JAKARTA (Suara Karya): Momentum Hari Raya Idulfitri 1447H menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat kesadaran masyarakat dalam memilih produk halal.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan mengimbau, masyarakat agar selalu memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi, khususnya di tengah meningkatnya aktivitas konsumsi saat Lebaran.
“Kalau ingin makan di restoran atau kafe, pastikan ada label halal. Itu artinya, produk tersebut sudah melalui proses pemeriksaan, pengujian, dan penetapan kehalalan sesuai ketentuan Jika belum, maka kehalalan produknya belum bisa dipastikan,” kata pria yang akran disapa Babe Haikal, di Jakarta, Senin (23/3/26).
Ia menegaskan, kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia akan berlaku secara penuh mulai Oktober 2026. Ketentuan itu merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024.
“Semua produk makanan, minuman, obat, kosmetik dan barang gunaan yang beredar wajib bersertifikat halal. Untuk produk yang tidak halal, wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Hal itu penting untuk melindungi masyarakat,” ucapnya menegaskan.
Di momentum Idulfitri yang identik dengan tradisi kuliner seperti ketupat dan hidangan khas lainnya, Haikal mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan jaminan produk halal.
“Ini bukan tugas pemerintah semata, tetapi juga peran bersama. Masyarakat perlu sadar dan aktif memilih produk halal. Hal itu untuk melindungi diri, sekaligus memperkuat sistem jaminan produk halal nasional,” ujarnya.
Babe Haikal menambahkan, pemerintah terus mendorong kemudahan sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Melalui skema self-declare, pelaku UMK dapat memperoleh sertifikat halal secara cepat dan terjangkau.
“Untuk UMK, ada fasilitasi gratis dengan kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis tahun ini. Kalau mandiri, biayanya juga sangat terjangkau, hanya Rp230 ribu,” kata Babe Haikal menandaskan. (Tri Wahyuni)