JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan menata ulang kurikulum di sekolah menengah kejuruan (SMK) agar menjadi lebih fleksibel. Kurikulum tersebut tekankan pada keterampilan siswa.
“Hal itu terkait rencana “pernikahan massal” antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Agar hasilnya lebih optimal, kurikulum SMK harus dibuat lebih fleksibel,” kata Direktur Pembinaan SMK Kemdikbud, Bakhrun dalam webinar tentang pendidikan vokasi, di Jakarta, belum lama ini.
Bakhrun menegaskan, kurikulum SMK disesuaikan tak semata karena adanya normal baru (new normal) pascapandemi corona virus disease (covid-19), tetapi lebih kepada dinamika yang terjadi di industri. Dengan harapan, makin banyak lulusan SMK yang terserap di dunia kerja.
“Kurikulum SMK harus dibuat fleksibel agar sekolah mudah beradaptasi dengan perubahan di dunia kerja. Nantinya, pembelajaran di SMK lebih menekankan pada keterampilan yang memudahkan masuk ke dunia kerja,” katanya.
Tentang pelaksanaan pembelajaran di SMK selama pandemi, Bakhrun memaparkan hasil survei Kemdikbud dalam dua bulan terakhir bahwa ada 98 persen SMK yang menerapkan metode pembelajaran secara daring.
“Kondisi pandemi memaksa sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Bahkan, jumlah sekolah yang menerapkan daring mencapai 98 persen,” ujarnya.
Dalam pendidikan kejuruan, lanjut Bakhrun, kegiatan belajar lewat praktik dalam beberapa bidang kompetensi seperti animasi dan program perangkat lunak masih bisa dilaksanakan dari jarak jauh.
Para guru, meminta siswa mengerjakan tugas praktik di rumah dan mengirimkan video proses pengerjaan serta hasilnya via daring. “Untuk SMK Tata Busana, jika ada mesin jahit di rumah, mereka bisa praktik lalu kirimkan videonya. Tetapi memang tidak semua bidang keahlian dilakukan dari jauh,” katanya.
Ditanya jumlah lulusan SMK yang tidak terserap di dunia kerja selama pandemi, Bakhrun tidak memiliki data tersebut. Namun, pihaknya mendorong para lulusan untuk kembali ke kampung halaman untuk membangun daerah masing-masing dengan produktivitas yang ada.
Dalam kondisi ekonomi seperti ini, lanjut Bakhrun, negara seharusnya butuh lulusan SMK untuk membangun kembali daerahnya. Lulusan SMK pertanian, bisa melakukan beragam upaya dalam menjaga ketahanan pangan.
“Lulusan SMK lainnya bisa melakukan kontribusi yang sama. Yang penting, punya organisasi yang akan menggerakkan lulusan SMK untuk membangun negeri. Kemampuan beradaptasi inilah yang diharapkan dari lulusan SMK,” kata Bakhrun menandaskan. (Tri Wahyuni)