JaKARTA (Suara Karya): Pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi terutama dalam perizinan. Langkah itu dilakukan sebagai komitmen dalam memberikan kepastian hukum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Pada kesempatan hari ini sebenarnya lebih kepada mengingatkan kembali bahwa regulasi yang kita ciptakan itu sudah sedemikian banyaknya sehingga kita tidak pernah tahu sebenarnya regulasi itu masih perlu atau tidak, khususnya kalau kita berbicara mengenai perizinan,” kata Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso pada Lokakarya Praktik Terpuji Internasional Penyederhanaan Perizinan Melalui Reformasi Regulasi di Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Untuk itu diperlukan reformasi struktural, ujar Bambang. Jadi pemerintah tidak hanya dalam menyederhanakan jumlah dan mekanisme perizinan di seluruh wilayah Indonesia, namun juga harus dibarengi dengan rasionalisasi regulasi yang saling tumpang tindih dan menghambat reformasi penyederhanaan perizinan usaha.
Menurut Deputi Bambang, di banyak negara perizinan merupakan fungsi dari resiko, jika resikonya lebih besar maka aturannya harus lebih ketat.
“Tapi kalau risikonya sangat rendah, apa harus menggunakan aturan yang risikonya tinggi? Ini yang harus kita coba klasifikasikan, sehingga jangan-jangan yang resikonya rendah itu tidak perlu izin, cukup dengan memberitahu saja,” ucapnya.
Setelah penyederhanaan perizinan, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan monitoring bagi pelaku usaha dengan regulasi yang ketat.
“Biasanya kalau sudah kasih izin itu tidak pernah lagi diperiksa, contohnya IMB. Mestinya ditanya juga setelahnya, bangunannya sesuai tidak seperti izinnya. Nah biasanya tidak demikian,” tuturnya.
Sebagai catatan, pada periode 2000 – 2015 pemerintah baik di tingkat nasional dan daerah telah menerbitkan 12.471 regulasi. Namun, Pemerintah sudah mulai mengambil langkah penyederhanaan perizinan dan regulasi selama beberapa tahun terakhir ini.
Pada 2016, simplifikasi regulasi telah menghasilkan pencabutan 324 regulasi, revisi 75 regulasi, dan reformasi melalui pemberlakuan 19 regulasi sebagaimana dimandatkan Paket Kebijakan Ekonomi. Reformasi ini melibatkan 20 kementerian dan lembaga.
Tahun 2017, simplifikasi regulasi menghasilkan pencabutan 106 regulasi, revisi 91 regulasi, dan penggabungan 237 regulasi menjadi 30 regulasi. Reformasi ini melibatkan 21 kementerian dan lembaga.
Pada 2018, Pemerintah menyederhanakan persyaratan dan prosedur perizinan melalui operasionalisasi portal Online Single Submission (OSS) yang dilandasi oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik pada Juli 2018 yang lalu.
Bambang berharap, Kementerian dan Lembaga dapat menggali lebih dalam, mana regulasi yang perlu dan mana regulasi yang tidak perlu berdasarkan resiko.
“Kalau resikonya rendah ya mungkin tidak perlu kita atur. Hanya yang beresiko tinggi yang kita atur, ditambah lagi dengan peningkatan monitoring,” ujar Bambang. (indra)
Berita Terkini
Mulai 2027, Kemdikdasmen Gratiskan Biaya UKBI untuk GuruKesra
Bahasa Asing Kuasai Ruang Publik, Mendikdasmen Ingatkan Jati Diri BangsaKesra
RSCM Luncurkan CAREs, Layanan Terpadu untuk Penyakit KorneaKesra
Korban Investasi Rp5 Miliar Desak Polisi Telusuri Dugaan TPPUHukum
AQUA Luncurkan TV QLED 75 Inci, Bidik Penggemar Film dan GamingKesra
Tata Kelola Bisnis Transparan: Manajemen PIK 2 Sukses Raih Leadership Awards 2026Nusantara
Garudafood Rangkul Santri Difabel, Tumbuhkan Semangat MandiriKesra
Jadi Wadah Belajar Wirausaha, Kantin Kontainer akan Hadir di Kampus IP TrisaktiKesra
Tim Bola Tangan Indonesia Raih Medali Perak dan Perunggu di Thailand
Hub Finansial Koridor Barat: Pembangunan CBD PIK 2 Targetkan Gaet Korporasi MultinasionalEkonomi dan Bisnis
