JAKARTA (Suara Karya): Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar menegaskan bahwa pihaknya menghormati setiap proses hukum. Demikian pula dengan langkah Peninjauan Kembali (PK) yang akan dilakukan, juga merupakan upaya mempertegas kembali bahwa pemerintah sudah melakukan banyak perubahan menangani Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pasca kejadian 2015.
“Peninjaun Kembali (PK) yang akan kita ajukan berdasarkan data dan fakta bahwa Pemerimntah dalam empat tahun terakhir telah melakukan langkah dan terobosan besar yang hasilnya dirasakan sekarang, Karhutla sangat menurun dan takl ada lagi asap yang melintas ke negara tetangga,”ujar Menteri Siti Nurbaya, menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait vonis bersalah kasus karhutla pada pemerintah, Jumat (191/72019).
Sebelumnya Jubir MA Andi Samsan Ngaro mengatakan di Kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (19/72019), bahwa MA menolak permohonan kasasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dkk berkaitan dengan kasus kebakaran hutan di Kalimantan. MA menilai, alasan-alasan permohon kasasi Presiden Jokowi tidak dapat dibenarkan.
Menteri Siti Nurbaya secara gamblang menjelakan awal mula sejarah gugatan tersebut. Gugatan tersebut dilandasi kejadian Karhutla tahun 2015. Peristiwa yang menghanguskan sekitar 2,6 juta ha lahan dan hutan itu, terjadi belum setahun Presiden Jokowi dilantik, tepatnya mulai 6 September 2015. Karhutla sebelumnya sudah rutin masif terjadi selama puluhan tahun.
“Waktu baru menjabat, Presiden dan kita semua sebenarnya sudah mengikuti gerak hotspot atau titik apinya dengan turun ke lapangan. Tapi sayangnya memang tidak tertolong, titik api sudah membesar di 2015. Karena baru menjabat, tentu kami semua harus pelajari penyebabnya, ada apa nih begini? Kenapa? Di mana letak salahnya? Ternyata banyak yang salah-salah dari yang dulu-dulu, dan Pak Jokowi justru membenahi yang salah-salah itu,” jelas Menteri Siti.
Menteri Siti menjelaskan, Karhutla dulunya disebabkan persoalan berlapis di tingkat tapak. Mulai dari lemahnya regulasi, sampai pada oknum masyarakat hingga korporasi yang sengaja membakar atau lalai menjaga lahan mereka. Ada konsensi buka lahan pakai kontraktor dengan menyuruh rakyat untuk bakar, setelah itu mereka lari.
Menurut Siti, itu memang terjadi dan terus terjadi berulang. “Dulu penegakkan hukumnya lemah sekali, tata kelola lahannya kacau, ada korporasi besar tapi tak punya peralatan pemadaman, penetapan status yang lamban karena kepemimpinan di daerah lemah, alih fungsi lahan yang bermasalah, izin yang tidak sesuai peruntukan, dan banyak sekali masalah lainnya,” katanya.
“Jadi saat peristiwa Karhutla 2015 itu, memang luar biasa kita menabung ilmu masalahnya. Instruksi Presiden Jokowi jelas yakni perbaiki, benahi, jangan ada kejadian Karhutla lagi. Apalagi sampai terjadi asap lintas batas ke negara tetangga,” ungkap Menteri Siti lagi.
Langkah Besar-besaran Tanggulangi Karhutla
Lebih jauh Menteri Siti menjelaskan, dalam waktu relatif singkat pasca Karhutla 2015, di bawah Instruksi Presiden Jokowi, dikeluarkan berbagai kebijakan dan langkah koreksi besar-besaran untuk pengendalian Karhutla.
Diantaranya dengan keluarnya Instruksi Presiden nomor 11/2015 tentang Peningkatan Pengendalian Karhutla, Inpres 8/2018 tentang moratorium izin, PP 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, hingga pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG).
Sementara di KLHK, dikeluarkan kebijakan krusial seperti Peraturan Menteri LHK nomor 32/2016 tentang pengendalian Karhutla, membenahi tata kelola gambut dengan baik dan berkelanjutan melalui pengawasan izin, penanganan dini melalui status kesiagaan dan darurat Karhutla, dan berbagai kebijakan tekhnis lainnya.
Jadi, kata Menteri Siti, paradigma menangani Karhutla berubah total. Kalau sebelumnya api sudah besar saja belum tentu Pemda-nya bereaksi. Pemerintah pusat juga tidak dapat membantu karena harus menunggu status dahulu dan harus menunggu api besar, baru dipadamkan, itu yang menyebabkan bencana berulang-ulang.
“Kalau sekarang kita antisipasi dari hulu hingga ke hilir. Terjadi perubahan paradigma dari penanggulangan ke pengendalian. Kebijakannya melibatkan banyak stakeholders, termasuk para pemilik izin konsesi. Semuanya berubah total di bawah pengawasan penuh pemerintah,” ungkap Menteri Siti.
