JAKARTA (Suara Karya): Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membentuk Task Force Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk mempercepat pemulihan wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Task Force tersebut menyiapkan 12 fokus riset dan inovasi utama untuk mendukung pemulihan berbasis sains hingga 2028.
Penugasan Task Force ditandai melalui Kick Off Meeting bertema ‘Sinergi Riset dan Inovasi untuk Percepatan Pemulihan Pascabencana Sumatera’ di Gedung Widya Graha BRIN, Gatot Subroto, Jakarta, pada Senin (15/9/26).
Pembentukan Task Force merupakan tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Tiga Provinsi, yang ditindaklanjuti melalui Keputusan Kepala BRIN Nomor 18/I/HK/2026.
Task Force BRIN tersebut dibawah koordinator Joko Widodo, PhD.
Kepala BRIN Arif Satria mengatakan, riset dan inovasi harus hadir langsung untuk membantu masyarakat terdampak bencana.
Menurut dia, solusi berbasis sains diperlukan bukan hanya pada tahap tanggap darurat, tetapi juga dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang.
“Riset dan inovasi tidak boleh berhenti di meja laboratorium atau menara gading. Riset harus hadir di tengah lumpur bencana, menjawab jeritan warga, dan memberi solusi berbasis sains untuk pemulihan tanah Aceh dan Sumatera,” kata Arif.
Pada fase tanggap darurat, BRIN telah menerjunkan teknologi Mobil Arsinum (Air Sulingan Minum) ke wilayah terdampak. Teknologi tersebut digunakan untuk mengolah air bah dan air sungai berlumpur menjadi air yang aman dikonsumsi masyarakat, ketika akses terhadap air bersih masih terbatas.
Selain penanganan kebutuhan darurat, BRIN juga memetakan persoalan lingkungan yang berpotensi memperbesar risiko bencana.
Hasil pemetaan dan identifikasi tim BRIN mencatat, sedikitnya 118 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Aceh dan Sumatera Utara mengalami kerusakan dan terdampak serius akibat banjir bandang dan tanah longsor.
Arif menekankan pemulihan tidak cukup hanya membangun kembali rumah dan infrastruktur yang rusak. Daya dukung lingkungan dan pengelolaan DAS dari hulu hingga hilir juga perlu dipulihkan agar risiko bencana dapat ditekan.
“Jika kita hanya membangun kembali rumah tanpa memulihkan daya dukung lingkungan dan mengelola DAS secara terpadu dari hulu ke hilir, maka kita hanya menunggu bencana berikutnya terulang kembali,” tegasnya.
Program pemulihan jangka panjang tersebut didukung pendanaan Riset Inovasi Strategis (PRIS) dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), serta kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Satgas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kementerian Dalam Negeri, BNPB, Kementerian PPN/Bappenas, pemerintah daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, TNI/Polri, Palang Merah Indonesia (PMI), perguruan tinggi, lembaga filantropi, sektor swasta, serta pers.
Siapkan 12 Fokus Riset
Untuk periode kerja 2026-2028, Task Force BRIN mengusung 12 Bidang Fokus Riset dan Inovasi Utama. Fokus tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan pemulihan dari aspek kebencanaan, lingkungan, pangan, kesehatan, sosial, hunian, hingga ekonomi.
Pertama, Pemodelan Spasial Risiko Multibencana untuk memetakan dan menganalisis wilayah yang memiliki potensi berbagai ancaman bencana.
Kedua, Pemetaan dan Pemodelan Deforestasi Berbasis Machine Learning untuk mengidentifikasi perubahan tutupan hutan dan kaitannya dengan risiko lingkungan.
Ketiga, Re-evaluasi Kesesuaian Lahan Pertanian, yang berkaitan dengan pemulihan dan penentuan kembali lahan yang sesuai untuk kegiatan pertanian. Keempat, Analisis Data Penginderaan Jauh untuk mendukung pemantauan kondisi wilayah terdampak secara lebih luas dan cepat.
Kelima, Teknologi Arsinum dan Logistik Air Bersih yang diarahkan untuk memastikan ketersediaan air bersih di wilayah terdampak. Keenam, Kesehatan dan Kerentanan Sosial Masyarakat, yang berfokus pada dampak bencana terhadap kesehatan serta kondisi sosial kelompok masyarakat yang rentan.
Ketujuh, Rumah Modular Tahan Gempa untuk mendukung penyediaan hunian yang lebih aman bagi masyarakat terdampak. Kedelapan, Restorasi Kekritisan DAS yang diarahkan pada pemulihan fungsi daerah aliran sungai dan daya dukung lingkungan.
Kesembilan, Perlindungan Sosial Adaptif dan Penguatan Resiliensi Komunitas, untuk memperkuat kemampuan masyarakat menghadapi dan bangkit dari bencana.
Kesepuluh, Desain Strategi Percepatan Pemulihan Ekonomi, yang mendukung pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat pascabencana.
Kesebelas, Inovasi Perahu Fiberglass dan Kapal Listrik, yang berkaitan dengan kebutuhan sarana transportasi di wilayah terdampak.
Keduabelas, Pengembangan Early Warning System (EWS) yang lebih presisi, untuk memperkuat kemampuan deteksi dan peringatan dini terhadap potensi bencana.
Kick Off Meeting juga dihadiri Ketua Satgas Nasional/Mendagri Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian; Kepala BNPB Letjen TNI Dr Suharyanto; Deputi Bappenas Ir Medrilzam; Ketua Umum PMI, Dr (HC) HM Jusuf Kalla; serta para gubernur dan kepala BPBD dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. (Tri Wahyuni)