JAKARTA (Suara Karya): Sidang perkara dugaan korupsi kredit macet Bank BNI di Pengadilan Tipikor Jambi mengemuka dengan penegasan dari ahli bahwa persoalan tersebut berada dalam ranah bisnis, bukan tindak pidana korupsi.
Ahli hukum bisnis dari Universitas Gadjah Mada, Nindyo Pramono, menyampaikan bahwa kredit macet yang dialami PT Prosympac Agro Lestari (PT PAL) merupakan bagian dari risiko usaha yang lazim terjadi dalam praktik perbankan.
Ia menjelaskan, proses yang telah ditempuh debitur melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hingga homologasi di pengadilan niaga menunjukkan bahwa penyelesaian perkara masih berada dalam koridor hukum bisnis.
Menurutnya, status Bank BNI sebagai badan usaha milik negara tidak otomatis menjadikan kerugian perseroan sebagai kerugian negara. Ia merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang menegaskan adanya pemisahan kekayaan negara dengan kekayaan perusahaan.
Dalam persidangan, ahli juga menilai persoalan yang muncul lebih mengarah pada aspek administratif internal, termasuk kemungkinan belum optimalnya penerapan standar operasional prosedur. Namun demikian, proses pemberian kredit disebut telah melalui mekanisme penilaian berlapis atau four eye system.
Selain itu, debitur diketahui telah menyerahkan agunan yang nilainya disebut melebihi plafon kredit, termasuk tambahan jaminan berupa personal guarantee dan corporate guarantee. Hal ini dinilai mencerminkan adanya itikad baik dalam proses pengajuan kredit.
Ahli menegaskan bahwa selama putusan homologasi PKPU masih berlaku dan belum dibatalkan, maka potensi kerugian belum dapat dinyatakan final secara hukum.
“Perkara ini lebih tepat ditempatkan dalam ranah bisnis dan perdata, bukan tindak pidana korupsi,” ujarnya di hadapan majelis hakim yang dipimpin Annisa Brigestirana.
Meski demikian, dalam persidangan juga muncul fakta lain terkait pengelolaan aset sitaan yang memunculkan pertanyaan hukum tersendiri.
Pabrik kelapa sawit milik PT PAL yang telah disita sejak Juni 2025 disebut tetap beroperasi. Direktur Utama PT Mayang Mangurai Jambi, Arwin Parulian Saragih, mengaku pihaknya telah mengelola pabrik tersebut sejak November 2022 hingga saat ini.
Majelis hakim menegaskan bahwa pengoperasian aset sitaan tanpa izin merupakan tindakan ilegal. Hingga sidang berlangsung, belum ditemukan dokumen resmi dari kejaksaan maupun pengadilan yang menjadi dasar pengelolaan tersebut.
Persidangan juga menyoroti keterangan saksi dari divisi remedial BNI Pusat, Adimas, yang akhirnya mengakui adanya sejumlah pertemuan dengan pihak PT MMJ setelah sempat mendapat teguran hakim.
Di luar persidangan, dugaan penyimpangan pengelolaan aset sitaan itu telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi dengan estimasi potensi kerugian negara mencapai Rp40 miliar.
Perkara ini kini tidak hanya berkutat pada isu kredit macet, tetapi juga berkembang pada persoalan tata kelola aset sitaan negara yang masih menunggu kejelasan penanganan dari aparat penegak hukum. (Boy)
Berita Terkini
Tata Kelola Bisnis Transparan: Manajemen PIK 2 Sukses Raih Leadership Awards 2026Nusantara
Garudafood Rangkul Santri Difabel, Tumbuhkan Semangat MandiriKesra
Jadi Wadah Belajar Wirausaha, Kantin Kontainer akan Hadir di Kampus IP TrisaktiKesra
Tim Bola Tangan Indonesia Raih Medali Perak dan Perunggu di Thailand
Hub Finansial Koridor Barat: Pembangunan CBD PIK 2 Targetkan Gaet Korporasi MultinasionalEkonomi dan Bisnis
Sinergi Ketertiban Wilayah: Pengelola PIK 2 Komit Terapkan Regulasi Usaha yang BersihEkonomi dan Bisnis
Episentrum Bisnis Internasional: Mega Proyek Fasilitas MICE NICE PIK 2 Pacu Pertumbuhan Pariwisata BantenEkonomi dan Bisnis
OJK Catat 7.500 Pengunjung FinFest 2026, Bank Jakarta Raih Dua PenghargaanEkonomi dan Bisnis
Jaringan Transportasi Terpadu: Jalan Tol Kataraja Kunci Efisiensi Logistik di Kawasan PIK 2Ekonomi dan Bisnis
IConEnt 2026: AI Ubah Peta Bisnis, Rektor UPH Desak Kesiapan SDMKesra