Sinergi Ketertiban Wilayah: Pengelola PIK 2 Komit Terapkan Regulasi Usaha yang BersihEkonomi dan Bisnis
Episentrum Bisnis Internasional: Mega Proyek Fasilitas MICE NICE PIK 2 Pacu Pertumbuhan Pariwisata BantenEkonomi dan Bisnis
OJK Catat 7.500 Pengunjung FinFest 2026, Bank Jakarta Raih Dua PenghargaanEkonomi dan Bisnis
Jaringan Transportasi Terpadu: Jalan Tol Kataraja Kunci Efisiensi Logistik di Kawasan PIK 2Ekonomi dan BisnisTerkini Ekonomi dan Bisnis Lainnya
70 Persen Harga Rokok Masuk Kas Negara, Industri Tembakau Serap Hampir 6 Juta Tenaga KerjaEkonomi dan Bisnis • 19/11/2026, 14:41 WIB
Satu Lagi Karya PIK 2, Pusat Belanja Prestisius Nuansa BangkokEkonomi dan Bisnis • 14/11/2026, 16:01 WIB
LPS dan Kompas TV Gelar FINVOICE 2026, Ajak Anak Muda Kampanyekan Budaya MenabungEkonomi dan Bisnis • 14/11/2026, 13:54 WIB
Ternyata Harga Makanan di Kawasan Kuliner PIK 2 Nggak Mahal Kok, Cek Daftar Menu dan Spot FavoritnyaEkonomi dan Bisnis • 12/11/2026, 15:44 WIB
Agung Sedayu Group Rampungkan Pusat Konvensi Global 40 Hektare di Pesisir TangerangEkonomi dan Bisnis • 11/11/2026, 14:25 WIB
IBEF 2026 Hadirkan 59 Perusahaan, Perkuat Kolaborasi Industri MICE IndonesiaEkonomi dan Bisnis • 11/11/2026, 12:55 WIB
Mengintip Benteng Siber Pesisir: Sistem Proteksi Data Korporasi Dunia Bebas InfiltrasiEkonomi dan Bisnis • 10/11/2026, 08:02 WIB
Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen, Iwan Ungkap Sektor PenopangnyaEkonomi dan Bisnis • 09/11/2026, 17:15 WIB
Inflasi Jakarta Oktober 2026 Terendah se-Indonesia, BI Jakarta Ungkap Faktor PendorongnyaEkonomi dan Bisnis • 03/11/2026, 13:56 WIB
Brand Choice Award 2026 Apresiasi 17 Merek Pilihan Konsumen di MarketplaceEkonomi dan Bisnis • 01/11/2026, 09:31 WIB
Destinasi Wisata Belanja Global: Pengelola PIK 2 Pacu Kesiapan Fasilitas Ritel ModernEkonomi dan Bisnis • 29/10/2026, 17:24 WIB
Hub Finansial Koridor Barat: Pembangunan CBD PIK 2 Targetkan Gaet Korporasi MultinasionalEkonomi dan Bisnis • 26/10/2026, 10:01 WIB
Sinergi Ketertiban Wilayah: Pengelola PIK 2 Komit Terapkan Regulasi Usaha yang BersihEkonomi dan Bisnis • 26/10/2026, 05:30 WIB
Episentrum Bisnis Internasional: Mega Proyek Fasilitas MICE NICE PIK 2 Pacu Pertumbuhan Pariwisata BantenEkonomi dan Bisnis • 25/10/2026, 12:00 WIB
OJK Catat 7.500 Pengunjung FinFest 2026, Bank Jakarta Raih Dua PenghargaanEkonomi dan Bisnis • 25/10/2026, 07:16 WIB
Jaringan Transportasi Terpadu: Jalan Tol Kataraja Kunci Efisiensi Logistik di Kawasan PIK 2Ekonomi dan Bisnis • 24/10/2026, 21:32 WIB
Bank Jakarta Raih Penghargaan Literasi Keuangan Teraktif 1 di Jakarta Financial Festival 2026Ekonomi dan Bisnis • 24/10/2026, 13:31 WIB
Smart City PIK 2 Targetkan Kepercayaan Investor GlobalEkonomi dan Bisnis • 24/10/2026, 06:00 WIB
Magnet Baru: Menakar Efek Investasi Infrastruktur PIK 2Ekonomi dan Bisnis • 23/10/2026, 06:00 WIB
Integrasi Eco-City: Menakar Dampak Pesisir PIK 2Ekonomi dan Bisnis • 22/10/2026, 07:58 WIB
BI: Industri Film Buka Peluang Ekonomi Lintas SektorEkonomi dan Bisnis • 21/10/2026, 19:41 WIB
BI: Industri Film Bisa Jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru JakartaEkonomi dan Bisnis • 20/10/2026, 16:54 WIB
FSPPB Kritik UU Migas 2001, Minta Rakyat Kawal RUU Migas 2026Ekonomi dan Bisnis • 20/10/2026, 16:44 WIB
Investasi Nyaman, Pengembang PIK 2 Pastikan Hak Warga TerjaminEkonomi dan Bisnis • 20/10/2026, 05:30 WIB
Konsep Eco-Living: Mengintip Tren Hunian Hijau Masa Depan di Pesisir PIK 2Ekonomi dan Bisnis • 19/10/2026, 06:00 WIB
Pengembangan Hijau PIK 2 di Tengah Kritik PesisirEkonomi dan Bisnis • 17/10/2026, 11:34 WIB
UMKM Jakarta Kantongi Potensi Bisnis Rp4,4 Miliar di ISEF 2026, Buyer Belanda TertarikEkonomi dan Bisnis • 17/10/2026, 08:14 WIB
Muhammadiyah dan FSPPB Kompak Kawal RUU MigasEkonomi dan Bisnis • 15/10/2026, 17:51 WIB

