah satu manfaat positif dari DME adalah dapat meningkatkan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor elpiji.

“Dengan penggunaan DME akan menekan impor elpiji hingga satu juta ton per tahun dengan kapasitas produksi DME 1,4 juta ton per tahun,” jelas Dadan.

Dadan menambahkan DME merupakan produk hilirisasi batubara yang dapat menyubstitusi elpiji untuk rumah tangga.

Kebijakan pemerintah yang disiapkan untuk mendukung proyek ini antara lain harga jual khusus batubara, harga jual DME, dan skema subsidi DME.

Menurut Dadan, banyaknya poin positif tersebut sekaligus membantah kajian lembaga think tank yang menyebutkan bahwa kerugian tahunan proyek DME Indonesia mencapai 377 juta dolar AS.

Tim Kajian Hilirisasi Batubara Kementerian ESDM telah melakukan analisis dan konfirmasi terhadap kajian lembaga think tank tersebut dan studi kelayakan (FS) PT Bukit Asam (PTBA).

Hasilnya, FS PTBA mencatat proyek DME menghasilkan net present value (NPV) sebesar 350 juta dolar AS dan internal rate of return (IRR) sekitar 11 persen, sehingga proyek DME layak secara ekonomi dan tidak mengalami kerugian. (M Chandra)