Bank Jakarta Raih Penghargaan Literasi Keuangan Teraktif 1 di Jakarta Financial Festival 2026Ekonomi dan Bisnis
Smart City PIK 2 Targetkan Kepercayaan Investor GlobalEkonomi dan Bisnis
Nilai TKA SMA 2026 Berubah, Kemendikdasmen Ungkap Alasan di Baliknya!Kesra
TKA Jenjang SMA 2026 Digelar Mulai 26 Oktober, Kemdikdasmen Siapkan Skema Khusus Daerah BencanaKesraTerkini Hukum Lainnya
Ribuan Santri dan Kiai se-Jawa Datangi PN Jakpus, Minta Gus Yaqut Dibebaskan!Hukum • 18/11/2026, 12:19 WIB
Menolak Jinak di Suralaya Bagian 10: Silaturahmi Dingin di Serang dan Dalih “Hanya Membakar”Hukum • 16/11/2026, 17:04 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 9): Jepitan Dua Lengan Hukum dan Daftar Terperiksa Skandal Rp5 TriliunHukum • 12/11/2026, 14:09 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 8): Sapu Baru Kapolri dan Runtuhnya Barikade Petinggi NakalHukum • 10/11/2026, 12:34 WIB
Jaminan Keamanan Objek Vital: Pengelola PIK 2 Perkuat Sinergi Komando Bersama TNI-PolriHukum • 31/10/2026, 16:33 WIB
Korban Investasi Rp5 Miliar Desak Polisi Telusuri Dugaan TPPUHukum • 27/10/2026, 22:22 WIB
KY Jatuhkan Teguran Tertulis Hakim Ad Hoc Tipikor dalam Perkara Bengawan KamtoHukum • 22/10/2026, 23:43 WIB
“Jamin Kepastian Hukum, Pengembang PIK 2 Dorong Ekosistem Investasi Bersih”Hukum • 19/10/2026, 05:30 WIB
Membunuh Meritokrasi, Merampok Uang Pajak: Investigasi Jerat Pidana Berlapis Pejabat Berijazah ‘Aspal’Hukum • 13/10/2026, 13:03 WIB
Patrialis Tegaskan Sengketa Pilpres 2024 Soal Gibran Sudah KedaluwarsaHukum • 04/10/2026, 21:46 WIB
Pakar HTN: Perkara Denny Indrayana soal Syarat Pendidikan Gibran Semestinya Di-NOHukum • 04/10/2026, 21:40 WIB
Menolak Jinak di Suralaya Bagian 7: Rekomendasi Sakti Rp5 TriliunHukum • 04/10/2026, 12:30 WIB
BPN Kota Tangsel Digugat Kasus Dugaan Legalisasi Penerbitan Sertifikat Tanah PalsuHukum • 26/09/2026, 12:56 WIB
BPN Banten Serahkan Ratusan Sertifikat Aset Pemerintah dan Wakaf Senilai Rp1,42 Triliun di Hari Agraria 2026Hukum • 24/09/2026, 14:35 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 5): Ancaman Pemadaman Massal (Blackout) Jawa-Bali di Balik Ruang Bakar yang MenjeritHukum • 22/09/2026, 13:00 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 3): Gurita Vendor dan Jejak Aliran Dana Rp5 TriliunHukum • 14/09/2026, 10:03 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 2): Siasat Rantai Pasok Batu Bara Kalori RendahHukum • 10/09/2026, 22:44 WIB
Polemik Sari Pramono, Kuasa Hukum Minta Publik Lihat Persoalan Secara UtuhHukum • 24/08/2026, 10:54 WIB
Menu Kompromi Rp1,34 Triliun: Menanti “Wafatnya” Si Gaek Suralaya dan Badai Hukum yang MengintaiEkonomi dan Bisnis • 23/08/2026, 21:54 WIB
Isu Kualitas Batu Bara Suralaya: Ancaman Nyata di Balik Klaim Volume AmanHukum • 19/08/2026, 23:14 WIB
Soroti Temuan Anggaran BPK, Pengamat Minta Gubernur Banten Perketat Pengawasan KUA-PPAS 2027Hukum • 16/08/2026, 17:30 WIB
BPN Kabupaten Tangerang Dituding Blunder! Lambat Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Sama Saja Menyumbat Aliran Pajak NegaraHukum • 15/08/2026, 19:48 WIB
Polresta Bandar Lampung Naikkan Kasus Dugaan Masuk Pekarangan Tanpa Izin ke Tahap PenyidikanHukum • 27/07/2026, 22:41 WIB
Inilah 5 Dinas di Peprov Banten yang Perlu Diawasi Secara Ketat, Menyusul Sedang Dirancangnya Draf APBD 2027Hukum • 27/07/2026, 11:17 WIB
Belum Satu Setengah Tahun, Janji Anti-Korupsi Gubernur Andra Soni Langsung Dibentur Temuan BPK dan Skandal BKDHukum • 25/07/2026, 13:28 WIB
Tak Cukup Maaf di Instagram, PWI Resmi Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro JayaHukum • 21/07/2026, 15:12 WIB
Imbas Berseteru dengan Jurnalis, Kontrak Iklan Miliaran Rupiah Hotman Paris Kini di Ujung TandukHukum • 21/07/2026, 11:49 WIB
PN Surabaya Tolak Eksepsi Terdakwa Kasus Dugaan Penipuan Dana Investasi Rp5 MiliarHukum • 20/07/2026, 18:48 WIB
Kasus dr Ratna, IDAI: Jangan Kriminalisasi Dokter Tanpa Bukti Kausalitas!Hukum • 14/07/2026, 18:03 WIB