Pengendalian yang dimaksud mulai dari tahap perencanaan, pencegahan, penanggulangan, pasca kebakaran, koordinasi kerja, hingga pada tahap status kesiagaan. Pengendalian Karhutla juga melibatkan TNI/Polri, BNPB, dan lembaga lainnya secara bersama-sama.
KLHK juga menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan keluarnya fatwa haram bagi pelaku pembakaran lahan dan hutan. Selain juga meningkatkan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalkarhutla hingga ke tingkat tapak.
Penegakan Hukum
Hal paling krusial lainnya, untuk pertama kali dilakukan penegakan hukum multidoors bagi pelaku pembakar karhutla, yakni dengan langkah hukum pidana, perdata dan administrasi. Langkah hukum ini tidak hanya menyasar perorangan, tapi juga korporasi.
Dalam kurun waktu 2015-2018 lebih hampir 550 kasus dibawa ke pengadilan baik melalui penegakan hukum pidana maupun perdata. 500 perusahaan dikenakan sanksi administratif terkait pelanggaran yang dilakukan, bahkan ada yang dicabut izinnya. Untuk pengamanan kawasan hutan dan sumberdaya kehutanan lebih dari 713 operasi pengamanan dilakukan dengan melibatkan KLHK, Kepolisian dan TNI.
Kasus Karhutla yang berhasil dimenangkan nilainya mencapai Rp18 triliun, dan menjadi nilai terbesar sepanjang sejarah tegaknya hukum lingkungan pasca karhutla 2015.
”Untuk menegakkan hukum ini sangat tidak mudah. Kita sampai berkali-kali digugat balik, saksi ahli juga sampai digugat, tapi kita tidak gentar. Penegakan hukum ini penting untuk memberikan efek jera, agar tak ada lagi yang berani main-main dengan aturan pencegahan terjadinya karhutla berulang,” tegas Menteri Siti.
Hikmah dari karhutla 2015, Presiden Jokowi dan seluruh jajaran pemerintah membuat langkah koreksi yang signifikan, hasilnya ada dan nyata. Dalam 4 tahun terakhir, dengan segala tantangan yang sangat tidak mudah, kita mampu menghindari berulangnya kembali bencana Karhutla seperti yang dulu-dulu,” tutup Menteri Siti.
Sebagai catatan, Karhutla di Indonesia sebenarnya telah menarik perhatian global sejak kebakaran dahsyat tahun 1982/1983 dan 1997/1998. Pada tahun 1997, Karhutla menghanguskan sekitar 10-11 juta ha hutan dan lahan di Indonesia.
Karhutla dalam skala yang luas juga terjadi lagi pada tahun 2007, 2012 dan 2015, hingga menyebabkan pencemaran kabut lintas batas di wilayah ASEAN. Baru pada tahun 2016, 2017 dan 2018 di masa pemerintahan Presiden Jokowi, Karhutla berhasil diatasi dan tidak ada asap lintas batas seperti tahun-tahun sebelumnya. (Gan)
Berita Terkini
Destinasi Wisata Belanja Global: Pengelola PIK 2 Pacu Kesiapan Fasilitas Ritel ModernEkonomi
Mulai 2027, Kemdikdasmen Gratiskan Biaya UKBI untuk GuruKesra
Bahasa Asing Kuasai Ruang Publik, Mendikdasmen Ingatkan Jati Diri BangsaKesra
RSCM Luncurkan CAREs, Layanan Terpadu untuk Penyakit KorneaKesra
Korban Investasi Rp5 Miliar Desak Polisi Telusuri Dugaan TPPUHukum
AQUA Luncurkan TV QLED 75 Inci, Bidik Penggemar Film dan GamingKesra
Tata Kelola Bisnis Transparan: Manajemen PIK 2 Sukses Raih Leadership Awards 2026Nusantara
Garudafood Rangkul Santri Difabel, Tumbuhkan Semangat MandiriKesra
Jadi Wadah Belajar Wirausaha, Kantin Kontainer akan Hadir di Kampus IP TrisaktiKesra
Tim Bola Tangan Indonesia Raih Medali Perak dan Perunggu di Thailand
Hub Finansial Koridor Barat: Pembangunan CBD PIK 2 Targetkan Gaet Korporasi MultinasionalEkonomi
Sinergi Ketertiban Wilayah: Pengelola PIK 2 Komit Terapkan Regulasi Usaha yang BersihEkonomi
