JAKARTA (Suara Karya): Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran mencatat kemajuan besar di sektor kesehatan. Pemerintah percepat pembangunan fasilitas di daerah dan memperluas akses layanan kesehatan untuk masyarakat.
Melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), atau Quick Win, berbagai terobosan dijalankan. Program itu mencakup Cek Kesehatan Gratis (CKG), pengendalian Tuberkulosis (TBC), hingga pembangunan RSUD di wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).
“Kurang dari setahun, akses layanan dasar meningkat pesat dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan makin tinggi,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Aji Muhawarman dalam siaran pers, Selasa (21/10/25).
Menurut Aji, Program CKG menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah pada pelayanan publik. Hingga 20 Oktober 2025, lebih dari 46,9 juta orang mendaftar, dan 43,9 juta orang telah mendapat layanan.
Pemeriksaan dilakukan tersebar di 10 ribu Puskesmas dan 125 ribu sekolah, yang meliputi layanan tekanan darah, gula darah, anemia, dan status gizi. Program itu juga menghasilkan data penting untuk perencanaan kebijakan kesehatan nasional dan daerah.
Hasil CKG menunjukkan obesitas sentral, diabetes, dan hipertensi merupakan masalah paling banyak ditemukan. Orang dengan perut buncit memiliki risiko 2 kali lebih tinggi terkena diabetes dan hipertensi, yang bisa berujung pada stroke atau penyakit jantung.
“Masalah gigi juga banyak ditemukan pada peserta CKG,” ungkapnya.
Aji Muhawarman mengatakan, antusias masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya pada program CKG nampak di setiap daerah.
“Program CKG bukan hanya tentang pemeriksaan, tapi bagaimana membangun budaya peduli kesehatan di semua lapisan masyarakat,” katanya.
Pengendalian TBC, lanjut Aji, menunjukkan tren positif. Data Sistem Informasi TBC (SITB) per 5 Oktober 2025 menunjukkan, penemuan kasus mencapai 621 ribu orang atau 57 persen dari estimasi nasional dan 562 ribu lebih diobati (90 persen)
Program Terapi Pencegahan TBC (TPT) juga meningkat. Hingga September 2025, sebanyak 143.284 orang telah menjalani TPT, naik dari 79.008 orang pada tahun sebelumnya.
Lebih dari 7.000 Puskesmas kini menggunakan sistem pemantauan digital untuk memperkuat pengawasan pengobatan dan deteksi dini. Strategi door-to-door screening juga tetap dilakukan di daerah padat dan terpencil.
Di bidang infrastruktur kesehatan, pemerintah mempercepat pembangunan dan peningkatan kelas RSUD agar layanan rujukan merata di seluruh Indonesia.
Rumah sakit kelas D dan D Pratama ditingkatkan ke kelas C dengan penambahan ruang operasi, rawat inap, cathlab, hemodialisa, radiologi, farmasi, dan fasilitas pendukung lainnya.
Pemerintah juga menargetkan pembangunan RSUD di 66 kabupaten/kota, dengan 32 rumah sakit dimulai pada 2025. Hingga awal Oktober, lebih dari 22 rumah sakit sudah dalam tahap konstruksi dengan progres rata-rata di atas 50 persen.
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarempa di Kepulauan Anambas menjadi proyek tercepat dengan progres 73 persen, disusul RSUD Bengkulu Tengah, RSUD Pongtiku (Toraja Utara), dan RSUD Maba (Halmahera Timur).
Aji menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan yang adil. “Tak boleh ada warga yang tertinggal. Pemerintah pastikan fasilitas kesehatan di daerah tertinggal dibangun setara dengan wilayah lain,” ujarnya.
Upaya itu diharapkan memperkuat layanan rujukan di wilayah DTPK agar masyarakat tak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk berobat.
Dengan fondasi yang semakin kuat, sektor kesehatan ditargetkan menjadi pilar utama menuju Indonesia Sehat 2045. (Tri Wahyuni)