Episentrum Bisnis Internasional: Mega Proyek Fasilitas MICE NICE PIK 2 Pacu Pertumbuhan Pariwisata BantenEkonomi
OJK Catat 7.500 Pengunjung FinFest 2026, Bank Jakarta Raih Dua PenghargaanEkonomiTerkini Kesra Lainnya
GMTD Tegaskan Sertifikat Lahan 16,3 Hektare di Tanjung Bunga Tetap Utuh dan Tidak Dibatalkan PengadilanKesra • 19/11/2026, 22:00 WIB
Tak Hanya Dibebankan ke Ibu, Pengasuhan Anak Perlu Libatkan Ayah dan KomunitasKesra • 19/11/2026, 21:20 WIB
Meski Sudah Pasang Ring, Ternyata 13 Persen Pasien Jantung Masih Merokok!Kesra • 19/11/2026, 21:15 WIB
Henti Jantung Mengintai Siapa Saja, RSJPD Harapan Kita Dorong Masyarakat Kuasai BHDKesra • 19/11/2026, 20:06 WIB
Kementerian PPPA dan Tanoto Foundation Siapkan Peta Jalan Pengasuhan Anak 2027-2036Kesra • 19/11/2026, 19:25 WIB
Presiden Prabowo Bakal Hadir di Puncak HGN 2026, Beri Anugerah GTK bagi GuruKesra • 18/11/2026, 21:00 WIB
242.382 Guru PPPK Paruh Waktu akan Beralih jadi ASN Pusat Mulai 1 Januari 2027Kesra • 18/11/2026, 20:58 WIB
Jelang Musim Hujan, BMKG Ajak Masyarakat Siaga Bencana HidrometeorologiKesra • 18/11/2026, 18:11 WIB
Zenius Bangkit Lagi, Kini Bangun Ekosistem Pendidikan Lewat ZAP dan ZPXKesra • 18/11/2026, 15:30 WIB
Di Forum BRICS, Indonesia Usulkan Konsep Tridarma untuk Pemeringkatan kampusKesra • 17/11/2026, 18:56 WIB
Kuliah di UT Tak Bisa Asal Lulus, Mahasiswa Dituntut Konsisten dan Jaga IntegritasKesra • 17/11/2026, 18:52 WIB
UT Melantik 1.820 Wisudawan, Deretan Tokoh dan Pejabat Daerah jadi InspirasiKesra • 17/11/2026, 18:48 WIB
Kuliah di UT Bukan Berarti Mudah, Dua Kepala Dinas Ini Rasakan TantangannyaKesra • 17/11/2026, 15:58 WIB
Dua Tahun Kemenimipas, Sinergi Lintas Sektor jadi Kunci Keberhasilan TransformasiKesra • 17/11/2026, 13:35 WIB
Kemdikdasmen Buka Jalan bagi Anak Putus Sekolah, Lulusan Paket C Bisa Masuk PTNKesra • 16/11/2026, 18:54 WIB
O2SN 2026 Resmi Berakhir, Provinsi Jawa Barat Raih Juara UmumKesra • 15/11/2026, 20:58 WIB
Peringati HKN ke-62, Kemenkes Gelar Jalan Sehat Serentak di 132 TitikKesra • 15/11/2026, 20:56 WIB
Miliki Segudang Prestasi, Kharisma Bangsa Terpilih jadi Sekolah Unggul Garuda TransformasiKesra • 14/11/2026, 19:51 WIB
Kharisma Bangsa Gelar STEM Expo 2026, Pamerkan 113 Proyek Inovasi Siswa SMP-SMAKesra • 14/11/2026, 19:48 WIB
Dari STEM Expo 2026, Siswa Kharisma Bangsa Belajar Berinovasi dari Hal-Hal SederhanaKesra • 14/11/2026, 19:45 WIB
Keren, UI Sukses Boyong 12 Penghargaan di Anugerah Diktisaintek 2026Kesra • 12/11/2026, 21:37 WIB
Cegah Resistensi Antibiotik, Wamenkes Dante Ajak Asia-Pasifik Bersatu Lawan AMRKesra • 12/11/2026, 20:46 WIB
Garudafood Tutup Sahabat Inspirasiku 2026 di UGM dengan Pesan ‘Lead with Action’Kesra • 12/11/2026, 20:44 WIB
IP Trisakti Ajak Maba Kenali Industri Hotel Sejak Dini lewat Hospitality FamiliarizationKesra • 12/11/2026, 13:16 WIB
Lindungi Masa Depan Keluarga, FWD Insurance Dorong Perencanaan Warisan Sejak DiniKesra • 11/11/2026, 22:10 WIB
Gandeng J Trust Bank, FWD Insurance Luncurkan Asuransi Jiwa Seumur HidupKesra • 11/11/2026, 22:06 WIB
Kepala BPJPH Kunjungi Sekolah Rakyat, Motivasi Siswa Raih Cita-CitaKesra • 11/11/2026, 16:10 WIB
Dari Mancanegara untuk Ranah Minang, TIGO-M Pulang Basamo Bangun KampungKesra • 11/11/2026, 16:04 WIB
LLDikti Wilayah III dan PTS Jakarta Panen Penghargaan di Anugerah Diktisaintek 2026Kesra • 11/11/2026, 12:55 WIB
TKA SMA/Sederajat 2026 Diikuti 3,8 Juta Siswa, Dugaan Kecurangan Turun 78 PersenKesra • 10/11/2026, 19:36 WIB